Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN JANDA DI ADAT BATAK TOBA DALAM MEMPEROLEH HAK WARISNYA DI KECAMATAN POLLUNG Robertus, Lumbang Gaol; Asnawi, Muhammad Iqbal; Fitriani, Rini
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v5i2.750

Abstract

Kedudukan janda sebagai ahli waris, menjadi masalah yang serius dalam hukum adat batak. Pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi salah satu ahli waris dari suaminya. Dalam adat Batak Toba apabila putusnya perkawinan disebakan karena meninggalnya suami, maka timbullah persoalan dalam pemeliharan atas anak karna tidak memperoleh warisan, janda tidak berhak melanjutkan penguasaan atas harta perkawinan yang terdiri dari harta pencarian (yang diperoleh dalam perkawinan) atau harta bawaan. Ada beberapa kasus di Kecamatan Pollung, terkait janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ia tidak mendapatkan warisan sedikitpun dari harta tersebut. Sistem pembagian waris dengan adat batak toba, menempatkan para janda yang ditinggalkan oleh suaminya, tidak mendapatkan warisan sedikitpun, sedangkan harta tersebut bagian dari harta bersama. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data skunder sebagai data pelengkap (field research and library research) wawancara lapangan dengan responden dan informanUpaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap janda untuk memperoleh hak warisnya ialah upaya mediasi keluarga
Penataan Regulasi dalam Upaya Mendukung Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Asnawi, Muhammad Iqbal; Tarigan, Vita Cita Emia; Perangin-angin, Christian Orchard; Sakti, M Permata; Lubis, Rommy Yudistira
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 2 (2024): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.107-120

Abstract

The formation of a holdingholding to restructure the state-owned plantation industry cannot be separated from the government’s ability to control the country’s economic engine. Government Regulations Number 72 of 2014 and Number 72 of 2016 which were passed as legalizing the formation of BUMN holdingholding s have sparked controversy and public debate. The fundamental issue of this procedure is the Parent Company’s legal obligation to manage the Parent Company. In the relationship between parent companies and subsidiaries, the concept of limited liability presents its own problems. In addition, there is uncertainty regarding legal obligations to third parties. The research methodology is normative law which is supported and obtained from literature data. The findings of this study indicate that the use of the BUMN Law and Limited Liability Company Law as guidelines for managing Plantation BUMNs does not provide the business confidence that Plantation BUMNs need to grow and stay healthy. Considering that the business world continues to develop and the high need for group company management among business actors who carry out business development and expansion, adjustments to these two regulations are very important. The modern business paradigm has resulted in the consolidation of centralized operations in a way that drives growth. As a result, the formation of a holding companyholding company by the government is inappropriate if it is not preceded by changes to the Limited Liability Company Law which provides business certainty for established Plantation BUMNs.