Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.863
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Akta Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Hukum Lex Generalis EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies Journal Equity of Law and Governance Journal of Education Research Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Budhiawan, Adlin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Legal Consequences of Nominee Agreements Due to the Death of the Beneficial According to Statutory Regulations Rambe, Zahra Khairunnisa; Budhiawan, Adlin
Al-Risalah VOLUME 25 NO 2, NOPEMBER (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.60936

Abstract

This study examines the legal consequences of nominee agreements when the heir passes away, an issue that remains ambiguous under Indonesian civil law. The research problem arises from the tension between the principle of freedom of contract and the prohibition of legal circumvention through nominee arrangements, particularly in relation to land ownership by foreign nationals. Unlike previous studies that primarily focused on the validity or enforceability of nominee agreements, this research introduces a novel perspective by systematically analyzing the legal implications of termination due to death within the framework of inheritance law and contract annulment. Employing a normative juridical method, the study explores statutory provisions, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that nominee agreements, although often satisfying the formal elements of a contract, frequently contravene the principles of lawful cause and good faith, thereby rendering them void ab initio. Upon the death of the heir, neither the heir nor their successors retain enforceable rights, while the nominee remains the de jure owner. This situation creates legal uncertainty and inheritance disputes. The study concludes that such agreements fail to provide legal protection and instead burden the judiciary with disputes that undermine legal certainty. These findings underscore the necessity for harmonization and reform of Indonesian civil law to ensure certainty, justice, and alignment with contemporary business practices.
Wisata Pemandian Desa Buluh Duri dan Potensinya dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Lokal Budhiawan, Adlin; Damanik, Ahmad Faiz Rantisi; Bayu, Syahdan Ivander; Nasution, Muhammad Fadly Akbar; Sinaga, Tiara Ananta
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 3 (2025): Oktober 2025 - Januari 2026
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i3.1760

Abstract

Penelitian ini membahas potensi wisata pemandian alami di Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kegiatan wisata dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui sektor kuliner, jasa wisata, dan kerajinan tangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wisata pemandian telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, promosi digital, dan manajemen kelembagaan. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelatihan digital marketing, serta penguatan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam pengelolaan wisata berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengembangan wisata berbasis masyarakat di Desa Buluh Duri berpotensi memperkuat ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan lokal.
Pembatalan Akta Hibah karena Melanggar Legitimate Portion dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb Ahmad, Aldeo Nur; Budhiawan, Adlin
Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 2 (2024): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v9i2.9841

Abstract

Ideally, the granting of a gift (hibah) should not violate the legitime portie, which is the mandatory portion of the heirs. However, in reality, as seen in Decision No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, the gift exceeded the permissible limit without the approval of the legitimate heirs. This study aims to analyze the legal provisions governing the legitime portie in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the impact of canceling the hibah deed on the inheritance of the deceased. This article is categorized as qualitative research with a normative legal approach. The methodology employed is descriptive analytical study. The findings conclude that the legal provisions in the Civil Code, particularly Article 914 paragraph (3), emphasize that a testator may not grant a gift or will that diminishes the legitime portie rights of direct-line heirs. Consequently, gifts that violate this provision, as demonstrated in Decision No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, can be annulled, and the assets previously granted must be returned to the inheritance pool to be fairly distributed in accordance with the rights of the legitimate heirs.
Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Anugraha, Viqi; Budhiawan, Adlin
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.201

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif Tidak sedikit dari para kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, hakim menolak beberapa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana prinsip pembuktian sederhana sebagai syarat permohonan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin. Agar penyelesaian perkara lebih cepat, maka perkara kepailitan tersebut diselesaikan melalui pembuktian secara sederhana. Alasan untuk mengajukan permohonan pailit adalah sangat sederhana yaitu debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Kondisi debitor yang tidak membayar lunas satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak ditafsirkan sebagai suatu keadaan insolven atau tidak mampu membayar. Pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal Pasal delapan ayat empat jo Pasal dua  ayat satu UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak megharuskan penerapan pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaiamana dimaksud dalam Pasal dua ayat satu UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.
Strategi Pendaftaran Tanah Grant Sultan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Rahmayana, Rifa; Budhiawan, Adlin
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendaftaran tanah Hibah Sultan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pendaftaran tanah Grant Sultan, yakni tanah Grant Sultan sulit diidentifikasi sebagian besar dikendalikan oleh pembudidaya Grant Sultan tidak terdaftar di buku register dan Hibah Sultan yang sudah beralih ke pihak lain. Berdasarkan kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan telah menyusun strategi pendaftaran tanah Grant Sultan berupa pemeriksaan bidang tanah atau pemeriksaan lapangan; mediasi antara penggarap dan pemegang Hibah Sultan; pemeriksaan lebih lanjut terhadap Hibah Sultan yang belum terdaftar; dan pengumuman pendaftaran tanah Hibah Sultan yang telah dialihkan kepada pihak lain.  Beberapa strategi yang diterapkan dalam pendaftaran tanah Hibah Sultan adalah: pertama, Hibah Sultan didaftarkan kemudian pendaftaran tanah melalui prosedur pengukuhan konversi atau pengakuan hak kedua, Sultan Hibah yang sudah mendaftar tetapi sudah dialihkan kepada pihak lain maka tata cara pendaftaran tanah melalui tanah negara yang bekas Sultan Hibah; ketiga, Sultan Hibah yang belum terdaftar maka pendaftaran tanahnya sama dengan permohonan hak atas tanah negara; keempat, strategi yang diterapkan untuk pendaftaran tanah Hibah Sultan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Strategi Pendaftaran Tanah Grant Sultan . Untuk Grant Sultan yang sulit diidentifikasi di lapangan, dilakukan cek plot terlebih dahulu agar dapat dipastikan posisi bidang tanah yang dimohon. Untuk tanah Grant Sultan yang dikuasai penggarap, terlebih dahulu diselesaikan permasalahan antara pemegang hak Grant Sultan dengan Penggarap melalui jalur mediasi atau melalui pengadilan.  Untuk Grant Sultan yang tidak terdaftar pada buku register, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait subjek dan objek tanah Grant Sultan terlebih dahulu. Untuk Grant Sultan yang sudah beralih kepihak lain, dilakukan penelitian terkait subjek dan objek bidang tanah kemudian dilakukan pengumuman.
PERAN FESTIVAL ANAK SHOLEH ANTAR DUSUN DALAM MENINGKATKAN PENTINGNYA MODERASI BERAGAMA PADA GENERASI MUDA Anggraini, Dwi; Fitri, Raehanun Aisyah; Syamia, Nanda; Budhiawan, Adlin; Almanda, Rico
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.34615

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, melaksanakan program "Festival Anak Sholeh" pada 11 Agustus 2024. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama, kebaikan, dan moral pada anak-anak melalui kegiatan edukatif. Festival ini mencakup lomba adzan subuh, hafalan surah pendek, dan pidato, dengan 35 peserta dari tingkat SD dan SMP. Selain perlombaan, acara juga diisi dengan ceramah mengenai moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dampak festival terhadap pengembangan potensi anak dan moderasi beragama. Hasilnya menunjukkan bahwa festival ini tidak hanya mengasah keterampilan agama anak-anak tetapi juga mempromosikan toleransi dan keseimbangan dalam beragama. Festival ini berperan penting dalam memperkuat hubungan antara keluarga, sekolah, dan komunitas dalam mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. GOJEK TOKOPEDIA MELALUI YAYASAN FAJAR SEJAHTERA INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL Ulfa, Indri Yanti; Budhiawan, Adlin
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.460

Abstract

Program Literasi Digital ini dilaksanakan untuk mengatasi Kesenjangan Digital, bukan hanya untuk masyarakat umum dan anak-anak, program ini juga ditujukan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Selain untuk mengatasi Kesenjangan Digital, Program Literasi Digital ini juga bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar dapat menggunakan media digital khususnya sosial media secara positif, sebab sosial media dapat memberikan pengaruh positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari adanya tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia dan implementasi Program Literasi Digital yang dilaksanakan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Untuk memperoleh informasi yang akan diolah pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara menggabungkan data yang terkumpul baik sebagai studi pustaka maupun studi lapangan menjadi satu kesatuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan PT. Gojek Tokopedia melalui Program Literasi Digital yang dijalankan oleh Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia, dapat mengatasi kesenjangan digital atau digital divide yang terjadi di masyarakat.
IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI OBJEK JAMINAN TAMBAHAN DALAM MITIGASI RISIKO PEMBIYAAN PADA BANK (Studi di PT. Bank Sumatera Utara Syariah Cabang Medan) Nurhayati, Pratiwi; Budhiawan, Adlin
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.727

Abstract

This journal discusses the role of life insurance policies as additional collateral in bank financing to minimize the risk of default by customers. It is also explained that life insurance policies are considered intangible movable property with an economic value that can be monetized. Although not the primary collateral, life insurance policies can be used as supplementary collateral to minimize financing risks. Banks can collaborate with insurance companies through the concept of Bancassurance to facilitate the process of opening and claiming life insurance policies. The cash value of life insurance policies can be taken into consideration as collateral for credit, provided that the collateralization is done formally, and the collateral can be sold or cashed out to settle the debtor's obligations. This research employs a juridical-empirical legal research method with a qualitative approach. The research results show that life insurance policies play a significant role in minimizing financing risks and protecting banks from default risks by debtors. The purchase or opening of life insurance as a requirement for financing is not explicitly regulated by the Financial Services Authority Regulation No. 42 of 2017 regulations but is an internal bank policy.
Inculcation of Pancasila Ideological Values in Preventing Ideologically Motivated Criminal Acts of Terrorism Budhiawan, Adlin; Lubis, Syaddan Dintara
JURNAL AKTA Vol 11, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i1.33672

Abstract

Instilling the ideological value of Pancasila to everyone has an inseparable importance in the life of the state. Pancasila is a value system that is extracted from the noble values of the Indonesian nation. These values have existed long before Indonesia's independence. It's just that now people's understanding of the ideological values of Pancasila is getting weaker in the life of the nation and state, this can be seen from the increasing issues of radicalism and terrorism that threaten the integrity of the state. The meaning of terrorism in Law Number 5 of 2018 is explicitly described that there is a motive/reason/cause of terrorism caused by the ideological motive behind the act of terrorism. Terrorism is implicitly described that there is a role of ideology as a motive for criminal acts of terrorism that cannot be underestimated. This paper tries to apply the approach in two analyses related to the problem under study. First, it tries to identify the extent to which Pancasila ideology has been instilled and reacted to the prevention of ideologically motivated terrorism crimes. Second, it tries to identify the extent to which the values of Pancasila ideology have been applied in the face of terrorism. The results found are the factors that cause the occurrence of ideologically motivated acts of terrorism in Indonesia due to the inability of a person to understand and apply the values of Pancasila ideology, especially the 1st, 2nd, and 3rd precepts comprehensively in life. The tendency to "deify" other ideologies such as religious radicalism and misunderstanding of these ideologies, actually leads to thoughts and acts of terror that justify all means to achieve their goals.
Co-Authors Ahmad, Aldeo Nur Almanda, Rico Anugraha, Viqi Bayu, Syahdan Ivander Damanik, Ahmad Faiz Rantisi Dwi Anggraini Fitri, Raehanun Aisyah Fitri, Yuliza Anisa Hazizah, Salsabillah Lubis, Raihanah Erwina Lubis, Risyad Fakar Nasution, Kumala Sari Nasution, Muhammad Fadly Akbar Nurhayati, Pratiwi Putri Haris, Farah Aisyah Rahmayana, Rifa Rambe, Zahra Khairunnisa Sinaga, Tiara Ananta Susanti, Adinda Syaddan Dintara Lubis, Syaddan Dintara Syamia, Nanda Ulfa, Indri Yanti