Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama dan Budaya Hindu
santoso, budiarto
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Hukum Bali’i Menurut Suku Dayak Lawangan Di Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur budiarto santoso
Belom Bahadat Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v11i2.750

Abstract

The writing of this article aims to collect and explain customary sanctions in the form of Bali'i Law on the Lawangan Dayak community to the general public. Resolution of problems with customary law has a positive impact on the community. Tradition circulating in society states that a cause will have an impact on life and relationships in the community. Orders of life and relationships become chaotic. Thus, this situation must be immediately neutralized by carrying out traditional rituals. The method used in this study is a qualitative descriptive method, namely a method that is able to provide an overview of the processes, events and events that occur factually and accurately regarding the phenomena that occur. The results of the study show that Balinese Law is one of the customary law norms that are still maintained by the Lawangan Dayak community. The implementation of Bali'i Law aims to provide sanctions to individuals who intentionally or unintentionally have injured or even resulted in the loss of a person's life. Bali'i law consists of Bali'i Bolum and Bali'i Mate. In general, the Lawangan Dayak people who live in the Kedamangan Paku Karau area do not know about the Bali'i Law. The role of traditional leaders and community leaders is highly expected for the sake of upholding these customary norms. Thus, it can be concluded that the implementation of Balinese law is very rare due to the lack of socialization and implementation and the absence of a special manual regarding these legal norms. Keywords: Law, Sanctions, Bali’i Law
Kumpul Kebo Dalam Sudut Pandang Hukum Adat Di Desa Bipak Kali Kabupaten Barito Selatan Kastama, I Made; Peni, Gelar Sumbogo; Dewi, Ni Putu Paramita; santoso, budiarto
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i1.1170

Abstract

Manusia yang pada hakikatnya merupakan mahluk sosial yang memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Hidup dalam suasana rukun dan damai merupakan ciri bagi masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan hormat menghormati. Etika sopan santun menjadi hal yang utama dalam pergaulan masyarakat adat. Perbuatan kumpul kebo ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Pengertian kumpul kebo ini sendiri merupakan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai hukum adat. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui makna peristiwa kumpul kebo menurut Hukum Adat , menggali mengenai bentuk perlindungan terhadap pelaku kumpul kebo serta perlindungan terhadap akibat secara gaib di Desa Bipak Kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Hindu di Desa Bipak Kali sangat menjunjung tinggi nilai hukum adat. Peristiwa kumpul kebo merupakan perbuatan yang sangat tercela sehingga tiap orang yang terbukti melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi adat. Azas musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemberian sanksi adat merupakan hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera sekaligus mengedukasi generasi muda dan masyarakat.
Dominasi Anak Laki-Laki dalam Mendapatkan Hak Waris Menurut Hukum Hindu Santoso, Budiarto
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 November 2025
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah waris bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ragam suku telah melahirkan adat-istiadat yang beraneka ragam dengan kearifan lokalnya masing-masing. Berbicara kewarisan berarti mencakup mengenai tata cara pengoveran dan penguasaan harta warisan yang terdapat dalam kebiasaan masyarakat tersebut. Pewarisan dalam Hukum Waris Hindu selalu dikaitkan dengan keberadaan anak laki-laki. Antara anak laki-laki dan Perempuan memiliki perbedaan yang mendasar yakni dalam hal menjadi ahli waris. Bagi Masyarakat awam tentu saja hal tersebut menjadi sangat tidak adil dan terkesan pilih kasih. Namun demikian bahwa penerapan aturan tersebut memiliki alasan dan tujuan tertentu yang harus difahami dengan baik. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam mendapatkan hak waris harta peninggalan orang tua dan penyebab dominasi laki-laki dalam mendapatkan warisan menurut Hukum Hindu di Desa Basarang Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Hindu di Desa Basarang Jaya mempunyai aturan hukum yakni bagi anak perempuan tidak mendapat warisan. Sebaliknya anak laki-laki begitu diistimewakan sehingga mendapat warisan secara penuh. Konsekwensi dari penerimaan suatu warisan yakni anak laki-laki memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kedua orang tua, mengurus ritual kematian, mengurus leluhur dan wajib ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan adat. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberi pemahaman dan alasan mengapa anak laki-laki mendominasi dalam hal mendapat warisan pada masyarakat Hindu
KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU DAYAK LAWANGAN DI DESA AMPAH KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR Budiarto Santoso
Tampung Penyang Vol 17 No 02 (2019): Tampung Penyang
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/tampung-penyang.v17i01.397

Abstract

Abstrak Tujuan artikel ini untuk mengetahui kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum waris adat suku dayak lawangan dan prosedur pengesahan pengangkatan anak menurut hukum adat suku dayak lawangan.Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian hukum ini adalah anak diluar perkawinan disebut anak Ampang, dan kedudukan anak ampang tetap diakui hak warisnya menurut hukum adat dayak Lawangan akan tetapi harus melalui prosedur hukum adat yakni ritual Saki Palas Pengangkan dan Saki Palas Jaa. Kata Kunci :Waris Adat, Lawangan, Ampang
Co-Authors Dewi, Ni Putu Paramita Kastama, I Made Peni, Gelar Sumbogo