Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN SASI
Lasabuda, Safa Nabila
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MANADO TAHUN 2014-2034 Lasabuda, Safa Nabila
LEX CRIMEN Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 dan bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 di mana dengan merode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 diatur dalam  Pasal 91 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut yaitu pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi, pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, serta pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kota). 2. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 terdapat dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034. Adapun pidana yang dapat dikenakan berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)Kata kunci: rencana tata ruang;
Legal Certainty in International Franchising: A Comparative Study between Indonesia and Singapore Iman, Aini Nurul; Asiah, Nur; Lasabuda, Safa Nabila; Ramadhani, Sri Indah
SASI Volume 31 Issue 3, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i3.3039

Abstract

Introduction: The rapid expansion of international franchises into Indonesia creates complex legal dynamics, especially when foreign entities from developed countries such as Singapore face protectionist regulations in developing countries. One of the central issues that reflects this tension is the policy of limiting the number of foreign franchise outlets to a maximum of 250 outlets. These policies create ambiguity in legal norms, threaten legal certainty, and create potential conflicts between domestic market protections and international commitments within the global trade framework.Purposes of the Research: This study aims to examine and analyze legal certainty in cross-border franchise agreements, focusing on the comparison of the legal system between Indonesia and Singapore.Methods of the Research: Normative juridical approaches and comparative methods are used to explore differences in legal structures, the principle of freedom of contract, and the role of the state in regulating franchise schemes in both jurisdictions.Results of the Research: This study found that Singapore, with its minimalist common law approach, provides a high degree of contractual flexibility for business actors. On the contrary, the Indonesian legal system tends to be interventionist but does not fully guarantee legal certainty due to ambiguity of norms and overlapping regulations. Therefore, this study recommends the importance of harmonization of cross-border regulations in supporting the legal certainty of international franchise agreements.
Co-Authors Iman, Aini Nurul Nur Asiah Ramadhani, Sri Indah