Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah MAQASIDI FATHIR: Jurnal Studi Islam CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Ibrahim, Edwar
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Asy’ari; Ibrahim, Edwar; Rosniar
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 1 No 2 (2024): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/fathir.v1i2.65

Abstract

Praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur merupakan fenomena yang semakin umum terjadi dalam masyarakat. Namun, pandangan hukum Islam terhadap hal ini masih menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi mengenai praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, riset, dan pendapat ulama terkait pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi tentang sewa menyewa oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi dalam mengkaji masalah ini. Mazhab Syafi’i cenderung memperbolehkan praktik sewa menyewa oleh anak di bawah umur dengan beberapa syarat tertentu, sementara Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih tegas terhadap hal ini. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, penelitian ini menyimpulkan bahwa penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum secara menyeluruh dalam menangani masalah sewa menyewa oleh anak-anak di bawah umur, serta perlunya kerangka kerja yang jelas dalam hukum Islam untuk mengatasi permasalahan ini.
Comparison of Authority Between the State Administrative Court in Indonesia and the Mazhalim Institution in Islam Asy‘ari, Asy‘ari; Ibrahim, Edwar
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 2 (Desember 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i2.3686

Abstract

The State Administrative Court in Indonesia is a judicial institution that is almost similar to the Mazhalim Institution in Islam. Although they have similarities, the two institutions have many differences in their concepts. This study aims to examine in more detail the comparison of the concept of authority of the State Administrative Court in Indonesia and Mazhalim institutions in Islam. This research is carried out through literature studies by collecting various literature from books, journals, and other documents related to the comparison of the concept of authority of the State Administrative Court in Indonesia and the Mazhalim Institution in Islam. The results of the study show that there are many differences between the State Administrative Court in Indonesia and the Mazhalim Institution in Islam, including that the PTUN in Indonesia has the authority of the Court to be on duty and has the authority to examine, decide, and resolve State Administrative disputes. State Administrative Disputes that occur between a citizen/community or civil legal entity and the State Administrative Agency/State Biocracy Official. The Mazhalim institution/court is authorized to examine, adjudicate, decide, and punish disputes that occur between the ruler and the people which includes ten cases. The Mazhalim institution has a wider authority not only in terms of cases that have the right to be tried but also regarding the authority to sentence and dismiss a person who is proven to have abused his position.
Arbitrase Dalam Perspektif Fikih dan Penerapannya Dalam Undang-Undang di Indonesia Fisa, Triansyah; Ibrahim, Edwar
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.5512

Abstract

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa diantara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi dan bisnis. Sumber hukum islam mengenai arbitrase diatur dalam al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' ulama. Secara historis dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga arbitrase islam sudah sejak masa Rasulullah Saw dan berkembang sampai sekarang dari lembaga Ad-hoc menjadi lembaga permanen. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai beberapa kelebihan karena dapat dilakukan secara murah, mudah dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Di Indonesia Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mencakup alternatif penyelesaian sengketa, syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, tata cara pemeriksaan, putusan, pembatalan, dan biaya arbitrase.
Pandangan Maqashid Al-Syariah Terhadap Ekploitasi Lobster di Kabupaten Simeulue Ibrahim, Edwar; Ikhwan, M.; Sanusi, Firman
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2023): April
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v6i1.14450

Abstract

Penelitian ini menjelaskan ekploitasi lobster di Kabupaten Simeulue dalam perspektif maqashid al-syariah. Lobster merupakan sumber daya alam hewani yang bermanfaat bagi manusia baik sebagai sumber protein maupun sebagai sumber pendapatan (ekonomi). Lobster merupakan salah satu komoditas yang banyak diminati, di kancah bisnis lobster, menyasar pangsa pasar lokal dan dunia. Lobster dianggap punah jika ada penangkapan ikan terus menerus yang tidak mempertimbangkan perlindungan biota laut tersebut. Maka penelitian ini diusulkan untuk mengetahui praktik eksploitasi lobster di Kabupaten Simeulue dengan pendekatan maqashid al-syariah. Menempatkan maqashid al-syariah sebagai pisau analisis dinilai mampu mengungkap tujuan hukum Islam universal, termasuk perlindungan alam (hifz al-bi'ah) dalam hal ini perlindungan lobster. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama, praktik pemanfaatan lobster di Kabupaten Simeulue dimulai dengan penangkapan lobster di laut lepas oleh nelayan kemudian memperdagangkannya kepada konsumen atau agen pengumpul dengan harga jual rata-rata Rp. 370.000,00.-/Kg. Kedua, Penangkapan Lobster yang dilakukan oleh nelayan dinilai tidak memperhatikan kelestarian Lobster karena nelayan juga menangkap Lobster di bawah standar (kurang dari 1 ons) dan masih tergolong baby Lobster. selain itu nelayan juga menangkap Lobster yang mengandung telur sehingga keberadaan Lobster di Kabupaten Simeulue semakin langka. Ketiga, dalam perspektif maqashid al-syariah Islam memiliki orientasi untuk menjaga kelestarian alam dari kerusakan (dar'ul mafasid wa jalbul mashalih) termasuk melestarikan lobster (hifz al bi'ah).
Co-Authors Asy‘ari, Asy‘ari Asy’ari Fisa, Triansyah Ikhwan, M. Rosniar Sanusi, Firman