Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembinaan Guna Menumbuhkan Motivasi Dan Kemandirian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Jawa Timur Ningsih, Dwi Wachidiyah; Nasichin, Moh.; Arkisman, Arkisman
Pengmasku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/pengmasku.v2i2.297

Abstract

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Diharapkan dengan adanya pembinaan akan terbentuk generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan bentuk pembinaan kepada penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Jawa Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pemberian materi motivasi dan kemandirian sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri para penghuni dalam menyongsong masa depan setelah menyelesaikan masa pembinaan.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI PROGRAM TRANSMIGRASI: transmigrasi, hak milik atas tanah, peralihan Nasichin, Moh.; Agustina, Pristria Ika
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v10i2.1607

Abstract

Permasalahan yang dibahas ialah perbandingan aturan hukum peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian menyandingkan dengan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan akibat hukum bagi pemilik tanah hasil transmigrasi apabila peralihan hak miliknya tidak didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. untuk menjamin kepastian hukum, maka dilakukan pendaftaran tanah. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Kemudian jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik analisis bahan hukum disusun secara runtut kemudian ditelaah menggunakan penalaran logika yang sifatnya umum. Kemudian dilanjutkan ke penalaran logika khusus, akhirnya diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan pada skripsi tentang penelitian peralihan hak milik atas tanah yang diperoleh dari program transmigrasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
KONTRAK KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK (Studi Pembangunan Islamic Center Gresik) Nasichin, Moh.; Fatich, Achmad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i1.1708

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang Kontrak Kerja Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik (Studi Pembangunan Islamic Center Gresik), khususnya terkait dengan bentuk perjanjian atau kontrak pemerintah yang melibatkan pihak swasta atau pihak ketiga, serta kedudukan pemerintah daerah dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu ; Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), Kedua, pendekatan kasus (case approach). Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; a) Proyek pembangunan Islamic Center dilakukan dengan sistem build and transfer yaitu suatu perjanjian yang memberikan kedudukan pada kontraktor sebagai pembangun proyek tersebut tanpa disertai hak untuk mengelola/memungut hasil dari proyek tersebut; b) Adanya percampuran elemen privat dan publik yang melekat pada pemerintah menjadikan perjanjian pembangunan Islamic Center dengan pihak ketiga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya, dimana hal tersebut membawa implikasi terhadap legalitas perjanjian atau kontrak dan teknis pelaksanaan perjanjian yang dimaksud (enforcement of the contract). Namun demikian, hubungan hukum dalam perjanjian tersebut tetap didasarkan pada asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata.