Articles
<![CDATA[PENGARUH TEKNIK RELAKSASI NAFAS DALAM TERHADAP RESPON ADAPTASI NYERI PADA PASIEN INPARTU KALA I FASE LATEN DI RSKDIA SITI FATIMAH MAKASSAR TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Kesehatan Vol 7, No 2 (2014): Jurnal Kesehatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat nyeri pada pasien inpartu kala I fase laten sebelum dan setelah di berikan teknik relaksasi nafas dalam di Rumah Sakit Umum Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2013. Jenisnya penelitian ini adalah pra-eksperimental dengan menggunakan tipe one group pre - post test design dan cara pengambilan sampelnya secara accidental sampling. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 239 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 71 orang.Hasil penelitian menunjukkkan bahwa dari 71 pasien inpartu kala I fase laten sebelum teknik relaksasi nafas dalam sebanyak 0 responden (0 %), responden dengan nyeri sedang sebanyak 37 responden (52.1 %), responden dengan nyeri berat sebanyak 34 responden (47.8 %), responden dengan nyeri hebat sebanyak 0 responden (0 %). Sedangkan responden dengan nyeri ringan setelah teknik relaksasi nafas dalam sebanyak 7 responden (9.8 %), res-ponden dengan nyeri sedang sebanyak 58 responden (81.6 %), responden dengan nyeri berat sebanyak 6 responden (8.4 %), responden dengan nyeri hebat sebanyak 0 responden (0 %).Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara tingkat nyeri dan respon adaptasi nyeri pada pasien inpartu kala I fase laten sebelum dan setelah diberikan teknik relaksasi nafas dalam. Oleh karena itu, penanganan dan pengawasan nyeri persalinan terutama pada kala I sangat penting, karena itu sebagai titik penentu apakah seo-rang ibu bersalin dapat menjalani persalinan normal atau diakhiri dengan suatu tindakan dikarenakan adanya penyulit yang diakibatkan nyeri yang sangat hebat.Kata Kunci : Teknik Relaksasi Nafas Dalam, Tingkat Nyeri dan Respon Adaptasi Nyeri pa-da Pasien Inpartu Kala I Fase Laten]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Marlina, Marlina]]>
<![CDATA[ JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.952 KB)
|
DOI: 10.31289/mercatoria.v2i1.672
<![CDATA[Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah dan orang tua. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya. Orang tua seharusnya menjadi orang pertama dan utama yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak pidana termasuk kekerasan seksual. Kenyataan menunjukan bahwa banyak terjadi kekerasan seksual di dalam rumah tangga dilakukan oleh orang orang terdekat anak, seperti orang tua, saudara, paman atau orang yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut. Kasus kekerasan seksual tidak terungkap di media massa karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan memberikan saksi yang berat terhadap pelaku, meningkatkan peranan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ]]>
<![CDATA[DUALISME KEWENANGAN MENGADILI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA LANGSA-ACEH ]]>
<![CDATA[Krisna, Liza Agnesta]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.283 KB)
|
DOI: 10.35586/.v5i2.771
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota LangsaAceh. Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode meneliti hak kewenangan mengadili perkara anak di Kota Langsa-Aceh dalam penerapan kenyataan hukumnya terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa. Kesimpulan yang dihasilkan adalah dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar?iyah. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar?iyah adalah melengkapi sarana dan prasarana sistem peradilan anak yang memadai.]]>
<![CDATA[The Analysis of Factors that Influencing Mother's Knowledge Level on Basic Immunization ]]>
<![CDATA[Fadly, Sul]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Asriani]]>
<![CDATA[ Green Medical Journal Vol 2 No 3 December (2020): Green Medical Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33096/gmj.v2i3.57
<![CDATA[Introduction: One of the goals of WHO formulated at the Atlanta meeting in 1978 was to achieve health for all by 2000. The purpose of this study is to describe the factors that influence the level of mother’s knowledge regarding basic immunization. Methods: The research was conducted in January - February 2020 in the Dahlia Health Center in Makassar. The sample was 80 mothers whose babies were immunized at the Dahlia Health Center. A purposive sampling method was used. The data collection method used was a survey questionnaire that was distributed to respondents. The data analysis used was a univariate data analysis using the SPSS. Results: The largest subjects were senior high school education and the smallest subjects were university education. Most of the subjects were housewives or unemployed (75%) and the least of the subjects were civil servants (3.75%). Most subjects in this study were aged 21-35 years old (53.75%) and the least subjects were under 20 years old (15%). All respondents were Muslim (100%). Most of the family environment factors that their family did not accompany them for immunization (53.75%) and community environmental factors that around people brought their children for immunization (100%). Conclusion: All factors of this study affect the mother’s knowledge but we can conclude that the most role influence of factors to knowledge mother were environment and religion.]]>
<![CDATA[HOLISTIC MANAGEMENT WITH FAMILY DOCTOR APPROACH TO A 31-YEAR-OLD MALE PATIENTS WITH TUBERCULOSIS ]]>
<![CDATA[Arif, Athiyah Ulya]]>;
<![CDATA[Tasmin, H]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Al-Iqra Medical Journal : Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran Vol 5, No 1 (2022): ILMU KEDOKTERAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal Medical Universitas muhammadiyah Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26618/aimj.v5i1.7003
<![CDATA[Â This study aimed to identify risk factors, causes, clinical manifestations and management using a holistic family medicine approach to patients in accordance with evidence-based medicine. This study is a case report. Primary data was obtained from history taking (directly from the patient and indirectly from the patient's family), physical examination, patient home visits, psychosocial and environmental conditions. Secondary data obtained from medical records of the patient at the health center. The assessment was based on the holistic diagnosis. The results A 31-year old male was diagnosed with tuberculosis. The risk factors that affect are the patient often gathers with his friends with the same complaint, smokes and drinks alcohol. The results of the evaluation showed that the patient's complaints had decreased, the patient's knowledge about tuberculosis was also increased and the patient's behavior related to risk factors was also reduced. The limitations of this study is home visit only a few times due to limited time and the pandemic.]]>
<![CDATA[Relationships between Duration of Breastfeeding, Child Nutritional Status, and Development ]]>
<![CDATA[Jamaluddin, Sri Rezki Wahdania]]>;
<![CDATA[Faradilah, Andi]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Journal of Maternal and Child Health Vol. 6 No. 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Masters Program in Public Health, Universitas Sebelas Maret, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (33.795 KB)
|
DOI: 10.26911/thejmch.2021.06.03.05
<![CDATA[Background: Breast milk is one of the factors that can affect growth and development. WHO is promoted exclusive breastfeeding and also encourages mother to raise breastfeeding until the children reach 2 year of age. This study was aimed to examine the relationships between the duration of breastfeeding, child nutritional status and development. Subjects and Method: This was an analytic observational study with a cross sectional design. The study was conducted in three health centers, in Makassar, South Sulawesi, Indonesia, from December 2019 to January 2020. A total of 200 mothers with children aged 1-3 years old were selected by purposive sampling. The dependent variables were child nutritional status and child development. The independent variable was duration of breastfeeding. Child development was measured using developmental pre-screening questionnaire. The other variables were collected by questionnaire. The relationships between variables were analyzed by Pearson correlation. Results: Duration of breastfeeding was not associated with child nutritional status (r= -0.01; p= 0.970). Duration of breastfeeding increased child development, but it was statistically not significant (r= 0.04; p= 0.550). Conclusion: Duration of breastfeeding is not associated with child nutritional status. It increases child development, but it is statistically not significant.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN JANDA DI ADAT BATAK TOBA DALAM MEMPEROLEH HAK WARISNYA DI KECAMATAN POLLUNG ]]>
<![CDATA[Robertus, Lumbang Gaol]]>;
<![CDATA[Asnawi, Muhammad Iqbal]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i2.750
<![CDATA[Kedudukan janda sebagai ahli waris, menjadi masalah yang serius dalam hukum adat batak. Pasal 832 KUH Perdata bahwa janda atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi salah satu ahli waris dari suaminya. Dalam adat Batak Toba apabila putusnya perkawinan disebakan karena meninggalnya suami, maka timbullah persoalan dalam pemeliharan atas anak karna tidak memperoleh warisan, janda tidak berhak melanjutkan penguasaan atas harta perkawinan yang terdiri dari harta pencarian (yang diperoleh dalam perkawinan) atau harta bawaan. Ada beberapa kasus di Kecamatan Pollung, terkait janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan ia tidak mendapatkan warisan sedikitpun dari harta tersebut. Sistem pembagian waris dengan adat batak toba, menempatkan para janda yang ditinggalkan oleh suaminya, tidak mendapatkan warisan sedikitpun, sedangkan harta tersebut bagian dari harta bersama. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data skunder sebagai data pelengkap (field research and library research) wawancara lapangan dengan responden dan informanUpaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap janda untuk memperoleh hak warisnya ialah upaya mediasi keluarga]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN PELEPASAN MASA LAJANG MENURUT ADAT GAYO LOKOP ]]>
<![CDATA[Sabina, Putri]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Hayati, Vivi]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v4i2.494
<![CDATA[Dalam perkawinan laki-laki harus bertanggungjawab penuh terhadap istri, mengharuskan suami memberi tempat tinggal. Mengenai tempat tinggal istri setelah melangsungkan pernikahan sepenuhnya menjadi tanggungjawab suami. Namun lain halnya yang terjadi di Gayo Lokop pasangan pengantin yang sudah melangsungkan pernikahan tidak boleh tinggal satu rumah sebelum melaksanakan adat pelepasan masa lajang seperti yang dialami oleh tiga pasangan pengantin suku Gayo yang berinisial R, Z dan F. penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggaran pelepasan masa lajang menurut hukum adat Gayo Lokop, perbuatan pelanggaran adat, dan akan di kenakan sanksi dengan dua alternative bentuk sanksi yaitu membayar denda berupa uang semampu pihak pengantin atau sanski berupa larangan terhadap pengantin untuk tinggal bersama.Akibat hukum dari tidak dilaksanakan sanksi adat pelapasan masa lajang suku Gayo Lokop berakibat akan disanksi berbentuk denda, seorang mejalankan aturan adat pelepasan masa lajang, maka dapat dinilai bertentangan dengan hukum islam, selain itu juga bertentangan dengan Perundang-udangan. Namun jika tidak dijalankan adat pelepasan masa lajang maka dianggap melanggar ketentuan adat dan akan disanksi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK DI GAMPONG ALUE CANANG KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Shalsa, Faradila]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Wilsa, Wilsa]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i1.768
<![CDATA[Pasal 9 Undang-undang No 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, hal ini harus terpenuhi karena merupakan hak dasar anak, dimana hak atas pendidikan anak mnjadi tanggungjawab Penyelenggara Perlindungan Anak, tetapi di Desa Alue Canang masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya disebabkan terkendala oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai. Pengaturan Hukum hak atas pendidikan anak di atur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pengaturan hukum hak atas pendidikan anak terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 28 konvensi hak anak ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan hal ini menggambarkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap pendidikan anak di Desa Alue Canang belum berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan pemerintah Desa masih tergantung sepenuhnya pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Hambatan yang terjadi terhadap hak pendidikan anak di Alue Canang adalah belum adanya sekolah lanjutan baik SLTP maupun SLTA diseputaran wilayah Alue Canang, akses prasarana yang tidak memadai yang beresiko tinggi terhadap keselamatan anak jika anak melanjutkan kesekolah lanjutan diluar wilayah Alue Canang serta tidak ada dukungan sarana seperti sarana transportasi antar jemput anak sekolah, sementara upaya yang telah dilakukan adalah pendataan, koordinasi, monitoring dan evaluasi baik dari Pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan maupun Dinas Perlindungan dan Anak Aceh Timur.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PELEPASAN HAK TANAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Di Gampong Sukajadi Kebun Ireng) ]]>
<![CDATA[Dhana, Rama]]>;
<![CDATA[Fatimah, Fatimah]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v6i1.749
<![CDATA[Sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan yang padat permukiman saja, namun dapat juga terjadi di daerah pedesaan yang mulai berkembang. Salah satu sengketa yang terjadi di Dusun Merak Makmur, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Antara salah satu warga dengan Pihak Gampong. Pokok sengketa adalah akses jalan lorong Gampong tersebut masih terdapat sebidang tanah milik Roby Sinaga yang berada di tengah jalan Lorong, kemudian saat tanah tersebut ingin dibangun oleh Pihak Gampong, Roby Sinaga tidak mengizinkannya untuk pembangunan jalan tersebut. Sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan tersebut menjadi penghambat pembangunan jalan serta akses jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris. Pengaturan fungsi sosial diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal tersebut memberi pengertian bahwa kewajiban bagi seluruh rakyat dalam memanfaatkan tanah tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan umum.. Penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh Pihak Gampong dan Roby Sinaga belumlah menemukan titik terang sehingga Pembangunan jalan menjadi terputus dan sampai saat ini belum ada upaya lain yang ditempuh oleh pihak Gampong dan Roby Sinaga. Namun setelah diwawancara oleh tim peneliti, bahwa pemilik tanah meminta agar parit yang berdekatan dengan pembangunah jalan haruslah dipasang talud (dinding penahan tanah) terlebih dahulu agar ketika jalannya telah siap nantinya tidak akan terkikis air ketika musim hujan sehingga jalan tidak cepat rusak. Jika talud telah dibuat, maka pemilik tanah akan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan. Untuk itu maka upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa adalah dengan membuat negosiasi ulang antara pemilik tanah dengan pihak Gampong agar permasalahan yang terjadi segera selesai.]]>
