Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.61

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) LamLaj

Nurul Listiyani

Unknown Affiliation

Author-ID : 2284746

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN Khairunnisa Fahriati; Nurul Listiyani; Iwan Riswandie
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.49

Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah,diganti, dan dihapuskan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer,sekunder,primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.

IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIOLOGIS DICABUTNYA KEPPRES NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP PERDA NO. 27 TAHUN 2011 SEBAGAI PAYUNG HUKUM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI BANJARMASIN Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Legal issues raised in this study is the local government authority in the making of regulation and relationship Decree No.3 of 1997 as the release of Bylaw No. umbrella law. 27 in 2011. With normative research methods, it can be analyzed that the discharge regulation as one local government authority must not conflict with the rules that are in it. If there is a conflict then a decision will be annulled / evaluated its existence by the Supreme Court. The analysis is interesting because it turns out 3 of Presidential Decree 1997 and then withdrawn so that the settings Alcoholic drinks no longer have legal protection. Kata kunci : minuman keras, otonomi daerah, peraturan daerah, payung hukum, dampak

RECONSTRUCTION OF PRISONERS DEVELOPMENT SYSTEM INTO CORRECTIONAL SYSTEM Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Legal issues in this paper is about prisoners development originally oriented to prisoners development system that amanded into correctional system by Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990. Using normative law sociological research methods analyzerd that Correctional Institute of banjarmasin, South of Borneo, oriented to the new system of prisoners development although not all of it can be adopted in practice. The small number of correctional officers which is inversely proportional to over capacitu condition of prisoners become the main detention factor in achiieving the development patterns of prisoners and detainess based on correctional system prisoners, correctional officers, and society is the component of it which have their own role basically in pracice. Keywords : Prisoners, Correctional Institute, Correctional System.

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN: REKONSTRUKSI MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nurul Listiyani; Muzahid Akbar Hayat; Ningrum Ambarsari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif yang dilaksanakan melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Selanjutnya instrumen sanksi administrasi sebagai penegakan hukum secara represif dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan.Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Pasal 1 angka 35 UUPPLH memberikan definisi bahwa Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 71 UUPPLH mengatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin tersebut, pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendelegasikan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Mengkaji masalah penegakan hukum administrasi lingkungan, maka penelitian bertujuan untuk mengurai masalah yang kompleks, karena terdapat jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Metode penelitian normatif dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan filsafat (filosofis approach). Penelitian memfokuskan pada analisis substanstif penegakan hukum administrasi melalui instrumen pengawasan yang berorientasi pada asas keterpaduan sebagai salah satu dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

REVITALIZATION OF THE ENVIRONMENTAL SUPERVISION POLICY ON COORDINATION AND COMMITMENT BASED COAL MINING Nurul Listiyani; Rizka Zulfikar; Rakhmat Nopliardy
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 6 No. 1 (2021): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v6i1.111

This study was conducted to find a form of control policies on environmental management for mining of coal that regulate the coordination between stakeholders, authorities and the object of supervision, as well as a commitment to an active role between the government, business actors and the community in monitoring environmental management. The approach method in this research is socio-juridical, with qualitative and quantitative analysis methods. The results showed that both from the regulatory and implementation aspects, the coordination of the implementation of supervision had not been regulated and implemented optimally, so that it did not support the realization of an integrated environmental management supervision based on the principle of integration. Based on this, it is necessary to establish a legal system for environmental management in the form of regional regulations which contain an integrated supervisory system with a shared commitment between the leading sector

Co-Authors Khairunnisa Fahriati Muzahid Akbar Hayat NINGRUM AMBARSARI Rakhmat Nopliardy Riswandie, Iwan Rizka Zulfikar

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search