Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

THE GOVERNMENT'S LEGAL RESPONSIBILITY IN FULFILLING PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR DOCTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC Putri Bahari Derma; Ardiansyah Ardiansyah; Sudi Fahmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1000

Abstract

Abstract: The high rate of Covid-19 infection that occurs today requires the fulfillment of health facilities for doctors and health workers, especially Personal Protective Equipment (PPE) in handling patients during the Covid-19 pandemic. PPE shortages were widely reported in some health care facilities in various regions. Not only in privately owned health service facilities, government hospitals and puskesmas are also not spared from experiencing limited PPE. This Study discusses how the Government's Legal Responsibility Arrangements in Fulfilling PPE (APD) for Doctors amidst the Covid-19 Pandemic. This study used normative legal as its research method. The results of this study indicated that there are no specific arrangements that regulate the government's responsibility in providing PPE (APD) for doctors during the Covid-19 period. The government's responsibility for providing PPE for doctors amidst the covid-19 period was a form of main responsibility. But it was still not done well. Ideally, the governments responsibility in fulfilling physicians rights to health has emerged in accordance with the standards set by WHO in the form of providing appropriate personal protective equipment. It was important to Special monitoring is needed regarding the availability of existing PPE (APD) in the form of quantity and quality so that the safety and health rights of doctors can be fulfilled.Keywords: Job Characteristics, Individual Characteristics, Job Satisfaction, CivilServant Performance.Abstrak: Tingginya angka infeksi Covid-19 yang terjadi saat ini menuntut pemenuhan fasilitas kesehatan bagi dokter dan tenaga kesehatan khususnya Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien di masa pandemi Covid-19. Kekurangan APD dilaporkan secara luas di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, rumah sakit pemerintah dan puskesmas juga tidak luput mengalami keterbatasan APD. Kajian ini membahas bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pemenuhan APD (APD) bagi Dokter di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan APD (APD) bagi dokter selama masa Covid-19. Tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan APD bagi para dokter di tengah masa Covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab utama. Tapi itu masih belum dilakukan dengan baik. Idealnya, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dokter atas kesehatan telah muncul sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO dalam bentuk penyediaan alat pelindung diri yang sesuai. Penting Perlu pemantauan khusus mengenai ketersediaan APD (APD) yang ada dalam bentuk kuantitas dan kualitas agar hak keselamatan dan kesehatan dokter dapat terpenuhi.Kata kunci: Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Individu, Kepuasan Kerja, Sipil Kinerja Pelayan.
TANGGUNGJAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER Nuzul Abdi; Sudi Fahmi; Bagio Kadaryanto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1007

Abstract

Abstract: Hospitals have an important meaning in providing health services and medical services. Health services in hospitals are important and must be maintained or improved in quality according to applicable service standards so that the community as recipients of services can feel the health services provided. Calling a doctor is one form of health service, so if it is proven that a doctor has made a medical mistake, the hospital is also responsible for the doctor's mistake. Because hospitals and doctors have a legal relationship that is equally responsible for the health services provided to patients. The form of accountability can be in the form of criminal legal responsibility, civil legal responsibility, administrative legal responsibility.Keywords: legal liability, doctor's medical actionAbstrak: Rumah sakit memiliki arti penting dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai penerima Jasa dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pemanggilan dokter merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan, sehingga jika terbukti dokter melakukan kesalahan tindakan kedokteran, maka rumah sakit ikut bertanggungjawab atas kesalahan dokter tersebut. Karena rumah sakit dengan dokter memiliki hubungan hukum yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggungjawab hukum perdata, tanggungjawab hukum administasi.Kata kunci: tanggungjawab hukum, tindakan medis dokter