Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Ilmiah Kutei
Simamora, Jonny
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAUR Octavia, Mayolla; Simamora, Jonny; Wulandari, Wulandari
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 21 No 2 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jkutei.v21i2.24795

Abstract

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur adalah pemungutan terhadap Pajak Sarang Burung Walet yang diatur berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam pelaksanaannya, pemungutan  Pajak Sarang Burung Walet belum berjalan dengan baik terlihat dari belum pernah terpenuhinya target pajak sarang burung walet setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum Pajak Daerah Kabupaten Kaur, pelaksanaan dan hambatan serta upaya yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-empiris dan pendekatan non doktrinal. Yang mana hasil penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara secara langsung kepada Kabid pendapatan BPKAD, Kepala KP2KP, dan 8 (delapan) orang Wajib Pajak.  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kaur belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena beberapa hambatan diantaranya belum maksimal dalam pengkajian dan pendataan oleh pemerintah daerah, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, Kurangnya  pengadaan pejabat fungsional tertentu, Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, lemahnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar.   Kata Kunci : Pajak Daerah, Sarang Burung Walet, Hambatan.
Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik mizan, Nur; Simamora, Jonny; Suryaningsih, Patricia Ekowati
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 23 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v23i1.34330

Abstract

Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi mengundang problematika terkait apakah sebagai peradilan etik, pembentukan MKMK serta potret hakim mengadili dirinya sendiri sudah sesuai pembentukannya dengan etika dan asas Nemo Judex Idoneus In Proria Causa. Untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah, maka permasalahan tersebut diteliti dengan metode normative filosofis. Penelitian ini menjelaskan pembentukan keanggotaan MKMK dari sudut pandang filsafat etika untuk dibandingkan dengan mekanisme pembentukan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2023 Tentang MKMK serta hakim yang mengadili dirinya sendiri dari sudut pandang asas Nemo Judex Idoneus In Proria Causa. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan keanggotan MKMK bertentangan etika serta status hakim terlapor yang menjadi hakim MKMK bertentangan dengan asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa
Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh/Pekerja Dan Pengusaha Simamora, Jonny; Susanti, Pipi; Barus, Sonia Ivana
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2425

Abstract

In addition to getting wages, there are other variables that also appear to be related to the performance of workers/labourers, namely bonuses. Work agreement contains a bonus calculation clause, then the bonus becomes mandatory and becomes the right of the worker/worker. However, if it is not contained in the work agreement, then the entrepreneur may consider that the bonus is something that is not mandatory. This of course creates a different perception between workers, employers and the government in interpreting bonuses. Whether the bonus is part of the workers/labor's rights or is the bonus only an award whose payment really depends on the good faith of the entrepreneur. This paper presents the discourse by explaining from socio-legal research because it is a study of law using a legal science approach and social science approach using a field approach. This paper reveals that the bonus arrangement itself is an important component in the working relationship between the employer/employer and the worker/labourer. Because in principle, bonuses are one way to increase company productivity.
Co-Authors Barus, Sonia Ivana mizan, Nur Octavia, Mayolla Suryaningsih, Patricia Ekowati Susanti, Pipi Wulandari Wulandari