Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.923
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Samudra Keadilan JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Hukum Lex Generalis Uti Possidetis: Journal of International Law Law_Jurnal UNES Journal of Swara Justisia Indonesian Journal of International Law Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Pencerah Bangsa Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Innovative: Journal Of Social Science Research Mahadi : Indonesia Journal of Law Community: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sriwijaya Journal of Private Law
Tarigan, Vita Cita Emia
Universitas Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Kebijakan Pengendalian Pencemaran di Selat Malaka yang Bersumber dari Kecelakaan Kapal Vita Cita Emia Tarigan; Eka NAM Sihombing
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 19, No 4 (2019): Edisi Desember
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.961 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.479-502

Abstract

Pencemaran yang terjadi di laut dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan manusia. Salah satu wilayah terparah pencemaran lingkungan lautnya adalah Selat Malaka karena selat ini ramai dilalui oleh kapal-kapal terutama oleh kapal tanker raksasa. Kondisi geografis daripada selat ini sangat sempit sehingga rawan terjadi tubrukan kapal. Tulisan ini mencoba untuk mengurai lebih lanjut kebijakan apa yang diambil Indonesia dalam rangka pengendalian Pencemaran Di Selat Malaka Yang Bersumber Dari Kecelakaan Kapal, dengan menggunakan Teori Soft Law (Hukum Lunak) dan Hard Law (Hukum Keras). Hasil Penelitian menunjukkan jumlah pencemaran yang bersumber dari kapal di Selat Malaka masih tinggi dan makin memperihatinkan hal ini karena kerancuan dan ketidakjelasan kebijakan Indonesia sebagai negara pemilik selat dalam hal pengintegrasian hard law (hukum keras) dan soft law (hukum lunak) hukum pengendalian pencemaran lingkungan laut tersebut. Sehingga pengaturan hukum tentang keselamatan pelayaran dan kebijakan pengaturan hukum pengendalian pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari kapal baik yang bersifat Hard law maupun soft law tidak dapat efektif diimplementasikan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dipertimbangkan agar Indonesia sebagai negara hukum untuk sesegera mungkin mengakomodir dan mengintegrasikan unsur Soft Law dan Hard Law dalam pembentukan peraturan perundang- undangan, khususnya untuk bidang yang terkait dengan hukum lingkungan
Sosialisasi Pencegahan Covid 19 bagi Pengunjung Kampung Wisata Sawah Yossie Rossanty; Vita Cita Emia Tarigan Cita Emia Tarigan; Beby Sendy; Muhammad Dharma Tuah Putra Nasution
JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.42 KB) | DOI: 10.30596/jp.v6i1.7683

Abstract

Abstrak.  Tujuan Pengabdian internal ini adalah untuk mengedukasi pencegahan Covid 19 bagi pengunjung di Kampung Wisata Sawah di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli. Efek pandemi covid mempengaruhi seluruh  dunia. Terlebih lagi sektor pariwisata. Agar tempat wisata dapat terus beroperasi, maka pengunjung perlu diedukasi tentang pencegahan Covid 19 ini. Edukasi dilakukan dengan cara sosialisasi secara tatap muka kepada pengunjung disana. Pelaksanaan pengabdian ini melalui beberapa tahap yaitu : 1) tahap perencanaan pengabdian,2) tahap persiapan pengabdian, 3) tahap pelaksanaan penelitian,4) tahap evaluasi pengabdian. Berdasarkan tahapan diatas sosialisasi yang dilakukan mampu untuk mengingatkan pengunjung tentang perlunya menjaga protokoler kesehatan. Hasil akhir dari pengabdian masyarakat ini nantinya dapat menginspirasi dan menjadikan kebiasaan baru bagi pengunjung tempat wisata Kampung Wisata Sawah. Dan nantinya bisa mengurangi penderita Covid -19 hingga pandemi ini berakhir.  
Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN.Tjb) Nurul Ayu Rezeki; Hasim Purba; M Ekaputra; Vita Cita Emia Tarigan
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 2 (2024): JPB
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis research is entitled "Authorities of the Prosecutor as a State Lawyer in Efforts to Recover State Financial Losses (Decision Study Number: 25/Pdt.G/2020/PN.Tjb). The research method used is normative and empirical legal research methods. This research is explorative, descriptive and prescriptive. The results of the study show that the Authority of the State Attorney's Prosecutor based on Article 33 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is as a state representative to file a lawsuit against the heirs of a corruption suspect who has died. In the aquo case, it has actually been found that losses to state finances are basically restitution of state financial losses to be prioritized and expedited. The amount of state financial losses can be calculated based on the findings of the competent authority or the appointed public accountant, you do not have to force the calculation of state financial losses from the Supreme Audit Agency so that the principle of justice is fast, cheap and low cost is created
Konsep Restorative Justice Pada Kasus Nanrkotika Yang Dilakukan Anak Lidya Rahmadani Hasibuan; Beby Sendy; Vita Cita Emia Tarigan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4184

Abstract

Masalah tentang Narkotika (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum.Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Mengetahui penerapan Lembaga Rehabilitasi dalam tahap penunututan Kejaksaan terhadap penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021. Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika khusus nya anak merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgumaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (doelmatigheid), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku.
Carbon Trading Literacy for Rural Communities Tarigan, Vita Cita Emia; Siregar, Mahmul; Ekaputra, Mohammad; Rauf, Abdul; Idris, Siti Hafsyah
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to explore the importance of carbon trading literacy in rural communities within the context of increasing awareness of climate change while enhancing village income. Understanding the concept of carbon trading becomes increasingly crucial. North Sumatra, with its diverse natural resources and economic sectors that have the potential to contribute to carbon emissions, has an urgent need to enhance carbon trading literacy among its populace. The research method used is literature review and interviews to gather data using a qualitative approach. The results indicate that the level of carbon trading literacy is still low, with limited understanding of the concept, benefits, and implications of carbon trading. Factors such as lack of access to information, education, and environmental awareness are major obstacles in enhancing carbon trading literacy in the community. The findings of this research highlight the urgency to enhance mentoring and education efforts regarding carbon trading.
Carbon Trading Literacy in Coastal Communities of Gampong Sungai Lueng-Langsa Siregar, Mahmul; Tarigan, Vita Cita Emia; Mulyadi, Mahmud; Lubis, Yeti Meliany; Asnawi, M. Iqbal
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Carbon trading is an activity of buying and selling carbon credits, where the buyer produces carbon emissions that exceed the specified limits. This is regulated in Presidential Regulation (Perpres) Number 98 of 2021 concerning the Implementation of the Economic Value of Carbon to Achieve Nationally Determined Contribution Targets. and Controlling Greenhouse Gas Emissions in National Development. Carbon trading is currently a priority program in the government to reduce greenhouse effect emissions, air conditioning, air pollution and factory waste which result in uncontrolled climate change. Through carbon trading literacy, the public can understand the importance of preserving mangroves in Gampong Sungai Lueng. The use of mangroves is very necessary to control carbon and community economic growth, so from the results of this research the community needs knowledge about carbon trading which is currently included in the government's priority program amidst carbon trading which is currently still an issue that must continue to be socialized to the community. Efforts to preserve mangroves as a marine resource for sustainable development in order to create conditions that are free of emissions from the impact of greenhouses, air conditioning, pollution and waste from factories that pollute the environment which has an impact on society, this is also the case at all times for the environment in all regions in Indonesia.
LEGAL REVIEW OF THE READINESS OF BUSINESS IMPLEMENTATION BASED ON HUMAN RIGHTS IN THE MAKASSAR INDUSTRIAL AREA Arman Muis; Teguh Prasetyo; Elvira Fitriyani Pakpahan; Alkana Yudha; Vita Cita Emia Tarigan; M. Iqbal Asnawi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.9741

Abstract

The position of business actors in today's development has a significant impact on the economic sector of a country. On the other hand, business activities can have an impact on social change, considering that the business activities of business actors have a direct impact on society and the environment, and have the potential for human rights violations. Makassar Industrial Estate is one of the icons of economic growth and the centre of business activities in eastern Indonesia, which has intersections with human rights in the implementation of its business activities. This research uses the type and form of normative legal research that examines and analyses based on legal theories, legal principles and things written in laws and regulations (law in book) as well as legal literature to answer problem issues. The research method uses a conceptual approach and a statutory approach. The technique used to collect legal material is a literature study document study. The results show that since the establishment of the United Nations (UN), the issue of human rights has emerged and become a serious discussion in every international forum. Since 2005, human rights issues have become more focused on the business sector. As a member of the UN, Indonesia has committed to focus on business and human rights by issuing Presidential Regulation No. 60 of 2023 on the National Strategy for Business and Human Rights in 2023. Business activities in the Makassar Industrial Estate still have a negative record on environmental issues and child labour, which is one of the business and human rights issues. Legal and institutional readiness is needed to implement Indonesia's commitment to focus on human rights-based business.
Securing the Innocence: Safeguarding Children from Sexual Violence in School Environment Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki; Tarigan, Vita Cita Emia; Nugraha, Dinda Adistya; Ghuffran, Mohammad
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v3i2.22209

Abstract

This article aims to protect children from sexually violent crimes in schools. Educational institutions should be a place that brings a sense of comfort and safety after the family environment, but in reality, immoral crimes still occur in the school environment. The violation of children's decency is not only a matter of education but also of a country's national laws, that is why Indonesia is a country of law, therefore the protection of law and   preventing sexual violence against children in schools is vital. important in protecting children's rights. The research we conducted was legal research with a qualitative method using descriptive analysis. Collect data from interviews and observations on issues researched in the field. This study concluded that saying things related to sex in the school environment has the effect of making school a dangerous place for students. Provisions regarding criminal acts for perpetrators of disclosing sexual arrangements in existing regulations in Indonesia may be able to minimize cases that occur.
PERSIAPAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO KELAPA SAWIT SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN EUROPEAN UNION DEFORESTATION FREE REGULATION (EUDR) Mutia, Fara; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Emia Tarigan, Vita Cita
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.3976

Abstract

Isu deforestasi ini mendapat sorotan dari Uni Eropa yang kemudian mengeluarkan kebijakan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) yang mengakibatkan embargo kelapa sawit yang teridentifikasi deforestasi hutan. European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) merupakan salah satu upaya dari Uni Eropa dalam mengatasi isu deforestasi hutan. Penerapan EUDR ini mengakibatkan terjadinya embargo terhadap beberapa komoditas yang berpotensi dihasilkan melalui deforestasi hutan. Dengan mengurangi atau menghentikan konsumsi komoditas atau produk yang terkait dengan deforestasi, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit, Indonesia berpotensi mengalami embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan EUDR. Untuk itu, apabila Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Uni Eropa, maka harus melewati proses uji tuntas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal (3) Regulation (EU) 2023/1115 of European Union Deforestation  Free  Regulation  (EUDR).  Dalam  menghadapi  EUDR,  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa peningkatan sistem ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
Studi Komparatif Food Safety Policy ditinjau dari Sustainable Development Goals Emia Tarigan, Vita Cita; Yulida, Devi; Sitompul, Rina Melati; Hasmin, Nor Akhmal
Law Jurnal Vol 5, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i2.6073

Abstract

Perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan global, salah satunya adalah mengancam produksi dan distribusi pangan yang aman dan berkualitas. Keamanan pangan menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kebijakan keamanan pangan atau food safety policy dalam mendukung pencapaian sustainable development goals (SDGs), khususnya SDG 2 tentang ketahanan pangan dan SDG 3 mengenai kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan laporan riset yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai food safety policy dan penerapannya dalam konteks SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa food safety policy berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui makanan, serta meningkatkan sistem pangan yang berkelanjutan. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan preventif dalam regulasi keamanan pangan, seperti Food Safety Modernization Act (FSMA) di Amerika Serikat, dan memperkuat kolaborasi internasional untuk memperbarui kebijakan berdasarkan riset ilmiah terbaru. Dengan demikian diharapkan menciptakan sistem pangan yang tidak hanya aman, tetapi juga efisien, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Rauf Achmad Noerkhaerin Putra Adryansyah, Dony Alkana Yudha Angeline Siahaan, Yohanna Aritonang, Yohana Eirene Aprilita Arman Muis Asnawi, Muhammad Iqbal Beby Sendy Beby Sendy Bin Othman, Muhammad Fikri Devi Yulida Dini Ayu Shafira Edi Yunara Eka NAM Sihombing Ekaputra, Mohammad Elisa Yuliana Lumban Batu Elvira Fitriyani Pakpahan Ferdi Ganda Wiatmaja Ghuffran, Mohammad Hafizhul Khair AM Hanie, Meidina Zulfa Hasim Purba Hasmin, Nor Akhmal Idris, Siti Hafsyah Laksamana, Boy Lidya Rahmadani Hasibuan Lode Wijk Pandapotan Girsang Lubis, Yeti Meliany M Ekaputra M. Ekaputra M. Iqbal Asnawi M. Iqbal Asnawi M. Irfan Islami Rambe Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Marlina Muhammad Dharma Tuah Putra Nasution Muhammad Natsir Mutia, Fara Namira Harahap Nasution, Akmal Handi Ansari Nasution, Zaid Perdana Nita Nilan Sry Rezki Pulungan NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Noviana Simbolon Nugraha, Dinda Adistya Nur Fadillah Rizky Nasution Nurul Ayu Rezeki Oding affandi Pasaribu, Theo Yose Pratama Perangin-angin, Christian Orchard Putri Angginamora Rika Endah Nurhidayah Rina Melati Sitompul Rizky, Fajar Khaify ROKAN, MUSTIKA PUTRA Rommy Yudistira Lubis Rosmalinda Sakti, M Permata Saputri, Rizki Nanda Saragih, Fitrah Anata Sutiarnoto Sutiarnoto Trisna, Wessy Yossie Rossanty Yulida, Devi Zimtya Zora