Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah Ismail Ismail; Busyro Busyro; Nofiardi Nofiardi; Fajrul Wadi; Hamdani Hamdani
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2263

Covid-19 telah menghebohkan dunia, virus yang pertama muncul di Wuhan Cina tahun 2019 ini telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, bisnis, hukum, politik, keamanan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan ikut terkena imbasnya. Hal ini disebabkan karena virus ini mudah menular dan mematikan. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah menggerakkan program vaksinasi Covid-19 secara serius antara lain dengan menggratiskan biaya vaksinasi ini. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti program ini, dengan beragam alasan. Sehingga, pemerintah kemudian memberlakukan sanksi pidana bagi penolaknya. Pemberian sanksi ini rupanya melahirkan pro dan kontra pula di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali kalangan ahli hukum, ulama, dan penggiat HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemberian sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 dan tingkat hukuman pidana yang diberikan menurut perspektif maqashid asy-syarih. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa pemberian sanksi pindana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan maqashid asy-syariah terutama dalam hal pemeliharaan jiwa. Sedangkan tingkat sanksi pidana yang diberikan tergolong kepada pidana ta’zir yang berat ringannya hukuman diteantukan oleh penguasa.

Isyarat al-Qur’an Tentang Nafkah Bagi Kerabat Afdilla Nisa; Hamdani Hamdani; Andriyaldi Andriyaldi; Syahrul Rahman
Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya Vol 4, No 1 (2022): ISTINARAH: RISET KEAGAMAAN, SOSIAL DAN BUDAYA
Publisher : IAIN Batusangkar

From a number of tafsir books it is known that no mufassir views giving to relatives-what is meant by the Qur'an-is zakat. But the the opinion of the scholars of jurisprudence who allow zakat on relatives and even they consider that relatives are people who are more important than others. This study intends to know the view of the Qur'an related to the living of relatives. Therefore, the author seeks to conduct research library (library research) using the method of tafsir mawdhu'i. Based on the results of this study the authors conclude that the rights of relatives in the form of material contained in the Qur'an is not related to the issue of zakat, but the Qur'an emphasizes those who are able to provide a living to relatives in accordance with the ability.

Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and Contemporary Ulama Hamdani Hamdani
Alhurriyah Vol 6, No 2 (2021): July - December 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hajj is a worship required by Allāh to his servants who can carry it out. The obligation of this pilgrimage is general, covering all able-bodied Muslims, whether male or female. However, the obligation of this pilgrimage for women has raised many questions among the public. It is due to the hadith, which forbids women to travel alone without being accompanied by their husband or mahram. This study aimed to find out the opinions of classical and contemporary scholars about womens pilgrimage without being accompanied by their mahram. This research is normative analysis research in the form of library research. The method used is the method of content analysis with descriptive and comparative techniques. The study results reveal that there are differences of opinion among scholars regarding the departure of women to perform the pilgrimage, the differences of opinion occur in both classical and contemporary scholars. As with contemporary scholars, Muhammad bin Salih al-Utsaimin argues that a woman's pilgrimage without a mahram is legal, but her journey without a mahram is forbidden. Meanwhile, Yūsuf al-Qaradhāwī argues that the pilgrimage for women not accompanied by their mahram is legal and without sin. Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allāh kepada hambanya yang mampu untuk melaksanakannya. Kewajiban ibadah haji ini bersifat umum, mencakup semua umat Islam yang mampu, apakah itu laki-laki maupun perempuan. Namun kewajiban ibadah haji ini untuk perempuan banyak menuai pertanyaan dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hadits Nabi yang melarang perempuan untuk melakukan perjalanan sendirian tanpa ditemani oleh suami atau mahramnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer tentang perjalanan perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji tanpa ditemani oleh mahramnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama tentang keberangkatan perempuan untuk melaksanakan ibadah haji, perbedaan pendapat itu terjadi baik pada ulama klasik maupun ulama kontemporer. Seperti pada ulama kontemporer, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berpendapat bahwa ibadah haji perempuan yang tanpa ditemani mahramnya secara fiqh sah, namun perjalanannya tanpa ditemani oleh mahram itu merupakan perjalanan yang diharamkan. Sedangkan Yūsuf al-Qaradhāwī berpendapat bahwa ibadah haji perempuan yang tanpa ditemani mahramnya secara fiqh sah dan tidak berdosa.

Abortion Due to Unwanted Pregnancy: Perspective of Islamic Law and Positive Law Firdaus Firdaus; Jumni Nelly; Elimartati Elimartati; Hamdani Hamdani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 (2021): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

This article is intended to look at the variants of the legal implications of abortion, both from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. This research uses a juridical-normative approach which is based on the laws and regulations and the fatwas of ulama. The results showed that abortion can be classified into two, namely abortion for medical reasons and abortion not for medical reasons. Legally, abortion for medical reasons and performed by a doctor with integrity is a justified act. Both Islamic law and positive law in Indonesia justify this action by meeting certain conditions. The act of abortion that is not accompanied by medical indications is a prohibited act in Islamic law and positive law at the same time. This research is expected to contribute in completing the assessment of the variant of abortion in terms of Islamic law and positive law. However, this research needs to be continued by considering quantitative data on abortion, so that the resulting legal opinion is truly oriented towards the general benefit.

Program BPJS Kesehatan Menurut Asuransi Syariah Sarifatul Huda; Hamdani Hamdani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Persoalan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi isu penting dalam kajian hukum ekonomi syariah karena berkaitan dengan praktik jaminan sosial, pengelolaan dana peserta, dan kesesuaian akad dengan prinsip Islam. BPJS Kesehatan pada dasarnya dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui sistem iuran wajib. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana BPJS masih menimbulkan perdebatan karena terdapat persoalan pemisahan dana tabarru’ dan dana premi peserta, penggunaan bank konvensional dalam penyimpanan dana, serta kemungkinan munculnya unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BPJS Kesehatan dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan terhadap literatur hukum asuransi, fatwa Dewan Syariah Nasional, konsep asuransi syariah, dan kajian terdahulu mengenai BPJS Kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki tujuan sosial yang sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat. Akan tetapi, mekanisme pengelolaan dananya masih perlu ditinjau agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pemisahan dana, kejelasan akad, dan penghindaran unsur riba. Kajian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengelolaan BPJS Kesehatan berbasis prinsip keadilan, tolong-menolong, dan kepatuhan syariah.

The Existence of Customary Criminal Justice in Resolving Moral Offenses in Mentawai Hidayatul Azizah; Helfi Helfi; Hamdani Hamdani; Larasati Khoirunnisa; Sahrizal Sahrizal
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 1 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i1.1452

This study investigates the existence and practice of customary criminal justice in resolving moral offenses within the Mentawai community. Using a field research design with a qualitative approach, primary data were collected through direct observation, in-depth interviews with customary leaders (sikerei), village elders, and community members, as well as focus group discussions conducted in several Mentawai villages. Secondary data were also gathered from local records, case documentation, and previous studies to provide supporting evidence. The findings indicate that the Mentawai customary justice system remains actively practiced and widely trusted by the community, particularly in cases involving sexual harassment, adultery, and premarital relations. Sanctions applied through tulou emphasize reconciliation, compensation, and restoration of social harmony rather than strict punishment. Observations show that these customary mechanisms are perceived as more accessible, effective, and socially relevant compared to the formal criminal justice system, which is often viewed as distant and bureaucratic. The research also highlights the processes, interactions, and roles of community members, demonstrating how customary justice functions as a practical, community-based mechanism for resolving moral disputes. Field evidence reveals the enforcement procedures, decision-making practices, and participation of key actors in the customary process. The study contributes empirically by documenting the ongoing use and social acceptance of indigenous legal practices in Mentawai. Its findings provide valuable insights into how customary criminal justice operates in everyday life, offering data-driven perspectives for understanding the functioning, resilience, and social legitimacy of local legal institutions.

Human Rights, Islam, and the West: Rethinking Convergence in Contemporary Islamic Law Hamdani Hamdani; Saiful Amin; Hairullfazli Bin Mohammad Som
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 4 No. 2 (2025): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v4i2.1677

This study examines the convergence between human rights and Islamic law in contemporary debates between Islam and the West, focusing on their normative and philosophical foundations. It aims to identify the possibilities and limitations of reconciling universal human rights principles with Islamic legal values. This study employs normative legal research using conceptual, philosophical, and statutory approaches. Data are collected through an analysis of Islamic legal thought, international human rights frameworks, and contemporary scholarly debates on human dignity, equality, religious freedom, and cultural diversity. The findings indicate that the relationship between human rights and Islamic law cannot be adequately understood through a binary opposition between Islam and the West. Convergence is possible through contextual interpretation, critical engagement with classical Islamic jurisprudence, and the reconstruction of legal principles in response to contemporary social realities. Islamic legal values, particularly justice, human dignity, equality, and public welfare, provide foundations for engaging with human rights discourse. However, tensions remain regarding gender equality, religious freedom, and the relationship between religious norms and state authority. This study concludes that meaningful convergence requires neither the uncritical adoption of Western legal paradigms nor the rigid preservation of inherited interpretations of Islamic law. Instead, it requires a dialogical and context-sensitive approach that acknowledges shared ethical commitments while critically addressing normative differences. Academically, this study contributes to contemporary Islamic legal scholarship by proposing a framework for understanding human rights convergence as an ongoing process of normative negotiation, interpretive renewal, and cross-cultural engagement.

Implementasi Peraturan Bupati tentang Lingkungan Hidup di Nagari Padang Matinggi Perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah Yulisna Yulisna; Hamdani Hamdani
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i2.1164

Environmental problems caused by gold mining activities persist in Nagari Padang Matinggi, Rao Subdistrict, Pasaman Regency. Field observations indicate that mining activities continue along the river, with waste materials consisting of mud, sand, and excavation residues being discharged into areas surrounding the river. These conditions are reflected in the river water becoming increasingly turbid and brown, as well as the accumulation of sand and mud that causes river sedimentation. Residents have also reported that the river water, which was previously used for daily needs, has experienced a decline in quality and may cause health complaints, such as itching after use. These conditions indicate problems in environmental management and supervision at the local level. This study aims to examine the implementation of Pasaman Regent Regulation Number 7 of 2022, Article 20 Paragraph (3), concerning the duties and functions of the Environmental Affairs Division in Nagari Padang Matinggi and to analyze its implementation from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. This study employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the regulation has not been implemented optimally, as evidenced by the continued river pollution and sedimentation, as well as inadequate environmental supervision. From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, these conditions indicate that the principles of trustworthiness (amanah), justice, compliance with regulations, and public welfare (maslahah) have not been fully realized in the implementation of environmental management.

Kebiri Kimia bagi Pelaku Kejahatan Seksual Nak dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Perspektif Maslahah Sofia Suryani; Hamdani Hamdani
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i2.1679

The high number of cases of sexual violence against children in Indonesia, even though children are a trust from Allah SWT who have the right to protection. One of the state's efforts in responding to this problem is by establishing chemical castration sanctions as an additional punishment for perpetrators of child sexual crimes as regulated in Law No. 17 of 2016 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. This provision has caused debate in society, so that further study is needed regarding these sanctions from a maslahah perspective. This study formulates two problem formulations, namely: 1) What are the provisions for chemical castration penalties for perpetrators of child sexual crimes in Law No. 17 of 2016, 2) How is the maslahah study of chemical castration sanctions. This type of research is a normative legal research with a normative juridical approach, namely library research that examines legal materials and laws and regulations. The data used consists of primary data in the form of laws and regulations and secondary data in the form of books and articles, analyzed qualitatively with a descriptive analytical method. The research findings indicate that the provision of chemical castration in Law Number 17 of 2016 is part of Indonesia's criminal law policy to strengthen child protection through increased sanctions. Chemical castration is not classified as a principal punishment, but rather as an additional punishment imposed based on a court decision and implemented after the principal punishment. Its implementation is regulated in Government Regulation Number 70 of 2020 through clinical assessment and medical supervision. From a maslahah perspective, the application of this sanction is a ta'zir policy to realize the public interest, prevent harm, protect children, and maintain public order.

Mitigasi Perusakan Hutan Lindung pada Dinas Kehutanan Kabupaten Agam Perspektif Siyasah Tanfidziyah Devriandi Rezalindo; Hamdani Hamdani
Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy Vol. 1 No. 2 (2026): June 2026
Publisher : Maqasid Forum : Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/maqasidforum.v1i2.2419

This research is motivated by the ongoing destruction of protected forests in Agam Regency, such as illegal logging, unauthorized land clearing, and forest fires, despite the enactment of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. This condition indicates that the implementation of policies in the field is not yet fully optimal, so that a study is needed on the implementation of these regulations at the Agam Regency Forestry Service from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. This study aims to determine the implementation of Law Number 18 of 2013 in protected forest areas in Agam Regency and analyze it based on the principles of Siyasah Tanfidziyah. The research method used is field research with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, with primary data sources from the Head of the Agam Regency Forestry Service and secondary data sources from community leaders and related literature. The research results show that the Agam Regency Forestry Service, through the Agam Raya Forest Management Unit (UPTD KPHL), has implemented various efforts to prevent and eradicate forest destruction, such as patrols, outreach, the installation of prohibition signs, coordination with law enforcement officials, and community empowerment. However, this implementation has not been optimal due to obstacles such as the vastness of the forest area, limited personnel and budget, difficult access to the location, and low public awareness. From a Siyasah Tanfidziyah perspective, the implementation of this policy reflects the principles of trust, justice, maslahah (benefit), and accountability. Although supervision and coordination are still needed to achieve forest protection goals more effectively.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search