Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Government of Archipelago
Sumtaki, Parto
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PARIWISATA DI DAERAH PERBATASAN TAHUN 2019 (Studi Pada Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai) Latief, Fandi Hi; Pora, Rasid; Sumtaki, Parto
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 2 (2021): JGOA Volume II Nomor 2 September 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi dan pengembangan pariwisata, dalam mendorong pariwisata morotai sebagai leadhing sector, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan pariwisata berkelanjutan dimorotai. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pariwisata Sebagai Leadhing Sector dalam upaya mengembangkan Potensi wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai masih mengalami kendala, terlihat dari adanya Perencanaan hanya sebatas blue print, lemahnya promosi oleh dinas teknis, dan kebijakan pariwisata yang tidak melibatkan semua elemen pendukung pariwisata.Dampak dari buruknya Strategi Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai menyebabkan kurangnya minat wisatawan yang berkunjung mulai dari Wisman dan Wisatawan domestic. Olehnya, Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai haruslah mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan daerah hal itu tercermin dari peningkatan program dan promosi ,Presepktif pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kondisi obyektif yang ada dilapangan, sehingga tidak ada kekecewaan dari para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai. serta Perlu adanya peningkatan aksestabilitas penunjang pariwisata dimorotai. agar memberikan gambaran secara obyektif mengenai perkembangan resourch pembangunan pariwisata secara utuh.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TERNATE Pora, Rasid; Pora, Sahrul; Talib, Nurain; Djae, Raoda M.; Sumtaki, Parto
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi Pengawasan merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD selalu dijalankan kepada pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota dan wakil Wali Kota beserta seluruh SKPD yang ada di Kota Ternate. Implementasi fungsi tersebut terus dilakukan oleh DPRD agar setiap program yang dijalankan oleh pemerintah kota bisa terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat demikian juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Ternate. Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, DPRD Kota Ternate melaksanakannya dengan cara melakukan pengawasan langsung, kelapangan, melalui sidang-sidang komisi, pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan peraturan daerah dalam rapat paripurna, serta pengawasan terhadap penyusunan dan penggunaan APBD Kota ternate.. Kedua: Implementasi fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan dari DPRD telah dijalankan dengan maksimal di Kota Ternate. Dalam implementasi kewenangan tersebut juga sejauh ini belum ditemui banyak kendala oleh setiap anggota DPRD maupun secara kelembagaan. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat komitmen yang sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Ternate untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya.
Co-Authors Djae, Raoda M. Latief, Fandi Hi Pora, Rasid Sahrul Pora Talib, Nurain