Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Hukum Terhadap Tindakan Pidana Penipuan yang Menyalahgunakan BPJS Kesehatan Berdasarkan KUHP Fatahillah Pakpahan, Emir Syarif; Valentine, Thela; Arixson, Arixson; Batubara, Sonya Arini
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Tindakan pidana penipuan penyalahgunaan BPJS Kesehatan secara umum diatur dalam KUHP pasal 378, UU No. 24 Tahun 2011 serta diterbitkannya Permenkes No. 16 tahun 2019 yang mengatur sanksi bagi pelaku kecurangan. Rumusan penelitian ini berupa bagaimana unsur-unsur KUHP terjadinya Tindak pidana penipuan layanan kesehatan (BPJS) dan bagaimana aturan hukum dalam pemberian sanksi/penindakan atas Penipuan Penyalahgunaan BPJS Kesehatan. Metode digunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji mengenai norma yang terdapat didalam undang-undang serta teori serta teori dan pendapat sarjana hukum. Hasil penelitian ini adalah tindakan pidana penipuan atau Fraud penyalahgunaan BPJS Kesehatan sangat merugikan biaya kesehatan negara dan juga berdampak buruk bagi pasien sehingga diperlukan penindakan yang tepat sesuai KUHP yang berlaku dan didukung UU mengenai BPJS Kesehatan.

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DENGAN BUKTI KWITANSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 412/Pdt. G/2021/PN Mks) irfan, irfan; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4139

Penelitian ini meneliti tentang kekuatan hukum kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah dalam proses jual beli hak atas tanah dimana akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum bersertifikat, dengan menggunakan kwitansi dalam jual beli tanpa adanya akta PPAT. Peneliti berharap agar setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pemindahan hak baik itu jual beli atau peralihan hak yang lainnya harus sesuai dengan kekutan yang berlaku sebagaimana Hukum Tanah Indonesia mengaturnya. Adanya akta otentik merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam proses terjadinya jual beli tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa atas tanah dikemudian hari oleh pihak ketiga. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 412/Pdt. G/2021/PN Mks telah sesuai dalam menerapkan putusan dimana bukti kwitansi dalam jual beli telah memenuhi asas terang tunai dimana memiliki saksi dalam transaksi. Sehingga jual beli hak atas tanah tetaplah sah.

Legal Position of Muhakkam Guardians in the Practice of Sirri Marriage in Aceh Rizal, Said; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Amalia, Reni; Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 1 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i1.9202

The position of the guardian in marriage is the most important thing in marriage. Because its existence is the reason for the validity of a marriage. The guardians consist of the nasab guardian, the judge guardian (sultan), the muhakkam guardian, and the maula guardian. This research examines the dynamics of unregistered marriages in East Aceh Regency, which are related to who is the guardian in the marriage. How does the muhakkam guardian handle unregistered marriages? What is the legal position of muhakkam guardians as guardians of unregistered marriages? This research aims to answer the problems of muhakkam guardians. This research uses empirical legal methods with a field study approach. Data was obtained by collecting information from primary sources through interviews. The results of the research explain that: first, siri marriage through muhakkam guardians using a cultural approach and Islamic legal studies. Second, the legal position of muhakkam guardians is not regulated in Indonesian legislation, so it cannot be used as a legal basis for carrying out unregistered marriages. Muhakkam guardians tend to be used to legalize sirri marriages, which are very common among the people of East Aceh. Even though it is not recognized by the state, in practice, muhakkam guardians have religious legal power. Sociologically, the presence of muhakkam guardians increases the number of unregistered marriages among the people of East Aceh

Analisis Putusan Nomor 2058 K/Pdt/2019 tentang Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Rumah Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Limbong, Nofrianti; Ramahdita, Citra Bunga
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.923

Analysis of the Supreme Court Decision Number 2058 K/PDT/2019 regarding breach of contract for house sale and purchase. This decision emphasizes the importance of fulfilling obligations in house sale and purchase agreements. This analysis discusses the legal basis, case facts, and implications of the decision on the parties involved. The results of the analysis show that the decision meets the relevant legal basis and has significant implications in the context of law and society.

An Examination of Domestic Violence Leading to Death: A Case Study from Palembang 2023 Gracia, Claudia Ave; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.12659

This study analyzes the Palembang High Court Decision No. 247/PID/2023/PT PLG concerning Domestic Violence (DV) resulting in death. The study aims to evaluate the extent to which the legal application in the verdict aligns with the principles of substantive justice and to assess the legal considerations used by the judges. The methodology employed includes normative juridical and case approaches, with data analyzed from court decisions, legal literature, and other secondary sources. The findings reveal that the judges' legal considerations comply with existing regulations, although challenges remain in integrating gender perspectives and protecting victims' rights. The study recommends enhancing gender understanding within the judicial system and improving psychological rehabilitation for DV victims.

Analisis Putusan No. 4 Pud.Sus Anak/2019 Pn Mdn Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Sl, Ravael; Tarigan, Paguh Bredi; G, Sandi Yudha Pratama
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sdhx1r43

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Studi kasus pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan menunjukkan dilema antara pendekatan hukum represif dan rehabilitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak yang menjadi kurir narkotika sering kali merupakan korban eksploitasi dan memerlukan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Meskipun regulasi yang ada sudah mencukupi, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait fasilitas rehabilitasi dan stigma sosial. Rekomendasi penelitian ini meliputi peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan program edukasi masyarakat.

Legal Position of Muhakkam Guardians in the Practice of Sirri Marriage in Aceh Rizal, Said; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Amalia, Reni; Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol 11 No 1 (2024): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v11i1.9202

The position of the guardian in marriage is the most important thing in marriage. Because its existence is the reason for the validity of a marriage. The guardians consist of the nasab guardian, the judge guardian (sultan), the muhakkam guardian, and the maula guardian. This research examines the dynamics of unregistered marriages in East Aceh Regency, which are related to who is the guardian in the marriage. How does the muhakkam guardian handle unregistered marriages? What is the legal position of muhakkam guardians as guardians of unregistered marriages? This research aims to answer the problems of muhakkam guardians. This research uses empirical legal methods with a field study approach. Data was obtained by collecting information from primary sources through interviews. The results of the research explain that: first, siri marriage through muhakkam guardians using a cultural approach and Islamic legal studies. Second, the legal position of muhakkam guardians is not regulated in Indonesian legislation, so it cannot be used as a legal basis for carrying out unregistered marriages. Muhakkam guardians tend to be used to legalize sirri marriages, which are very common among the people of East Aceh. Even though it is not recognized by the state, in practice, muhakkam guardians have religious legal power. Sociologically, the presence of muhakkam guardians increases the number of unregistered marriages among the people of East Aceh

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DENGAN BUKTI KWITANSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 412/Pdt. G/2021/PN Mks) Irfan, Irfan; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.23436

Penelitian ini meneliti tentang kekuatan hukum kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah dalam proses jual beli hak atas tanah dimana akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum bersertifikat, dengan menggunakan kwitansi dalam jual beli tanpa adanya akta PPAT. Peneliti berharap agar setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pemindahan hak baik itu jual beli atau peralihan hak yang lainnya harus sesuai dengan kekutan yang berlaku sebagaimana Hukum Tanah Indonesia mengaturnya. Adanya akta otentik merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam proses terjadinya jual beli tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa atas tanah dikemudian hari oleh pihak ketiga. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 412/Pdt. G/2021/PN Mks telah sesuai dalam menerapkan putusan dimana bukti kwitansi dalam jual beli telah memenuhi asas terang tunai dimana memiliki saksi dalam transaksi. Sehingga jual beli hak atas tanah tetaplah sah.

The Legal Responsibilities of A Notary as A General Official for Authentic Deeds related to the Criminal Action of Forgery Heriyanti, Heriyanti; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Jeriko Tumanggor, Togap
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.39747

The Notary's Code of Ethics is a guideline for the attitude and behavior of a notary. It is necessary to maintain the quality of legal services to the public. In carrying out his duty, aside from referring to the Law of Notary, a Notary must also obey and act in accordance with the moral principles of notary practice in Indonesia. The supervision of notaries by the Notary Supervisory Board is to ensure that notaries always act in accordance with the legal principles that underlie their authority and can avoid abuse of the authority or trust given. This empirical research aims to determine the number of public complaints received by the Regional Notary Supervisory Council in Medan regarding alleged violations of the ethics code committed by Notaries, the effectiveness of supervision implementation and prevention of violations of the Notary ethics code by the Notary Supervisory Council during the last 4 (four) years of from 2018 to 2021. The research results of this study show that in 2018 there were 8 (eight) complaints, in 2019 there were 12 (twelve) complaints, in 2020 there were 24 (twenty four), and in 2021 there were 10 (ten). Notary Supervision by the Notary Supervisory Council is based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.02.PR.08.10 of 2004, Ministerial Decree Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.39-PW.07.10. 2004 and the role of the Regional Supervisory Board includes preventive purposes, namely reflecting on the position of the Notary Ethics Code in order to provide material related to the implementation of the position of Notary, participating in seminars, and checking Notary protocols.

Legal Analysis of Investor Protection in Corporate Green Bond Issuance Pakpahan, Elvira Fitriyani; Heriyanti, Heriyanti; Tanjaya, Willy; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah; Rizal, Said; Leonard, Tommy
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The global climate crisis has driven countries, including Indonesia, to adopt sustainable financing mechanisms that channel capital into environmentally responsible projects. One prominent instrument is the green bond—debt securities issued by corporations or institutions to finance projects with measurable environmental benefits, such as renewable energy, sustainable transport, and climate change mitigation. In Indonesia, green bonds are regulated by the Financial Services Authority (OJK) through Regulation No. 60/POJK.04/2017, which sets administrative requirements for issuance. While this framework marks an important step, it remains inadequate to guarantee strong investor protection. Current provisions do not establish clear enforcement mechanisms or effective sanctions against fund misallocation or project deviation, leaving investors vulnerable to risks such as greenwashing. The absence of mandatory third-party verification and the lack of supporting jurisprudence further undermine transparency, accountability, and the legal standing of investors. This research analyzes the extent of legal protection for investors in Indonesian corporate green bond issuances and evaluates the adequacy of existing regulations. It also proposes reforms—such as mandatory independent verification, explicit liability provisions, and the integration of national standards—to enhance safeguards for investors and strengthen market credibility. In the context of global momentum toward ESG-based investment and Indonesia’s commitments under the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals (SDGs), establishing a more comprehensive and enforceable legal framework is essential. Such a framework would not only ensure genuine environmental impact but also build investor confidence in Indonesia’s growing green finance market.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search