Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Alat Permainan Edukatif (APE) Keterampilan Meronce untuk Menumbuhkan Perkembangan Sensorik dan Motorik Anak Usia Dini Anggraeni, Sofie; Mu’ammar, Mu’ammar; Faruq, Asrul; Adilah, Nida
Al Tahdzib: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Vol. 3 No. 1 (2024): Al Tahdzib: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Publisher : STAI Publisistik Thawalib Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54150/altahdzib.v3i1.330

Abstract

Meronce is the process of arranging or assembling objects by inserting perforated objects into a string or thread to create beautiful works. This meronce skill not only develops the sensory and motor aspects of children, but also enhances focus on the senses, such as concentration, training social-emotional skills, cognitive skills, as well as introducing colors and shapes to children aged 5-6 years. By taking beads and arranging them according to desired patterns or shapes, children can practice hand movements, eye coordination, and motor skills. The use of meronce skills in learning is very effective in developing various aspects of early childhood development, both in kindergarten and early childhood education. Therefore, this article discusses the use of Educational Play Equipment (APE) Meronce Skills to enhance sensory and motor development in early childhood. This study uses a qualitative approach with field research, which aims to determine the background, social groups, individuals, and community institutions. The results show that meronce skill learning in classroom B1 of TK Muslimat Nurul Ulum 2 Pegiringan is conducted with enthusiasm, creativity, and high spirits. Children are able to follow their teacher's instructions well.
Policy Implementation for Handling The Covid-19 Pandemic in DKI Jakarta Province Mu’ammar, Mu’ammar; Ernawati, Dyah Poespita
INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi Vol. 4 No. 1 (2023): INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/invest.v4i1.490

Abstract

The purpose of writing this research is to identify and analyze the implementation of policies for handling the Covid-19 pandemic in the DKI Jakarta Province, and to analyze the work structure to overcome the inhibiting factors rather than the implementation of DKI Jakarta Provincial Government policies in the context of funding. This study was designed using 4 indicator dimensions, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used is qualitative-descriptive which produces descriptive data in the form of speech or writing and behavior that can be observed from people (subjects), the techniques used to collect data are: observation, interviews, documents, and audio-visual material by testing the validity data through triangulation methods based on sources, methods, and theories. The informants in this study were Deputy Chairperson of the DKI Jakarta Provincial DPRD H. Misan Samsuri, Heri Kurniawan Head of BPK RI Representative for DKI Jakarta Province, Maria Margaretha Head of DKI Jakarta Provincial Social Service, Sigit Wijatmoko Plt. Head of DKI Jakarta Provincial Communication and Information Service, H. Nuri Thahir Community Leader, H. Jamal Hasrin Community Leader, and Syarif Darmawan Jakarta Youth Leader. Based on the results of this study, it can be concluded that overcoming the Covid-19 pandemic is an effort that requires the cooperation and seriousness of the government to mobilize all available resources at all costs. In addition to improving management, human resources and coordination, it is also important to put aside political factors first. Efforts to adjust the law must be maximized simultaneously with law enforcement efforts.  
Legal Protection Of The Director As The Person In Charge Of The Hospital Due To Malpractice In A Regional Public Hospital Mu’ammar, Mu’ammar; Kusnandar, Mas Iman; Muin, Fatkhul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14008

Abstract

Tidak ada perlindungan hukum bagi direktur rumah sakit apabila terjadi kelalaian yang bukan disebabkan olehnya, namun direktur rumah sakit harus mempertanggungjawabkan kelalaian tersebut. Bentuk tanggung jawab yang diemban direktur akibat malpraktik juga belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perlindungan hukum terhadap Direktur selaku penanggung jawab rumah sakit akibat malpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum terpenuhi. Padahal tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Perwal Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Kesehatan. Profil RSUD Kota Serang Tahun 2021, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit tidak hanya sebatas pada hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, namun direktur rumah sakit juga harus bertanggung jawab secara hukum tidak tertulis apabila terjadi malpraktek di rumah sakit, karena penyelenggaraan rumah sakit itu sendiri berada di bawah tanggung jawab direktur rumah sakit; 2) Bentuk tanggung jawab hukum Direktur akibat malpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebenarnya hanya sebatas tugas, fungsi dan wewenang direktur rumah sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (2) dan (4) Perwal Serang Nomor 20 Tahun 2022 dan Profil RSUD Kota Serang Tahun 2021, meliputi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi. Namun karena direktur rumah sakit merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit dan dianggap sebagai penanggung jawab rumah sakit, maka mengakibatkan direktur rumah sakit bertanggung jawab dan menanggung akibat malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Seharusnya dari segi bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi malpraktik akibat kelalaian tenaga medis di rumah sakit, maka tenaga medis yang bersangkutan dan pihak rumah sakit wajib mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita pasien sesuai dengan Pasal 193 UU No. Hukum Kesehatan Kata Kunci: Perlindungan hukum; Direktur; Penanggung jawab; RSUD; Malpraktek