Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Innovative: Journal Of Social Science Research
Kusnandar, Mas Iman
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dynamics Of Considerations In The Constitutional Court's Decision In Deciding On The Settlement Of Disputes In The 2024 General Election Of Regional Heads And Deputy Regional Heads Of Serang Regency Maulana, Endang; Kusnandar, Mas Iman; Firdaus, Firdaus
Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis Vol 6, No 3 (2025): Social Sciences, Education and Humanities
Publisher : Universitas Dharmawangsa Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/ijsseh.v6i3.7273

Abstract

General Election Result Dispute is a Vote Result Dispute that is the authority of the Constitutional Court, but in several decisions of the Constitutional Court in the Settlement of Regional Head Disputes not only questioned the difference in election results, but also examined and assessed the administrative process of the election stages, to cancel the vote results, which resulted in the cancellation of the general election results. This raises the dialectic of the competence of the Constitutional Court in examining and deciding on the Election Result Dispute case as follows: First, How is the Scope of the Conception of the Election Result Dispute for Regional Heads and Deputy Regional Heads reviewed in the Constitutional Court decision No. 70 / PHPU.BUP-XXIII / 2025?, Second, How is the Constitutional Court Authorized to Examine and Assess Administrative Violations of the General Election Stage Process in Deciding on the Settlement of the General Election Result Dispute for Regent and Deputy Regent?. This study uses the theory of Pragmatic Legal Realism which emphasizes the active role of judges in upholding substantive justice, as well as the Election Theory which places elections as an instrument of democracy that must guarantee the principles of justice, representation, and people's sovereignty. This type of research is descriptive. The analysis method of this research is normative juridical. Data collection techniques are carried out using field studies and literature studies. 
Legal Protection Of The Director As The Person In Charge Of The Hospital Due To Malpractice In A Regional Public Hospital Mu’ammar, Mu’ammar; Kusnandar, Mas Iman; Muin, Fatkhul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14008

Abstract

Tidak ada perlindungan hukum bagi direktur rumah sakit apabila terjadi kelalaian yang bukan disebabkan olehnya, namun direktur rumah sakit harus mempertanggungjawabkan kelalaian tersebut. Bentuk tanggung jawab yang diemban direktur akibat malpraktik juga belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perlindungan hukum terhadap Direktur selaku penanggung jawab rumah sakit akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum terpenuhi. Padahal tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Perwal Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Kesehatan. Profil RSUD Kota Serang Tahun 2021, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit tidak hanya sebatas pada hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, namun direktur rumah sakit juga harus bertanggung jawab secara hukum tidak tertulis apabila terjadi malpraktek di rumah sakit, karena penyelenggaraan rumah sakit itu sendiri berada di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit; 2) Bentuk tanggung jawab hukum Direktur akibat malpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebenarnya hanya sebatas tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Perwal Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil RSUD Kota Serang Tahun 2021, meliputi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Namun karena direktur rumah sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit dan dianggap sebagai penanggung jawab rumah sakit, maka mengakibatkan direktur rumah sakit bertanggung jawab dan menanggung akibat malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Seharusnya dari segi bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik akibat kelalaian tenaga medis di rumah sakit, maka tenaga medis yang bersangkutan dan pihak rumah sakit wajib mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita pasien sesuai dengan Pasal 193 UU No. Hukum Kesehatan Kata Kunci: Perlindungan hukum; Direktur; Penanggung jawab; RSUD; Malpraktek
Co-Authors FATKHUL MUIN Firdaus Firdaus Maulana, Endang Mu’ammar, Mu’ammar