Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.385
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum LEGAL BRIEF Proceeding International Seminar of Islamic Studies IIJSE
Lubis, Syofiaty
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi hukum di area zona ekonomi eksklusif (ZEE) menurut perpres no. 115 tahun 2015 tentang illegal fishing perspektif hukum laut internasional Andriani, Dina; Lubis, Syofiaty
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323209

Abstract

Perpres No.115 Tahun 2015 adalah peraturan yang dibuat dan ditunjuk untuk mengatasi permasalahan Illegal Fishing diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagai peraturan Presiden, peraturan ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan lembaga yang terkait dalam kegiatan perikanan ilegal. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perpres nomor 115 tahun 2015 dalam mengatasi permasalahan tetang illegal fishing di area Zona Ekonomi Eksklusif dan untuk mengetahui perspektif hukum laut Internasional terkait illegal fishing. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dimana mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang -undangan. Pengumpulan data penelitian ini mencari referensi berupa buku-buku dan artikel-artikel lainnya yang dapat merujuk pada penelitian ini. Hasil dari pelitian ini Implementasi hukum di Zona Ekonomi diatur oleh hukum Nasional dan Internasional. Salah satu dokumen yang relevan dalam konteks ini adalah pasal 1 ayat (1)  Perpres Nomor 115 Tahun 2015, untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing) atau Satgas 115.
Urgensi penegakkan hukum terhadap tim escort ambulans dalam konteks lalu lintas kota Medan Syah, Muhammad Farhan; Lubis, Syofiaty
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan Tim Escort  Ambulance di Kota Medan yang melanggar aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik wawancara digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan 2 kelompok responden yang berbeda, yaitu Tim Escort  Ambulance dan pengguna jalan raya. Jumlah informan dari Tim Escort  Ambulance yakni 3 infroman. Sedangkan, kelompok pengguna jalan raya di kota medan berjumlah 3 orang. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menghasilkan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Penelitian ini mengungkap kompleksitas tindakan Tim Escort Ambulance yang melanggar aturan lalu lintas untuk memberikan pertolongan medis darurat cepat. Mereka menekankan urgensi dalam situasi medis, terkadang mengakibatkan pelanggaran aturan. Dampaknya bervariasi, dengan beberapa pengguna jalan merasa terganggu. Respon pihak berwenang beragam, menyoroti perlunya kerja sama.Tim Escort Ambulance perlu mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan fokus pada keselamatan. Pengguna jalan lain harus lebih memahami urgensi pertolongan medis. Pihak berwenang harus berkolaborasi dengan tim dan mempertimbangkan pedoman yang lebih jelas untuk situasi darurat medis.
Generasi gen z dan childfree di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqih siyasah Saragih, Arni Amanda; Lubis, Syofiaty
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323248

Abstract

Childfree menurut ilmuan yakni menunjukkan terhadap suatu gejala masyarakat yang melakukan pernikahan namun cenderung memilih untuk tidak memiliki anak. Di indonesia memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi namun berbeda pandangan dengan generasi gen z yang menganggap memiliki anak adalah sebuah pilihan yang besar ditengah tengah perekonomian yang pelik. Penelitian ini bertujuan melihat fenomena childfree di tengah-tengah masyarakat modren yang marak dan melihat bagaimana pandangan islam dalam menyikapi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat reaksi atau tanggapan dari masyarakat dan juga respon yang dimasukkan kedalam fiqih siyasah. Peneletian menggunakan sumber data sekunder yamg diambil dari jurnal, buku dan juga artikel internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa childfree boleh diikuti dalam perspektif fiqih siyasah bahwasanya individu memiliki hak kodrati untuk memilih gaya hidup yang sesuai dan perfensi masing-masing. Dan dalam perspektif hukum islam tidaklah haram bila memiliki pendapat tersebut. Terletak pada undang undang 39 tahun 1999 tentang  HAM bahwasanya manusia merupakan sebuah anugerah yang datang dan harus di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara.
Juridical Analysis of the Draft Law on Protection and Legal Certainty (RUU PPRT) for Female Domestic Helpers in Medan City Panjaitan, Rizal; Lubis, Syofiaty
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 6 No 3 (2023): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v6i3.3828

Abstract

The legal protection of domestic helpers is one at the implementation level that should be protected by the state considering that the constitution itself has guaranteed certainty, equality, and legal protection to all Indonesian citizens without excluding them. The state, as a facilitator in the private sphere, should be responsible for protecting women domestic workers by formulating comprehensive regulations along with the institutions that organize them so as to shape the sociocultural society towards a domestic worker-friendly direction. Unfortunately, the existing laws do not accommodate legal protection for female domestic workers. Their only hope now is in the Ministerial regulation, but at that level, there are still polemics such as overlapping. Based on these problems, it is necessary to reconstruct the law that answers in substance, structure, and culture. The research method used qualitatively is the PPRT Bill Approach. his research concludes that the absence of adequate legal protection for female domestic workers is due to the absence of legal recognition that can provide certainty and legal protection for them. Therefore, it is necessary to initiate legal protection for domestic workers on the basis of the Draft Law on the Protection and Legal Certainty of Female Domestic Helpers in Indonesia and especially in Medan.
Implementation of Ministry of Transportation Regarding Passenger Terminal Facilities Perspective Fiqh Siyasah Khairunnas, Khairunnas; Lubis, Syofiaty
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 6 No 3 (2023): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v6i3.3946

Abstract

The terminal is a component of transportation that is used to lift and lower passengers. With this terminal, those seeking transportation will find it easier and more comfortable. This research will investigate how the implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 24 of 2021 concerning the operation of road transport passenger terminal facilities at the Amplas type A terminal and the problems that occur in the community whether the existing facilities in this terminal have been properly used both in accordance with the regulations made by the government, as well as the study according to Fiqh Siyasah. Field research is used in this form of research. The findings demonstrate that the current facilities at the Amplas type A terminal are still not being utilized correctly, with numerous facilities being inoperable or underutilized. According to the study of Fiqh Siyasah, the government, which has supplied terminal facilities, has played a part in regulating the community in order for them to have comfort and goodness.
Co-Authors Afendi, Hazrul Al Fahmi, Muhammad Dewi, Aulia Chyntia Dila, Salsah Dina Andriani Ghania, Sophia Ginting, Lilawati Hidayat, Kamarul Indira, Safira Prima Khairunnas, Khairunnas Maulana, Faiz Ahwal Mirsa Astuti Nadhillah, Atika Nawir Yuslem, Nawir Padlin, Padlin Panjaitan, Budi Sastra Panjaitan, Rizal Patricia, Andi Yohani Saragih, Arni Amanda Sembiring, Rinawati Syah, Muhammad Farhan