Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) LamLaj
Nurul Listiyani
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN Khairunnisa Fahriati; Nurul Listiyani; Iwan Riswandie
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2021): Edisi Oktober 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i3.49

Abstract

Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh korporasi. semakin bertambahnya kegiatan pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup serta kenyamanan lingkungan di masa yang akan datang. Negara Indonesia sudah menyiapkan sebuah peraturan dalam upaya menjaga lingkungan hidup seperti di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan model Omnibus Law, pada undang-undang tersebut tema besar yang menjadi tujuan hendak dicapai adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut maka dilakukanlah sebuah penyederhanaan sebuah perizinan, Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ikut terkena efeknya dengan dilakukannya perubahan mengenai perizinan serta ada beberapa pasal yang diubah,diganti, dan dihapuskan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer,sekunder,primer. Hasil Penelitian ini membahas tentang penyederhanaan terhadap perizinan serta terjadi revisi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pergeseran sanksi pidana menjadi sanksi administrasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pelemahan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi yang menjadi pelaku pencemaran lingkungan hidup.
IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIOLOGIS DICABUTNYA KEPPRES NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP PERDA NO. 27 TAHUN 2011 SEBAGAI PAYUNG HUKUM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI BANJARMASIN Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 6, No 12 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.666 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v6i12.203

Abstract

Legal issues raised in this study is the local government authority in the making of regulation and relationship Decree No.3 of 1997 as the release of Bylaw No. umbrella law. 27 in 2011. With normative research methods, it can be analyzed that the discharge regulation as one local government authority must not conflict with the rules that are in it. If there is a conflict then a decision will be annulled / evaluated its existence by the Supreme Court. The analysis is interesting because it turns out 3 of Presidential Decree 1997 and then withdrawn so that the settings Alcoholic drinks no longer have legal protection. Kata kunci : minuman keras, otonomi daerah, peraturan daerah, payung hukum, dampak
RECONSTRUCTION OF PRISONERS DEVELOPMENT SYSTEM INTO CORRECTIONAL SYSTEM Nurul Listiyani
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 7, No 13 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.916 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v7i13.210

Abstract

Legal issues in this paper is about prisoners development originally oriented to prisoners development system that amanded into correctional system by Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990. Using normative law sociological research methods analyzerd that Correctional Institute of banjarmasin, South of Borneo, oriented to the new system of prisoners development although not all of it can be adopted in practice. The small number of correctional officers which is inversely proportional to over capacitu condition of prisoners become the main detention factor in achiieving the development patterns of prisoners and detainess based on correctional system prisoners, correctional officers, and society is the component of it which have their own role basically in pracice. Keywords : Prisoners, Correctional Institute, Correctional System.  
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN: REKONSTRUKSI MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nurul Listiyani; Muzahid Akbar Hayat; Ningrum Ambarsari
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (870.318 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2650

Abstract

Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif yang dilaksanakan melalui instrumen pengawasan dan perizinan. Selanjutnya instrumen sanksi administrasi sebagai penegakan hukum secara represif dalam upaya menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan.Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan izin memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap izin tersebut. Pasal 1 angka 35 UUPPLH memberikan definisi bahwa Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan izin lingkungan tersebut adalah pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 71 UUPPLH mengatur bahwa untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin tersebut, pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendelegasikan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Mengkaji masalah penegakan hukum administrasi lingkungan, maka penelitian bertujuan untuk mengurai masalah yang kompleks, karena terdapat jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Metode penelitian normatif dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan filsafat (filosofis approach). Penelitian memfokuskan pada analisis substanstif penegakan hukum administrasi melalui instrumen pengawasan yang berorientasi pada asas keterpaduan sebagai salah satu dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
REVITALIZATION OF THE ENVIRONMENTAL SUPERVISION POLICY ON COORDINATION AND COMMITMENT BASED COAL MINING Nurul Listiyani; Rizka Zulfikar; Rakhmat Nopliardy
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 6 No. 1 (2021): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v6i1.111

Abstract

This study was conducted to find a form of control policies on environmental management for mining of coal that regulate the coordination between stakeholders, authorities and the object of supervision, as well as a commitment to an active role between the government, business actors and the community in monitoring environmental management. The approach method in this research is socio-juridical, with qualitative and quantitative analysis methods. The results showed that both from the regulatory and implementation aspects, the coordination of the implementation of supervision had not been regulated and implemented optimally, so that it did not support the realization of an integrated environmental management supervision based on the principle of integration. Based on this, it is necessary to establish a legal system for environmental management in the form of regional regulations which contain an integrated supervisory system with a shared commitment between the leading sector
Restorative Justice Principles in Banjar Customary Inheritance Disputes: A Normative Analysis of Out-of-Court Settlement Institutions through Adat Badamai Ahmad Sukris; Anwar Hafidzi; Nurul Listiyani; Tetiana Kolomoiets; Afif Khalid
El-Mashlahah Vol 15 No 2 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v15i2.10047

Abstract

Inheritance disputes in Banjar communities continue to increase as families confront controversies over unwritten norms, generational change, and rising land value, creating a growing need for culturally grounded solutions. These disputes reflect a broader trend in Indonesia where communities prefer non-court settlement when judicial rulings risk disrupting social cohesion. Within this plural legal landscape, families must navigate overlapping expectations from customary norms, Islamic law, and state regulations. This study addressed a key gap by examining how restorative justice principles operate within Banjar inheritance practices. Using a qualitative normative method, the research analyzed primary legal materials, documented customary procedures, court decisions, and academic literature. The findings showed that adat badamai integrated restorative values through open dialogue, inclusive deliberation, and relational repair among heirs. The study concluded that adat badamai provides an effective culturally rooted model of restorative justice and recommends stronger legal recognition and enhanced mediator training.
The Effect Of Economic Development On The Fulfillment Of The Right To A Good And Healthy Environment In South Kalimantan Province Nurul Listiyani; Rizka Zulfikar; Muhammad Erfa Redhani
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 2 No. 6 (2021): December 2021
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v2i6.147

Abstract

The right to a good and healthy environment is a human right guaranteed by the 1945 Constitution. Human rights in the field of the environment are very important, therefore the government should be present in ensuring that citizens get a good and healthy environment. The fulfillment of the right to a good and healthy environment is strongly influenced by variables outside the law such as economic variables, poverty, unemployment, and the Human Development Index (HDI).Because of that, This study aims was to exploring the relationship of sectoaral regional income (SRI), poverty, unemployment and Human Development Index (HDI) in spesific region to the environment quality.  Indicators used in this research are SRI of the industrial sector, mining sector, agricultural/plantation /forestry/fishery/livestock sectors, poverty, unemployment and HDI.  The type data used is secondary data from the Department of Environment, the Department of Energy and Mineral Resources,  and also the Central Bureau of Statistics of South Kalimantan Province for the period 2006 – 2020.Because of that, This research using secondary data from Central Bureau of Statistics for period 2006 – 2020. The method used in this study is descriptive quantitative using structural equation model.   Our results from this study were (1) SRI of the industrial sector, mining sector, agricultural/plantation /forestry/fishery/livestock sectors, poverty, and human development index (HDI) were give significant effect to environment quality because all value of CR ≥ 1.96 and probability < 0.05 (2) The unemployment indicator was not give a significant effect to environment quality because from the effect test, the value of CR ≥ 1.96 and probability < 0.05.
Co-Authors Afif Khalid Ahmad Sukris Anwar Hafidzi Khairunnisa Fahriati Muhammad Erfa Redhani Muzahid Akbar Hayat NINGRUM AMBARSARI Rakhmat Nopliardy Riswandie, Iwan Rizka Zulfikar Tetiana Kolomoiets