Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Dewi, Ni Putu Paramita
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Kumpul Kebo Dalam Sudut Pandang Hukum Adat Di Desa Bipak Kali Kabupaten Barito Selatan Kastama, I Made; Peni, Gelar Sumbogo; Dewi, Ni Putu Paramita; santoso, budiarto
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v7i1.1170

Abstract

Manusia yang pada hakikatnya merupakan mahluk sosial yang memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Hidup dalam suasana rukun dan damai merupakan ciri bagi masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan hormat menghormati. Etika sopan santun menjadi hal yang utama dalam pergaulan masyarakat adat. Perbuatan kumpul kebo ini merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Pengertian kumpul kebo ini sendiri merupakan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai hukum adat. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui makna peristiwa kumpul kebo menurut Hukum Adat , menggali mengenai bentuk perlindungan terhadap pelaku kumpul kebo serta perlindungan terhadap akibat secara gaib di Desa Bipak Kali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Hindu di Desa Bipak Kali sangat menjunjung tinggi nilai hukum adat. Peristiwa kumpul kebo merupakan perbuatan yang sangat tercela sehingga tiap orang yang terbukti melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi adat. Azas musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemberian sanksi adat merupakan hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera sekaligus mengedukasi generasi muda dan masyarakat.
Memerangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Edrisy, Ibrahim Fikma; Dewi, Ni Putu Paramita; Sumartini, Ni Wayan Eka; Cristiana, Edelweisia
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i2.1126

Abstract

Sexual violence is the most common case experienced by women when compared to physical and psychological violence that occurs in 2022. It is not uncommon for sexual violence to occur in educational environments, one of which is in universities. Several regulations were made in an effort to prevent and handle sexual violence, including Permendikbudristek Nomor 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, the Criminal Act on Sexual Violence, and supported in the Criminal Code Number 1 of 2023 This article was written with the aim that it is important to have knowledge and insight regarding the existence of comprehensive legal regulations as a legal umbrella in dealing with criminal acts of sexual violence. The issues raised in this article include legal regulations that can accommodate the needs of victims of sexual violence, how law enforcement officials respond in understanding cases of sexual violence, and legal analysis of the three regulations regarding sexual violence. The normative research method used in this paper is to identify the legal rules written in Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Criminal Code Number 1 of 2023, and Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021. The results of this research show that the UUTPKS accommodates the restoration of the rights of victims of sexual violence that were previously denied to the victims. Difficulty in describing sexual violence is an inhibiting factor in law enforcement in the field by law enforcement officers. Thus, it is very important to provide information to the public about criminal acts of sexual violence. Victims of sexual violence receive protection, treatment and assistance in efforts to restore their rights.
Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dewi, Ni Putu Paramita
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2020): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel Ilmiah ini menganalisis mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini. Melalui metode deskriptif kualitatif dimana penulis menggambarkan fakta dan fenomena yang terjadiserta menyelaraskan dengan nilai dan kaidah yang terkandung dalam makna Penegakan Hukum (Law Enforcement). Pandemi Covid-19 perlu mendapatkan penanganan yang serius dari seluruh lapisan baik dari Pemerintah sampai dengan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk seger mengambil sikap dalam rangka penanganan pandemi ini dengan meminimalisir timbulnya permasalahan baru. Masyarakat juga diharapkan memiliki budaya kepatuhan terhadap hukum sehingga penegakan terhadap kebijakan dan peraturan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan efektif.
Kedudukan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Sistem Hukum Indonesia Sumartini, Ni Wayan Eka; Susilawati, Natalia; Cristiana, Edelweisia; Dewi, Ni Putu Paramita
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2025): Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v8i2.1530

Abstract

Environmental issues have become a global concern, including in Indonesia. One of the critical issues is the right to a clean, healthy, and sustainable environment, which is recognized as part of human rights under the Indonesian legal system. This right is explicitly stated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and further reinforced by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, in practice, the implementation of this right faces various challenges, including weak law enforcement, environmental degradation due to industrial activities, and the criminalization of environmental defenders. This research to analyze the legal standing of the right to a clean, healthy, and sustainable environment within Indonesia's legal system and to emphasize its recognition as a justiciable legal right. The research uses a normative legal method with a literature-based approach by exploring legal sources relevant to the issue. The findings indicate that the government has made efforts to fulfill this right through public education and the formulation of legal instruments. Nevertheless, these efforts remain insufficient to provide comprehensive legal protection. Therefore, there is a need to strengthen normative and institutional aspects and to enhance public participation to ensure the fulfillment of environmental rights as enforceable legal rights. Additionally, the formulation of supplementary regulations is necessary to reinforce existing laws and ensure environmental sustainability for future generations.
Co-Authors Cristiana, Edelweisia Ibrahim Fikma Edrisy Kastama, I Made Peni, Gelar Sumbogo santoso, budiarto Sumartini, Ni Wayan Eka Susilawati, Natalia