Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.162
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Hikmatuna Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law
Fajrul Wadi
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Measuring "Village Regulations" in Urban Community Relations in the City of Bukittinggi, West Sumatra Helfi Helfi; Fajrul Wadi; Beni Firdaus; Dahyul Daipon
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 16 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v16i1.4340

Abstract

Migrant workers usually come to a city for economic reason as cities are still deemed to provide much available economic opportunities. Urban communities, on the other hand, typically preserve village regulation that they specifically formulate in dealing with comers like what occurs in Bukittinggi, West Sumatra. On the basis of it, this article aims to portray the village regulation taking sample at the Campago Guguak Bulek Nagari, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, West Sumatra. The research problems are on the current village regulation from its establishment, form, dissemination, sanction, stratification of legal subjects, and the effect as well as how the regulation will look like in the future. This is a qualitative normative research using in-depth interview with comers who directly deal with local regulations as well as local communities as the one who preserve the regulation. It found that regulations at Bukittinggi emphasize protection of the local economy and socio-cultural aspect. More specifically, it aims to regulate life together, protect rights and obligations as well as social institutions, maintain safety and order, and improve community welfare. This all make the village regulation deserve for future preservation. (Salah satu alasan perantau mendatangi sebuah kota biasanya adalah faktor ekonomi. Kota-kota besar hingga hari ini masih dianggap menawarkan banyak peluang ekonomi. Masyarakat kota, di sisi lain, biasanya memiliki berbagai aturan khusus bagi para pendatang seperti yang terjadi di Bukittinggi, Sumatera Barat. Dari situ, artikel ini ingin memotret hubungan antara aturan lokal di Bukittinggi dengan para pendatang di situ, khususnya di Kelurahan Campago Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, Sumatra Barat. Pertanyaan penelitian ini adalah seputar peraturan kampung yang berlaku mulai dari pembentukan, bentuk-bentuk, sosialisasi, sanksi, subyek hukum, dan efeknya. Selain itu, akan dilihat juga bagaimana prediksi akan ‘nasib’ peraturan ini di masa mendatang. Penelitian ini bersifat normatif-kualitatif dengan wawancara mendalam kepada para pendatang maupun komunitas lokal sebagai salah satu metode penggalian data utamanya. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut menitikberatkan pada perlindungan sosial—ekonomi lokal, utamanya perihal aturan-aturan hidup berdampingan, perlindungan hak dan kewajiban, pranata sosial, jaminan keamanan dan ketentraman, serta peningkatan kesejahteraan. Inilah yang membuat peraturan tersebut layak untuk tetap berlaku hingga di masa mendatang)
DEVIASI ARAH KIBLAT MUSHALLA SPBU JALUR LINTAS PADANG-PEKANBARU DALAM TINJAUAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT KONTEMPORER Busyro Busyro; Fajrul Wadi; Hendri Hendri
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1012.096 KB)

Abstract

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat, sehinggadimanapun seseorang berada, maka ia harus menghadapkan wajahnya kekiblat. Mushalla-mushalla di SPBU merupakan alternatif bagi musafir dalammenunaikan kewajiban ibadah shalat mereka, dan kuantitas orang yang shalatdi sana mungkin lebih ramai daripada masjid itu sendiri. Hal ini karena mushallatersebut terbuka setiap saat. Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunanSPBU bukan ditujukan untuk memfasilitasi orang untuk melaksanakan shalat,berbeda dengan masjid yang memang disengaja untuk itu. Akibatnya bisa sajapengelola SPBU tersebut tidak terlalu memperhatikan persoalan arah kiblat. Oleh karena itu penelitian ini mencoba melakukan survey arah kiblat padamushalla-mushalla yang ada di SPBU sepanjang jalan lintas Padang Pekanbaru,karena jalur tersebut merupakan jalur yang sangat ramai dan pada setiap SPBUterdapat mushalla dengan berbagai kondisinya. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum arah kiblat mushalla yang ada di jalur lintas PadangPekanbaru belum akurat dengan deviasi antara 0010” sampai 300. Hal ini karenadi awal pembangunannya tidak diukur oleh ahlinya dan umumnya dilakukandengan berpatokan kepada masjid terdekat atau hanya dengan mengandalkantukang bangunan saja.
Manjalang Niniak Mamak: Makna komunikasi verbal dan non-verbal di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Luhak Limo Puluah Kota Elfiani Elfiani; Dahyul Daipon; Basri Na'ali; Fajrul Wadi; Hendri Hendri
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 1 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v6i1.20789

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis makna komunikasi  verbal dan nonverbal yang terdapat pada Tradisi Manjalang Niniak Mamak di Nagari Gunuang Malintang. Hal ini dilatarbelakngi oleh seiring kemajuan teknologi dan perkembangan zaman kebiasaan saling mengunjungi oleh sebagai orang sudah mulai berkurang bahkan ada yang sudah hilang dikarenakan mereka memilih melaksanaknya secara online namun pada masyarakat Nagari Gunuang Malintang  tetap menjaga hal tersebut dengan Tradisi Manjalang Niniak Mamak yang dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu etnografi dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga hasil didapatkan temuan bahwa Tradisi Manjalang Niniak Mamak dimulai dengan pawai dari balai adat hingga istana tuan rumah. Peserta pawai disepanjang jalan membaca syair, diiringi alat musik rebana. Tradisi melestarikan budaya tradisi nenek moyang, ini bentuk nyata penghargaan kepada niniak mamak yang terkandung nilai religius, nilai ukhuwah dan nilai akhlak. Adapun makna komunikasi verbal pada Tradisi Manjalang Niniak Mamak yaitu pada prosesi salam samba melalui salam samba dengan makna bahwasanya niniak mamak harus di muliakan. Selanjutnya makna komunikasi nonverbal pada Tradisi Manjalang Niniak Mamak seperti tingkuluak tanduak bundo kanduang, pakaian niniak mamak. Tradisi Manjalang Niniak Mamak memiliki makna sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi secara lansung pada saat lebaran atau hari hari tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Gunuang Malintang kepada pemimpin dalam kaum mereka seperti niniak mamak, dubalang, bundo kanduang dengan kemenakan. Kemudian dalam Tradisi Manjalang Niniak Mamak terdapat simbol simbol yang diinterpretasikan oleh masyarakat kepada makna pesan verbal dan nonverbal.   The purpose of this study was ti analyze the meaning of verbal and nonverbal communication contained in the manjalang niniak mamak tradition in Nagari Gunuang Malintang. Ths is motivated by the advancement of technology and the development of the era Along with technological advances and the development of the times, the habit of visiting each other by people has begun to decrease and some have even disappeared because they chose to it online, but the Nagari Gunuang Malintang community still maintains this with the tradition of manjalang niniak mamak which is carried out after Eid al-Fitr or before entering the month of ramadhan which is followed by niniak mamak, clerical scholars, clerever cadiak pandai, bundo kanduang and all levels of society. The tradition of manjalang niniak mamak begins with a parade called arak iriang or “baaghak” from the traditional hall to the host’s palace. Parade participants along the way read poetry, songs written on books and accompanied by a tambourine musical instruments plus a traditional umbrella. This tradition aims to preserve the culture of ancestral traditions, this activity is a tangible form of appreciation for niniak mamak, especially for nephews and nephews. The meaning of verbal communication in the manjalang niniak mamak tradition is in the procession of samba greetings through samba greetings with the meaning that niniak mamak are people who must be honored. Furthermore, the meaning of nonverbal communication in the manjalang niniak mamak tradition can be seen In the clothes worn by participants such as the tingkuluak tanduak bundo kanduang clothing which symbolizes the greatness of a Minangkabau woman, then the niniak mamak clothing which is a traditional dress which illustrates that niniak mamak is a leader and then jamba which sysbolizes that respect for niniak mamak.
Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah Ismail Ismail; Busyro Busyro; Nofiardi Nofiardi; Fajrul Wadi; Hamdani Hamdani
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i01.2263

Abstract

Covid-19 telah menghebohkan dunia, virus yang pertama muncul di Wuhan Cina tahun 2019 ini telah meluluhlantakkan tatanan kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, bisnis, hukum, politik, keamanan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan ikut terkena imbasnya. Hal ini disebabkan karena virus ini mudah menular dan mematikan. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah menggerakkan program vaksinasi Covid-19 secara serius antara lain dengan menggratiskan biaya vaksinasi ini. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti program ini, dengan beragam alasan. Sehingga, pemerintah kemudian memberlakukan sanksi pidana bagi penolaknya. Pemberian sanksi ini rupanya melahirkan pro dan kontra pula di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali kalangan ahli hukum, ulama, dan penggiat HAM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pemberian sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 dan tingkat hukuman pidana yang diberikan menurut perspektif maqashid asy-syarih. Penelitian ini merupakan penelitian normatif analisis yang berbentuk library research. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (content analysis) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa pemberian sanksi pindana terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan maqashid asy-syariah terutama dalam hal pemeliharaan jiwa. Sedangkan tingkat sanksi pidana yang diberikan tergolong kepada pidana ta’zir yang berat ringannya hukuman diteantukan oleh penguasa. 
TOKOH FALAK MINANGKABAU (STUDI PEMIKIRAN SAADOEDDIN DJAMBEK DAN TAHIR JALALUDDIN) Hendri Hendri; Fajrul Wadi; Saiful Amin; Andriyaldi Andriyaldi; Fahmil Samiran
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol 3, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.415 KB) | DOI: 10.30983/it.v3i1.1157

Abstract

This paper talks about the contribution of the Minangkabau Falak figures about dawn in Indonesia. At this time of dawn in Indonesia which is used as a reference or guideline of the Ministry of Religion that is the result of the thoughts and ijtihad of the previous scholars who are still in use today for the height and position of the sun at the time of the dawn of Sadiq -200. The clerics and celestial figures who be ijtihad about dawn with the -200 position came from Minangkabau namely Saadoeddin Djambek which is famous for the books of prayer and fasting in the polar regions. Saadoeddin djambek set -200 by quoting the opinion of his teacher, Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin al-Minangkabawi about determining the prayer time in Pati Kiraan and Nukhbah at-Taqrîrât fîHisâb al-Auqât was Samt al-Qiblah bi al-Lughâritmât. Determination of the height of the sun at the -200 position is based on geographical observations and considerations due to the factor of Indonesia that is close to the equator and influenced by astronomical data used, solar height and its correction as well as the determination of latitude and longitude.
ANALISIS PUTUSAN DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ’I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO.0067/PDT.G/2016/PA.LK. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota) Nurul Fadhilah; Fajrul Wadi
Alhurriyah Vol 3, No 1 (2018): Januari-Juni 2018
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.616 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v3i1.555

Abstract

Adanya pengalihan talak raj’i menjadi talak bain pada permohonan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota yang mana pengajuan cerai dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan permohonan Pemohon dengan cara mengalihkan permohonan cerai talak raj’inya menjadi talak bain.Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Majelis Hakim tentang Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain.Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/PA.LK tentang pengalihan talak raj’i menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya. Hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang mengehendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum, karena dalam realitanya undang-undang itu bersifat statis kaku, sedangkan masyarakat itu sendiri bersifat dinamis, berkembang setiap waktu. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
CUTI SUAMI DALAM RUU KIA UNTUK MENDAMPINGI ISTERI MELAHIRKAN PERSPEKTIF HIFẒ AL-NASL DAN POLITIK ETIS PEMERINTAH Busyro; Ismail; Gusril Basir; Fajrul Wadi; Rahmiati; Sindi Sinora
istinbath Vol. 22 No. 2 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v22i2.497

Abstract

The plan of providing 40-day-paternity leave is just waiting for discussion and ratification into law. On the one hand, the RUU KIA (Maternal and Child Health bill (MCH bill) can guarantee the fulfillment of some of mothers’ and children’s rights if they are accompanied by the head of the family during the birth process. However, on the other hand, the status of the husbands who also work for government or private companies requires them to complete the workload, and 40 days of leave is considered a long time for workers to leave. This study aims at examining the implementation of the concept of hifẓ al-nasl on the ethical politics of government concerning the birth of the RUU KIA. This writing is library research by which the data sources were obtained from documents, books, journals, and news on social media. The data were analyzed by using a qualitative approach. The conclusion of this study showed that the philosophical basis of the 40-day-paternity leave policy is a crystallization of the concept of protecting wives and prospective babies and in accordance with the objectives of Islamic law in providing protection for offspring (hifẓ al-nasl). This government’s ethical politics is also an implementation of the rule of taṣarruful imām `alā ra'iyat manūṭun bil maṣlaḥah (policies taken by the government must be ensured to gain benefit for the people).
Mystical Practices and Amulets: The Views of Abdul Karim Amrullah in Minangkabau Culture Fauzan Fauzan; Helfi Helfi; Fajrul Wadi; Dahyul Daipon
Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies Vol. 8 No. 1 (2024): January-June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/it.v8i1.8369

Abstract

This research aims to explore the conception of magic and amulets during the time of Abdul Karim Amrullah, both in terms of concept and practice in Minangkabau. Magic and amulets are distinct aspects but closely related in Minangkabau culture. In the past, shamans primarily controlled magic, while amulets, as countermeasures, were held by tarekat scholars. Over time, with the integration of custom and Islam in Minangkabau's philosophy "adat bersendi syara' and syara' bersendi kitabullah," there was a shift in expertise between magic and amulets. Both became skills possessed by both shamans and scholars. Subsequent developments showed a decline in magic practitioners, with some even becoming scholars. This research uses a qualitative descriptive approach. There are three main questions addressed in this article: first, how did magic and amulets emerge in Minangkabau; second, what is the depiction of the development of magic and amulets in Minangkabau; third, what is Abdul Karim Amrullah's conception of magic and amulets in Minangkabau. According to Abdul Karim Amrullah, magic, and amulets are practices that corrupt faith and can lead to polytheism. The proliferation of magic and amulets in the past was due to the rigid and fatalistic interpretation of "qudrah" by the Minangkabau society.
Implementation of Gayo Lues Regent Regulation No. 4 of 2021 by the Tourism Office in the Management of Agusen Tourism from the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah Joni Syafrijal; Fajrul Wadi
Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Vol. 1 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gayo Lues Regent Regulation No. 4 of 2021 is a strategic step in managing tourism potential in Agusen Village, Gayo Lues Regency, which is known for its natural beauty, culture, and local traditions. This study aims to analyze the implementation of the policy through the Fiqh Siyasah Tanfidziyah approach, which prioritizes benefit and sustainability. qualitative research method with data collection through observation, interviews, and document analysis. The implementation of Gayo Lues Regent Regulation No. 4 of 2021 in Agusen Village has had a significant positive impact on local tourism management. Then the implementation of tourism policy in Agusen Village is in line with the principles of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, which emphasizes sustainability and community benefit. Therefore, it is important for the government to continue to evaluate and adapt existing policies, so that they can be more responsive to the needs of local communities. In addition, there needs to be increased education and socialization about the importance of sustainable tourism to the community. It is also recommended that local governments strengthen collaboration with various parties, including NGOs and the private sector, to attract more investment and technical support in tourism development. With these steps, it is hoped that tourism management in Agusen Village can be optimized, contribute to the local economy, and preserve the local culture
Analisis Maslahat terhadap Digitalisasi Program Selalu Samawa dalam Pencatatan Perkawinan di KUA Padang Panjang Barat Melany Putri; Fajrul Wadi
AHKAM Vol 5 No 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i3.10222

Abstract

The digitalization of marriage administration services has received attention in various studies, but research that specifically analyzes the benefits of the digitalization of the SELALU SAMAWA Program in marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of West Padang Panjang remains limited. This study aims to analyze the implementation of the digitalization of the SELALU SAMAWA Program in marriage registration and examine it from the perspective of maslahat in Islamic law. This study employed a qualitative approach with a field research and qualitative descriptive design. The research participants included officers of the KUA of West Padang Panjang, officers of the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil), and bridal couples who participated in the SELALU SAMAWA Program, who were selected through purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were then analyzed descriptively and inductively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the digitalization of the SELALU SAMAWA Program improved the effectiveness of marriage administration services through system integration between the KUA and Disdukcapil, enabling the public to obtain post-marriage administrative documents more quickly, practically, and efficiently. This program also contains elements of maslahat because it facilitates services, protects the administrative rights of the public, and supports orderly marriage registration from the perspective of maqashid al-syari’ah. Nevertheless, the program’s implementation still faces obstacles in the form of network disruptions, delays in data synchronization, and limited digital literacy among the public. The conclusion of this study affirms that the digitalization of the SELALU SAMAWA Program plays an important role in strengthening the effectiveness, accessibility, and public benefit of marriage administration services. These findings provide a theoretical contribution to the development of studies on maslahat in the digital transformation of public services and a practical contribution to strengthening digital-based marriage administration systems within the KUA environment.
Co-Authors Andriyaldi Andriyaldi Basri Na'ali Basri Na'ali Beni Firdaus Busyro Busyro Busyro, Busyro Dahyul Daipon Edi Rosman Edi Rosman Elfiani elfiani, elfiani Fahmil Samiran Fauzan Fauzan Gusril Basir Hamdani Hamdani Helfi Helfi, Helfi Hendri Hendri Hendri Hendri Hendri Hendri, Hendri Hoirol Anuar bin Makdin Hoirol Anuar bin Makdin Ismail Joni Syafrijal Melany Putri Miswardi Miswardi Nofiardi, Nofiardi Nurul Fadhilah Rahmiati Rufaidah Alaida Balqis Saiful Amin Sindi Sinora Tarihoran, Adlan Sanur Zaqiaty Salma