Muzakkir Abubakar
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Akibat Hukumnya (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) Fitri Handayani; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Dewantara, mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dewantara mengangkat anak tanpa penetapan dari pengadilan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturanperundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan cara mengambil anak orang lain atau menerima penawaran mengadopsi anak dari orang tua yang kurang mampu perekonomiannya atau yang telah meninggal ayah/ibunya. Pengangkatan anak tersebut tidak melalui proses pengadilan, hanya kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Faktor penyebab pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak yang baik dan benar. Kemudian dalam akta lahir dan kartu keluarga menunjukkan bahwa anak angkat tersebut diatasnamakan pada orang tua angkatnya sehingga mempunyai akibat hukum akan terputus nasab dengan orang tua kandungnya.Disarankan agar adanya perhatian dari pejabat setempat mengenai peristiwa dan perilaku yang terjadi pada masyarakatnya, karena jika adanya penyimpangan bisa langsung di cegah dan diperbaiki dan pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sebaiknya sesuai peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar nantinya mendapat kepastian hukum dan bisa dipertanggung jawabkan.  The purpose of this article is to know the implementation of the adoption of the child without the court's decision by the community of Dewantara sub-district, to know the factors that cause the community in Dewantara sub-district to appoint the child without the determination of the court, and to know the legal consequences of the adoption of the child without court decision. This study is empirical juridical, which uses a sociological juridical approach. This research data is obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with respondents and informants. Library research is done by reading the legislation, scientific papers, opinions of experts and books related to this research. The results show that the adoption of a child is done by taking another child or receiving an offer to adopt a child from an underprivileged parent or who has passed away his / her mother. The appointment of the child does not go through litigation, only an agreement between the biological parent and the adoptive parent. Factors causing child adoption that are not in compliance with the prevailing regulations due to low public knowledge of proper and proper child adoption procedures. Later in the birth certificate and the family card indicates that the adopted child is on behalf of his adoptive parents so that the legal consequences will be disconnected nasab with his biological parents. It is suggested that the attention of local officials about the events and behavior that occur in the community, because if there are irregularities can be directly prevented and repaired and the implementation of the adoption of the child should be in accordance with the legislation that is through legal institutions so that later gets legal certainty and can be justified .
Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/PDT/2015 Tentang Pengakuan Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ulfa Ulfa; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 165 HIR/285 Rbg menyatakan bahwa akta autentik dapat dijadikan bukti yang lengkap. Pasal-pasal ini menyatakan akta autentik dapat dijadikan alat bukti yang sah dan sempurna menurut hukum. Namun dalam putusan Mahkamah Agung tidak diakui akta autentik yang dibuat oleh penggugat dan pihak tergugat di hadapan Notaris sebagai alat bukti yang sah. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015, alasan hakim yang membatalkan akta autentik yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 3002 K/Pdt/2015 berdasar asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3002 K/Pdt/2015 yang menyatakan akta autentik tersebut tidak sah menurut hukum adalah kurang tepat. Seharusnya akta tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah karena akta pernyataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Hakim dalam pemberian putusannya kurang memperhatikan penerapan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Disarankan agar hakim dalam memberikan putusannya dapat lebih memperhatikan kekuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sah dan memberikan putusan yang seimbang dan harmonis agar tercipta keadilan pada kedua belah pihak yang berperkara.
Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/ Pdt.G/2017/PN-Bna Dalam Kaitannya Dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Wanprestasi Reza Apriadi; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg mewajibkan hakim melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak. Hakim juga berkewajiban mengadili seluruh bagian gugatan para pihak. Dalam praktiknya, antara ketentuan tersebut dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN-Bna timbul ketidaksesuaian. Hakim menolak seluruh gugatan para pihak dengan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci dasar pertimbangan ditolaknya gugatan tersebut dan tidak memeriksa secara cermat putusan perkara nomor: 08/Pdt.G/2012/PN-Bna sebelum memutuskan perkara nomor: 23/Pdt.G/2017/ PN-Bna, dalam menentukan pihak yang terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi. Hakim menolak gugatan para pihak seluruhnya atas dasar pertimbangan alat bukti akta pengakuan hutang yang telah cacat hukum dikaitkan dengan dua keterangan saksi dan print out foto tanpa menghubungkan secara cermat alat bukti lain baik yang diajukan di persidangan maupun berdasarkan undang-undang. Berlaku atau tidaknya Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 45 dan Ongkos Kerja Nomor: 69 Tanggal 21 Desember 2009 tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim dalam putusannya juga tidak menentukan secara konkrit pihak mana yang terbukti wanprestasi dan pihak mana yang tidak terbukti wanprestasi. Hakim harus memperhatikan asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg sebelum memutuskan suatu perkara, agar putusan yang diberikan lebih bersifat objektif dan lebih mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.