Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Traffic Safety Education for Students in Makassar City Radjawane, Louise Elizabeth; Gracesy Prisela Christy; Singgih, Hanna M.; Margaritha Rami Ndoen
Salus Publica: Journal of Community Service Vol. 2 No. 2 (2024): August 2024
Publisher : CV. Media Digital Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58905/saluspublica.v2i2.338

Abstract

The presence of motor vehicles aids in the improvement of goods and services distribution. However, motor vehicles are sometimes used inappropriately, including by students. The aim of the community service activity is to enhance students' awareness and understanding of traffic regulations. The activity was conducted at a junior/senior high school in Makassar City and involved 100 students. The methods used included administering a pre-test, providing materials, and conducting an evaluation (post-test) regarding traffic regulations for students. Traffic education for students was carried out effectively, increasing awareness and helping to reduce the number of accidents on the road
PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA(Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat) Margaritha Rami Ndoen; Hesti Monika
Paulus Law Journal Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prinsip Fair Use merupakan bentuk pembatasan yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan sebuah karya tanpa meminta izin kepada pencipta dalam batas batas tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menerapkan prinsip fair use dengan berbagai batasan dan juga kategorinya. Jika dikaitkan dengan tindakan cover version sebuah lagu, maka prinsip ini bisa saja digunakan selama hal tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hanya saja, fenomena tersebut harus dilihat dalam kasus per kasus sesuai dengan kategori dan keperluan serta tujuan dari tindakan cover version. Peraturan perundang-undangan yang ada pun belum mencakup hal tersebut, sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan ini merupakan pelanggaran Hak Cipta atau bukan. Penulisan ini juga melakukan perbandingan dengan yang terjadi di Amerika Serikat berdasaran US Copyright Act 1976, sekaligus melihat persamaan dan perbedaannya dengan Undang-Undang Hak Cipta. Di akhir penulisan, penulis berkesimpulan bahwa tindakan cover version terhadap sebuah lagu selama tidak memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta dan tidak dapat dikatakan sebagai penerapan prinsip fair use.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADOPSI ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING Margaritha Rami Ndoen; Febi Meliana Ingratubun
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindugi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Pasangan yang tidak mempunyai anak atau keturunan biasanya melakukan pengangkatan anak (Adopsi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Indonesia yang di Adopsi oleh WNA, dan bagaimana akibat hukumnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Normatif, teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dari beberapa undang-undang. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
KEDUDUKAN KREDITUR SELAKU PENERIMA JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR PAILIT Margaritha Rami Ndoen; Carol Dwi Septiano D
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hal jaminan terhadap urusan utang piutang dibutuhkan kepastian keadilan terhadap debitur. Dari sekian banyaknya bentuk jaminan salah satu yang dapat digunakan adalah jenis jaminan fidusia. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan. Fidusia terhadap Debitur yang dinyatakan Pailit dan bagaimana eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur pailit, berdasarkan Pasal 56 UndangUndang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mitode penelitian deskriptif-analisis yg mana menggambarkan pokok-pokok permasalahan menjadi objek penelitian yang dikaitkan dengan undang-undang dan teori-teori yag berkaitan untuk memperoleh kesimpulan. Kedudukan para kreditur adalah sama dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai besarnya tagihan mereka masing-masing dan dalam hak melakukan eksekusi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan tercantum dalam Pasal 29 Nomor 42 Tahun 1999 UndangUndang Jaminan Fidusia serta Objek jaminan fidusia atas kekuasaan penenrima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan.