Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Government of Archipelago
Djae, Raoda M.
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Foramadiahi Kecamatan Pulau Ternate) Ibrahim, Abdulhalil Hi; Madjid, Syaiful; Alhadar, Helmi; Djae, Raoda M.; Abbas, Nini
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 1 No 2 (2020): JGOA Volume I Nomor 2 September 2020
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v1i2.500

Abstract

Tujuan penelitian ini secara umum adalah teridentifikasinya pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan, dan secara khusus adalah untuk mengetahui: Kinerja Pemerintah Kelurahan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Foramadiahi. Penelitian ini menggunakan Tipe dan jenis penelitian deskriptif Kualitatif., dalam pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dipergunakan analisa deskriptif dimana masalah ini lebih dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kelurahan Foramadiahi menunjukkan kehadiran pemerintah dalam program pemberdayaan pada pelakasanaan PNPM Mandiri sangatlah direspon baik oleh masyarakat yang ada di kelurahan ini, hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan program pemberdayaan, banyak masyarakat yang terlibat langsung dari pelaksanaan program baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik. Kehadiran Pemerintah Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sesungguhnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Foramadiahi.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) Ibrahim, Abdulhalil Hi; Madjid, Syaiful; Sutiman, Pangky; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 1 (2021): JGOA Volume II Nomor 1 Maret 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2008, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun cara pengumpulan data yaitu melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat Tengah pada tahun 2008 yaitu, diorientasikan pada dua program yakni, program fisik dan non fisik. Program Fisik lebih dititik-beratkan pada proses pembangunan talut, selokan, gapura, dan pagar, dan untuk program non fisik yaitu pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) bagi masyarakat desa Saketa khususnya para perempuan, dengan maksud membuka akses untuk mendapatkan modal usaha bagi usahawan kecil dan menengah. Sehingga dalam implementasinya masyarakat desa Saketa sangat terbantu dengan adanya program pengembangan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan, baik itu dari segi manajemen pelaksanaan, kesiapan masyarakatnya dan lebih-lebih proses sosialisasinya. Sebab, berdasarkan hasil peneltian penulis ditemukan bahwa masyarakat tidak memiliki kecukupan informasi tentang PPK dan masih memahami program ini sebagai program bantuan murni (grand). Padahal program tersebut adalah program bantuan yang bersifat pinjaman yang mementingkan aspek pemberdayaan.
EFEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu) Ibrahim, Abdulhalil Hi; Kaunar, Abdullah; Djae, Raoda M.; Noor, Nardiansyah; Abdullah, Sunandar Hi
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 2 No 2 (2021): JGOA Volume II Nomor 2 September 2021
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui efektivitas kerja pemerintah desa Gam Ici dalam penyaluran program beras bagi masyarakat miskin (raskin) tahun 2016 dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Gam Ici dalam penyaluran Raskin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena social pemerintahan yang bersentuhan dengan objek kajian yang diteliti, sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Temuan penelitian menunjukan bahwa kerja pemerintah Desa Gam Ici Kecamatan Ibu dalam penyaluran Program Raskin tahun 2016 dinilai belum efektif, ini dikarenakan ada beberapa standar keberhasilan Raskin belum sepenuhnya terpenuhi. Dari sisi tepat sasaran penerima Raskin masih terdapat masalah, ada masyarakat yang menerima Raskin di tahun 2015 lalu tetapi pada tahun 2016 tidak terdata sehingga tidak menerima Raskin, dan ada sebagian masyarakat yang mampu (Kaur Umum dan Pengusaha) tapi menerima Raskin. Sisi harga beras Raskin sama sekali tidak tepat harga sesuai dengan ketentuan yakni Rp. 1.600 per/kilogram, masyarakat diharuskan membayar/menyetor uang dulu kepada pemerintah desa dan nanti pemerintah desa yang mengurusnya hingga beras raskin sampai ke desa baru dibagikan ke masyarakat penerima Raskin, masyarakat dibebankan Rp. 8.500 per/kilogram untuk setiap KK memperoleh 15 kg beras. Sisi waktu masyarakat harus menunggu 3 bulan dan bahkan sampai 4 bulan baru beras Raskin tiba di desa, sedangkan untuk sisi kualitas beras Raskin tidak sesuai keinginan masyarakat, karena di dalam karung beras Raskin ditemukan banyak kotoran dan kumbang beras (kutu beras) sehingga tidak layak di konsumsi. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Desa Gam Ici dalam penyaluran Raskin antara lain pengaruh cuaca, terbatasnya alat transportasi dan keterlambatan masyarakat dalam menyetor uang Raskin kepada pemerintah desa.
PELAYANAN PUBLIK DALAM SOROTAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN KOTA TERNATE UTARA (Studi Tentang Efektifitas Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Di Kantor Lurah Kasturian) Djae, Raoda M.; Noviyanti, Vivi; Rahman, Oji Hadrat A.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk prosedur alur pelayanan publik surat keterangan tidak mampu di Kantor Lurah Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara, dan (2) untuk mengetahui efektifitas pelayanan surat keterangan tidak mampu di Kantor Lurah Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara. Untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama: bentuk alur prosedur pelayanan surat keterangan tidak mampu sangat sederhana dan mudah sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam mengurus surat keterangan tidak mampu. Alur prosedur ditentukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat, selain itu juga untuk memberikan gambaran proses pelayanan yang diberikan sangat sederhana. Kedua, pelayanan surat keterangan tidak mampu di Kantor Lurah Kasturian sudah efektif, ini dikarenakan semua ketentuan dari standar pelayanan mulai dari aspek prosedur pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan sudah sangat efektif. Prosedur pelayanannya sederhana, waktu pelayanan hanya dibutuhkan 10 menit atau 1 hari dan tanpa pungutan biaya administrasi bagi masyarakat.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TERNATE Pora, Rasid; Pora, Sahrul; Talib, Nurain; Djae, Raoda M.; Sumtaki, Parto
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 4 No 1 (2023): JGOA Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi Pengawasan merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah. DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD selalu dijalankan kepada pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota dan wakil Wali Kota beserta seluruh SKPD yang ada di Kota Ternate. Implementasi fungsi tersebut terus dilakukan oleh DPRD agar setiap program yang dijalankan oleh pemerintah kota bisa terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat demikian juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Ternate. Dalam mengimplementasikan fungsi tersebut, DPRD Kota Ternate melaksanakannya dengan cara melakukan pengawasan langsung, kelapangan, melalui sidang-sidang komisi, pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan peraturan daerah dalam rapat paripurna, serta pengawasan terhadap penyusunan dan penggunaan APBD Kota ternate.. Kedua: Implementasi fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan dari DPRD telah dijalankan dengan maksimal di Kota Ternate. Dalam implementasi kewenangan tersebut juga sejauh ini belum ditemui banyak kendala oleh setiap anggota DPRD maupun secara kelembagaan. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat komitmen yang sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Ternate untuk menjadikan pelayanan publik sebagai program prioritas yang harus terus ditingkatkan kualitasnya.
EFEKTIFITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP TERHADAP MASYARAKAT (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tahun 2022) Pora, Rasid; Pora, Sahrul; Djae, Raoda M.; Ucen, Firjayanti
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 5 No 2 (2023): JGOA Volume 5 Nomor 2 September 2023
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jgoa.v5i2.1710

Abstract

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik apabila pelayanan publik yang diberikan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil pada tahun 2022 dinilai sudah sangat efektif dalam memberikan pelayanan pembuatan E-KTP terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kinerja mereka dalam memberikan pelayan kepada masyakat dengan sangat baik sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan pada saat melakukan pembuatan E-KTP. Apalagi didukung dengan sistem online sebagai inovasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ternate dalam pembuatan E-KTP. Dengan menggunakan sitem tersebut maka tentunya bisa bemberikan kemudahan kepada setiap masyarakat yang ingin membuat KTP karena pelayanan yang diberikan akan menjadi lebih mudah, murah dan efektif. Kedua: Belum terdapat faktor-faktor yang sangat berarti yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif. Argumentasi tersebut didasarkan pada keterangan yang telah disampaikan oleh seruruh informan, baik perwakilan dari Dukcapil Kota ternate maupun masyarakat sebagai pemohon pembuatan E-KTP. Hal tersebut bisa terjadi karena segala fasilitas pelayanan yang tersedia dianggap sudah snagat memadai dalam mendukung peleyanan pembuatan E-KTP. Sehingga yang ada hanyalah faktor-faktor pendukung dalam pelayanan yang terlihat.
KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) DALAM PELAYANAN PENYALURAN AIR BERSIH (Studi di Kelurahan Moya RT 05-RT 08 Kecamatan Ternate Tengah) Madjid, Syaiful; Lapandewa, Jainudin; Kaunar, Abdullah; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 6 No 1 (2024): JGOA Volume 6 Nomor 1 Maret 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui secara mendalam tentang kinerja PDAM Kota Ternate dalam penyaluran air bersih di Kelurahan Moya RT 05-RT 08 Kecamatan Kota Ternate Tengah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang obyek yang di teliti serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data yaitu berjumlah 9 Orang terdiri dari Kepala Sub. Seksi Distribusi atau penyaluran air bersih PDAM Kota Ternate, Lurah Kelurahan Moya, Ketua RT 05 dan Ketua RT 08 Kelurahan Moya, serta masyarakat 5 Orang, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumentasi dan bantuan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Penyediaan air bersih di Kelurahan Moya RT 05 - RT 08 Kecamatan Kota Ternate Tengah sejauh ini belum dianggap efektif, karena Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate dikatakan berhasil atau efektif apabila masyarakat telah benar-benar memperoleh distribusi air secara merata. Hal ini Karena, upaya penyediaan air bersih masih berada dalam tataran penyambungan pipa yang diorientasikan pada tiap-tiap RT di Kelurahan Moya, sedangkan yang di inginkan oleh masyarakat Kelurahan Moya yaitu instalasi penyaluran air harus di salurkan pada setiap rumah di Kelurahan Moya terutama pada RT 05-08. Namun di yakini benar bahwa saat ini,, pihak PDAM Kota Ternate senantiasa berupaya keras dengan menyalurkan air bersih dengan menggunakan metode dourp air melalui mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bagi masyarakat Kelurahan Moya terutama pada RT 05-RT 08 meskipun masi juga belum efektif sesuai dengan harapan masyarakat.
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH DI KELURAHAN MALIARO KECAMATAN TERNATE TENGAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) Ishak, Sitti Nurul Kholizah; Ibrahim, Abd Halil Hi.; Pora, Rasid; Suhu, Bakri La; Djae, Raoda M.
JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO - JGOA Vol 7 No 2 (2024): JGOA Volume 7 Nomor 2 September 2024
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Maliaro. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi dari objek yang menjadi pusat peneliti baik itu dengan cara memperoleh sumber dari wawancara, dan dokumen. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) peran BPN dalam proses penyelesaian sengketah tanah melalui dua acara yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Pada non litigasi di lakukan musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketah hak atas tanah secara litigasi akan membuat biaya dan besar waktu yang cukup Panjang, peran atau kehadiran BPN adalah sudah mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat setempat (warga Maliaro) sehingga terrealisasi dalam system penerapan penyelesaian sengketa tanah di berbagai daerah termasuk di Kelurahan Maliaro. (2) faktor-faktor penyebab sengketah tanah di Kelurahan Maliaro yakni, a. persoalan sertifikat tanah yang kurang jelas, b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, c.legalitas tanah yang kurang jelas.
Co-Authors Abbas, Nini Abdul Halil Hi Ibrahim Abdullah, Sunandar Hi Alhadar, Helmi Ishak, Sitti Nurul Kholizah Kaunar, Abdullah La Suhu, Bakri Lapandewa, Jainudin Madjid, Syaiful Noor, Nardiansyah Pora, Rasid Rahman, Oji Hadrat A. Sahrul Pora Sumtaki, Parto Sutiman, Pangky Talib, Nurain Ucen, Firjayanti Vivi Noviyanti, Vivi