Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Susanto, Endri
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI INDONESIA, KOREA SELATAN DAN UNITED STATES OF AMERIKA SERIKAT Susanto, Endri; Listyaningrum, Novita; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 6 No 2 (2023): Volume 6 Nomor 2 Nopember 2023
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v6i2.1272

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan sebuah kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tindak Pidana Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengakibatkan kerugian serta kecemasan dalam masyarakat, perkosaan sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keengganan korban untuk melaporkannya, hal ini dikarenakan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat. Masing-masing negara memiliki atauran tersendiri dalam menangani dan menanggulangi kasus pemerkosaan yang terjadi di negaranya. Dalam membuat suatu perbandingan hukum tentu yang menarik untuk dibandingkan ialah perbandingan dengan negara lain sesama penganut sistem hukum civil law dan negara lain yang menganut sistem common law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Persamaan terletak pada: Pertama, pengaturan mengenai Pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Kedua, Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan yang dapat dibandingkan ialah: 1) Pemerkosaan terhadap disabilitas; 2) adanya unsur persetujuan; 3) Lama Hukuman; 4) Objek Pemerkosaan; 5) Pemerkosaan Sedarah; dan 6) Pemerkosaan dalam Pernikahan (marital rape).
Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sakti, Lanang; Susanto, Endri; Rahman , Arif
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2023): Desember (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)
Publisher : CV Insan Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57248/jishum.v2i2.346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam UU No.22 Tahun 2004 serta ketentuan yuridis wewenang pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodelogi penelitian hukum normatif yang mana hasilnya adalah kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bukan hanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi jika dalam menjalankan kepengawasannya itu Komisi Yudisial mendapati ada hakim yang berprestasi maka Komisi Yudisial berhak untuk mengajukan usul kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk memberi penghargaan kepada hakim tersebut, begitu mulianya tugas dari Komisi Yudisial yang dengan keterbatasan wewenangnya mau memainkan peran yang selama ini diharapkan publik. Sedangkan Putusan MK yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra petita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR) Susanto, Endri; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.409

Abstract

This research is a normative legal research that aims to analyze the concept of the crime of extortion and threats through social media in the formulation of Article 27 paragraph (4) of the ITE Law and to analyze the considerations of judges in acquitting decisions (vrijspraak) against cases of criminal acts of extortion and threats through social media in Mataram District Court Decision No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. The results of the research are analyzed that the previous offense of extortion and threats (afpersing en afdreiging) in the Criminal Code were two different crimes, but the ITE Law formulates the crime of extortion and threats in one formulation of the Article. Extortion and threats carried out through electronic media use the element of extortion as the first element because extortion is the substance, while threats are a method used by perpetrators to carry out acts of extortion. In the acquittal (vrijspraak) against the criminal act of extortion and threats through social media in the Mataram District Court Decision Number 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr that at the trial the Defendant explained the intent and purpose of the Defendant in providing comments on Social Media was so that funds Earthquake assistance was quickly realized by the Regional Government of Kab. North Lombok, Another consideration is that based on proven legal facts, the defendant's posting on his Facebook account was not motivated by extortion and the defendant did not get any benefit, therefore the element of extortion and/or threats was not proven.
Co-Authors Lanang Sakti Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari Novita Listyaningrum, Novita Parman, Lalu Rahman , Arif Ufran Ufran, Ufran