Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Arsitektur
Farid Achmad
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MAL PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MALANG TEMA: ARSITEKTUR MODERN Farid Achmad; Gatot Adi Susilo; Muhammad Nelza Iqbal
Pengilon: Jurnal Arsitektur Vol 5 No 02 (2021): Pengilon: Jurnal Arsitektur
Publisher : Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal pelayanan publik merupakan pelayanan terpadu generasi ke tiga yang dinilai Langkah baru untuk system pelayanan publik di Indonesia, mal pelayanan publik dinilai lebih progresif dengan memadukan pelayanan pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu bangunan. Generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah pelayanan terpadu satu atap atau PTSA dan berubah menjadi PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan generasi kedua. Oleh sebab itu mal pelayanan publik (MPP) yang merupakan kantor layanan yang menyediakan pelayanan terpadu akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi dan kebutuhan lainnya dengan cepat, aman, mudah, terjangkau dalam satu gedung. Dikarenakan belum adanya Mal pelayanan publik di kota malang, MPP ini bertujuan membuat masyarakat terbantu dalam hal pelayanan barang, jasa dan pelayanan administrasi. tujuan dari perancangan ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengurus administrasi dan kebutuhan lainnya. Diharapkan dengan perancangan MPP ini masyarakat tetap nyaman dalam aktifitas pelayanan walaupun banyaknya masyarakat kota malang yang akan berkunjung pada di mal pelayanan publik ini.
URGENSI PENGUATAN PERAN PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Farid Achmad; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29168

Abstract

AbstractThe aim of this study is to know the urgency and the effort of strengthening the role of public prosecutor in criminal justice system in Indonesia. This study is a normative/doctrinal study using legislation approach and conceptual approach. The problem of this study is the reduction of the meaning and the function of Dominus Litis principle of public prosecutor by the effectuation of Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. The result of this study is the effort of strengthening the role of public prosecutor in criminal justice system in Indonesia; by maximizing the function of additonal investigation institution as been regulated in article 27 section (1) point d UU no. 5 1991 and is maintained in UU No. 16 2004 [article 30 section (1) point e]. Besides, the improvement of law subtance is needed by adding the regulation about the active role of public prosecutor in doing investigation in criminal procedure law (KUHAP).Keywords: criminal justice system, investigator, public prosecutor, strengthening. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari penelitian ini adalah di reduksinya makna dan fungsi dari asas Dominus Litis dari penuntut umum dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil dari penelitian ini adalah upaya-upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berupa memaksimalkan fungsi lembaga pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) huruf d UU no. 5 tahun 1991 dan tetap dipertahankan dalam UU no.16 tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf e. Selain itu, diperlukan penyempurnaan subtansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakn penyidikan di dalam hukum acara pidana (KUHAP).Kata kunci : Sistem Peradilan, Penyidik, Penuntut umum, Penguatan.
Co-Authors Gatot Adi Susilo Muhammad Nelza Mulki Iqbal Supanto ,