Articles
<![CDATA[Pembinaan dan Sosialisasi Kemasyarakatan terhadap Peningkatan Kesadaran Protokol Kesehatan Covid-19 Melalui KKN 182 UIN SU Medan di Desa Kampung Baru Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu ]]>
<![CDATA[Dewi, Aulia Chyntia]]>;
<![CDATA[Padlin, Padlin]]>;
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.544 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian terhadap masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh para Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari berbagai jurusan yang dikumpulkan menjadi sebuah kelompok yang beranggotakan 30 orang. Penelitian ini berisikan tentang pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Kampung Baru Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan kesadaran akan mematuhi protokol kesehatan agar mengurangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Sebagaimana yang diketahui, masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat memerlukan pembinaan dan sosialisasi mengenai Virus Covid-19 dikarenakan masih kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan dengan melakukan kerjasama antara Mahasiswa KKN-182 dengan Perangkat Desa setempat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN-182 harus mengutamakan protokol kesehatan. dimulai dengan pembagian masker, penyemprotan disinfektan di Desa Kampung Baru Janji, pembuatan handsanitizer agar masyarakat desa tersebut dapat membuat handsanitizer mandiri di rumah, hingga menerapkan lingkungan hidup sehat dengan membersihkan fasilitas umum seperti tempat ibadah serta edukasi pengelolaan sampah agar masyarakat desa tersebut dapat membedakan sampah organik dan anorganik. Selain itu para Mahasiswa KKN-182 juga membangun tempat pembuangan sampah agar masyarakat Desa Kampung Baru Janji tidak membuang sampah sembarangan. dengan begitu, keinginan dan kesadaran masyarakat Desa Kampung Baru Janji untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah ada tujuan utama dari KKN DR 182 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.]]>
<![CDATA[Pembinaan dan Sosialisasi Kemasyarakatan terhadap Peningkatan Kesadaran Protokol Kesehatan Covid-19 Melalui KKN 182 UIN SU Medan di Desa Kampung Baru Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu ]]>
<![CDATA[Dewi, Aulia Chyntia]]>;
<![CDATA[Padlin, Padlin]]>;
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v6i1.2875
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian terhadap masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh para Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari berbagai jurusan yang dikumpulkan menjadi sebuah kelompok yang beranggotakan 30 orang. Penelitian ini berisikan tentang pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Kampung Baru Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan kesadaran akan mematuhi protokol kesehatan agar mengurangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Sebagaimana yang diketahui, masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat memerlukan pembinaan dan sosialisasi mengenai Virus Covid-19 dikarenakan masih kurangnya ketersediaan fasilitas kesehatan dengan melakukan kerjasama antara Mahasiswa KKN-182 dengan Perangkat Desa setempat dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN-182 harus mengutamakan protokol kesehatan. dimulai dengan pembagian masker, penyemprotan disinfektan di Desa Kampung Baru Janji, pembuatan handsanitizer agar masyarakat desa tersebut dapat membuat handsanitizer mandiri di rumah, hingga menerapkan lingkungan hidup sehat dengan membersihkan fasilitas umum seperti tempat ibadah serta edukasi pengelolaan sampah agar masyarakat desa tersebut dapat membedakan sampah organik dan anorganik. Selain itu para Mahasiswa KKN-182 juga membangun tempat pembuangan sampah agar masyarakat Desa Kampung Baru Janji tidak membuang sampah sembarangan. dengan begitu, keinginan dan kesadaran masyarakat Desa Kampung Baru Janji untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah ada tujuan utama dari KKN DR 182 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.]]>
<![CDATA[Generasi gen z dan childfree di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM: studi perspektif fiqih siyasah ]]>
<![CDATA[Saragih, Arni Amanda]]>;
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>
<![CDATA[ Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323248
<![CDATA[Childfree menurut ilmuan yakni menunjukkan terhadap suatu gejala masyarakat yang melakukan pernikahan namun cenderung memilih untuk tidak memiliki anak. Di indonesia memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi namun berbeda pandangan dengan generasi gen z yang menganggap memiliki anak adalah sebuah pilihan yang besar ditengah tengah perekonomian yang pelik. Penelitian ini bertujuan melihat fenomena childfree di tengah-tengah masyarakat modren yang marak dan melihat bagaimana pandangan islam dalam menyikapi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat reaksi atau tanggapan dari masyarakat dan juga respon yang dimasukkan kedalam fiqih siyasah. Peneletian menggunakan sumber data sekunder yamg diambil dari jurnal, buku dan juga artikel internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa childfree boleh diikuti dalam perspektif fiqih siyasah bahwasanya individu memiliki hak kodrati untuk memilih gaya hidup yang sesuai dan perfensi masing-masing. Dan dalam perspektif hukum islam tidaklah haram bila memiliki pendapat tersebut. Terletak pada undang undang 39 tahun 1999 tentang HAM bahwasanya manusia merupakan sebuah anugerah yang datang dan harus di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara.]]>
<![CDATA[Urgensi penegakkan hukum terhadap tim escort ambulans dalam konteks lalu lintas kota Medan ]]>
<![CDATA[Syah, Muhammad Farhan]]>;
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>
<![CDATA[ Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323216
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penegakkan hukum terhadap tindakan Tim Escort Ambulance di Kota Medan yang melanggar aturan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik wawancara digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan 2 kelompok responden yang berbeda, yaitu Tim Escort Ambulance dan pengguna jalan raya. Jumlah informan dari Tim Escort Ambulance yakni 3 infroman. Sedangkan, kelompok pengguna jalan raya di kota medan berjumlah 3 orang. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan menghasilkan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Penelitian ini mengungkap kompleksitas tindakan Tim Escort Ambulance yang melanggar aturan lalu lintas untuk memberikan pertolongan medis darurat cepat. Mereka menekankan urgensi dalam situasi medis, terkadang mengakibatkan pelanggaran aturan. Dampaknya bervariasi, dengan beberapa pengguna jalan merasa terganggu. Respon pihak berwenang beragam, menyoroti perlunya kerja sama.Tim Escort Ambulance perlu mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan fokus pada keselamatan. Pengguna jalan lain harus lebih memahami urgensi pertolongan medis. Pihak berwenang harus berkolaborasi dengan tim dan mempertimbangkan pedoman yang lebih jelas untuk situasi darurat medis.]]>
<![CDATA[Implementasi hukum di area zona ekonomi eksklusif (ZEE) menurut perpres no. 115 tahun 2015 tentang illegal fishing perspektif hukum laut internasional ]]>
<![CDATA[Andriani, Dina]]>;
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>
<![CDATA[ Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323209
<![CDATA[Perpres No.115 Tahun 2015 adalah peraturan yang dibuat dan ditunjuk untuk mengatasi permasalahan Illegal Fishing diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagai peraturan Presiden, peraturan ini berfungsi untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan lembaga yang terkait dalam kegiatan perikanan ilegal. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perpres nomor 115 tahun 2015 dalam mengatasi permasalahan tetang illegal fishing di area Zona Ekonomi Eksklusif dan untuk mengetahui perspektif hukum laut Internasional terkait illegal fishing. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dimana mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang -undangan. Pengumpulan data penelitian ini mencari referensi berupa buku-buku dan artikel-artikel lainnya yang dapat merujuk pada penelitian ini. Hasil dari pelitian ini Implementasi hukum di Zona Ekonomi diatur oleh hukum Nasional dan Internasional. Salah satu dokumen yang relevan dalam konteks ini adalah pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 115 Tahun 2015, untuk mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya penangkapan ikan ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal ( Illegal Fishing) atau Satgas 115.]]>
<![CDATA[Legal reasoning hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan syarat jeda mantan terpidana untuk ikut dalam pilkada ditinjau dari siyasah dusturiyah ]]>
<![CDATA[Dila, Salsah]]>;
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>
<![CDATA[ Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29210/1202323199
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan melihat putusan MK terkait syarat jeda mantan terpidana saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan mengkaji pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah dalam Pilkda ditinjau dari fiqih dusturiyah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Hasil penelitian, bahwa dengan batasan tertentu, mantan napi bisa calonkan dirinya jadi kepala daerah dari PMK No 56PUUXVII Tahun 2019 tentang syarat-syarat pencalonan kepala daerah. Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 itu berdasarkan fikih siyasah karena membolehkan mantan koruptor mengajukan diri menjadi kepala daerah karena sudah meminta maaf atas seluruh pelanggarannya sebelumnya dengan menjalani hukuman penjara. Setelah menghabiskan waktunya, seseorang memiliki hak istimewa yang sama terhadap anggota masyarakat lain serta tidak lagi membutuhkan doa, pengakuan dosa, atau bentuk penebusan dosa lainnya. Namun dalam Putusan MK No. 56PUUXVII/2019 selain belum mengedepankan hak mantan terpidana, dengan hak masyarakat pada umumnya. Putusan ini hanya ditunjukan kepada hak dipilih (ketika terpidana hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah) sedang aturan hak memilih tidak terdapat persyaratan khusus maka putusan tersebut lagi lagi masih belum tepat dan sesuai untuk direalisasikan di negara yang menganut sistem demokrasi ini.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Inpres Tanjung Tiram Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Al Fahmi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1903
<![CDATA[Market management and development in several areas has been carried out optimally, such as in the Medan City area. However, in the Tanjung Tiram Inpres market there are still several problems that have not been resolved. Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning Market Management still has not achieved unity between law and society, which can cause obstacles to market management and development. Market effectiveness can be assessed based on the market management carried out, such as repairing public toilets, repairing market buildings such as kiosks, stalls and courtyards. Good lighting and security must also be considered, so that traders feel safe. The government must go directly to the field to monitor market developments so that it can take the right policies. Dialogue with the Market Association and traders must also be carried out to find out and resolve the problems faced. The government should have made regulations regarding Regional Market Companies (PD) so that PD Markets are available in every market in Batubara Regency. This will help with more effective and efficient market management and development.]]>
<![CDATA[EMPLOYING UNDERAGE CHILDREN IN STUDY INTERNATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW ]]>
<![CDATA[Astuti, Mirsa]]>;
<![CDATA[lubis, syofiaty]]>;
<![CDATA[ginting, lilawati]]>
<![CDATA[ Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding International Seminar of Islamic Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The aim of this research is to provide protection to children who become child labourers. Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow and develop. In fact, many children are found in various countries as workers or laborers. Therefore the United Nations (UNICEF) and ILO (International Labor Organization) organizations on child labor issued policies on child labour. The ILO has issued legal instruments in the form of conventions which are then ratified in every country to become regulations. The ILO convention aims to completely eliminate all forms of child labour, although this is very difficult to do given the current conditions. Islamic law does not explicitly explain the employment of minors, but Islam provides special protection for children so that they do not lose their rights. Based on the background above, the problem arises how international law efforts to protect child labor and what is the view of Islamic law on child labour. The research method used is normative juridical, namely conducting library research by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting a search of regulations or conventions and literature related to the problem under study.]]>
<![CDATA[Optimizing the Roles of Posbakum and Islamic Organizations in Medan City for Child Victims of School Violence ]]>
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>;
<![CDATA[Yuslem, Nawir]]>;
<![CDATA[Panjaitan, Budi Sastra]]>;
<![CDATA[Afendi, Hazrul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 22, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/jis.v22i1.2954
<![CDATA[This research relates to optimizing the role of Medan City Islamic Organization legal aid posts in providing legal assistance to child victims of school violence. It is a socio-empirical legal study in the category of sociological-empirical research using a qualitative approach. The research focuses on social and legal phenomena in society, specifically the role of Islamic mass organization legal aid posts in Medan City in providing legal assistance to child victims of school violence. Data were collected through interviews with the Medan City Islamic Organization Posbakum and analysis of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as from legal materials providing explanations of primary legal materials obtained through literature studies related to the research problem. The research results show that the implementation of the Aisyiyah Legal Aid Post (Posbakum) in the North Sumatra region can help provide legal assistance for child victims of school violence by offering consultation, legal aid, and advocacy. However, to provide more optimal legal assistance, efforts are still needed to improve the quality and quantity of resources owned by Posbakum Aisyiyah. Furthermore, the active role of all parties, especially the government and society, is crucial to support the optimization of Posbakum Aisyiyah's implementation and enhance legal protection for child victims of school violence.]]>
<![CDATA[Peran dan Hambatan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam Melaksanakan Bantuan Hukum ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Budi Sastra]]>;
<![CDATA[Lubis, Syofiaty]]>;
<![CDATA[Ghania, Sophia]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 7, No 1 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34007/jehss.v7i1.2314
<![CDATA[Bantuan hukum diselenggarakan degan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak orang miskin guna mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum. Bantuan hukum juga dapat dilaksanakan oleh mahasiswa hukum sepanjang bergabung dalam organisasi bantuan hukum. Kepedulian Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan dalam pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya sekedar bagaimana meringankan beban orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum, tetapi juga merupakan pelaksanaan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sekalipun dengan jumlah yang terbatas, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan telah berperan aktif dalam kegiatan bantuan hukum. Hambatan yang dialami oleh Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU Medan dalam pelaksanaan bantuan hukum justru merupakan tantangan yang harus dihadapi guna meraih harapan yang lebih besar lagi.]]>
