Cila Apriande
Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU, DAN KINERJA INDUSTRI TEPUNG TERIGU DI INDONESIA Apriande, Cila; Daryanto, Arief
Forum Agribisnis Vol 2, No 2 (2012): FA Vol 2 No 2 September 2012
Publisher : Forum Agribisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Flour is one of important crop commodity for Indonesian people. However, government interventions lead the formation of monopoli structure and capital accumulation. The purpose of the research is to analyze the structure, behavior and market performance of Indonesian flour industry. Structure-Conduct-Performance model is used to analyze the industry. The result shows that the industry structure is tight oligopoly where tight competition occurs among few big players. CR4 index is 76.3 percent and Hirchman-Herfindal Index is 3731.12. Price, as conduct indicator, is regulated by Flour Industry Association (Aptindo) with regards of international price and cost of transportation. Industry performance is inefficient or constable (either one or both) based on 10.75 PCM index. Government intervention is required to prevent market control by big players.
Reformulasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Cadangan Pangan Indonesia Utami, Anisa Dwi; Harianto; Apriande, Cila; Dewi, Triana Gita
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 5 No 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0502.598-603

Abstract

Penentuan jumlah cadangan pangan pemerintah yang mempertimbangkan menipisnya persediaan pangan yang menandai krisis pangan global, fluktuasi harga dan pasokan pangan dunia, potensi bencana alam, serta jumlah penduduk miskin dan rawan pangan yang masih tinggi di Indonesia diharapkan dapat menciptakan ketahanan pangan nasional dan menjaga keseimbangan cadangan pangan baik pada level nasional maupun level daerah. Langkah kebijakan strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) adalah melakukan penyesuaian perhitungan cadangan pangan yang termasuk di dalamnya adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah khususnya Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD). Formulasi CBPD perlu mengacu pada kebutuhan cadangan beras dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan pangan dan kebencanaan yang terjadi di setiap daerah. Sebagai indikator aspek kebencanaan, dapat digunakan persentase wilayah yang terdampak bencana dan kondisi kerawanan pangan dengan menggunakan indikator berupa persentase prevalensi kerawanan pangan (Prevalence of undernourishment). Sebagai faktor pembobot dapat digunakan indeks risiko kerawanan bencana (IRBI) sebagai pendekatan dalam menghitung tingkat risiko kebencanaan yang diasumsikan akan menjadi faktor utama terjadinya kerawanan pangan dan juga memengaruhi stabilitas harga pangan. Dengan demikian penghitungan kebutuhan cadangan beras diperoleh dengan mengalikan variabel-variabel tersebut dengan jumlah penduduk dan konsumsi beras per kapita selama satu tahun untuk setiap Kabupaten/Kota. Dengan memperhitungkan sebaran kepemilikan (penguasaan) beras di masyarakat, CBPD ditetapkan sebesar 0.5% dari total kebutuhan cadangan beras yang terdiri dari 20% CBPD pemerintah provinsi dan 80% merupakan cadangan beras pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota. Adapun penghitungan CBPD untuk setiap kabupaten/kota sebaiknya ditentukan dengan mempertimbangkan faktor produksi dan kemampuan anggaran dengan menghitung proporsi setiap faktor tersebut dibandingkan dengan total nilai dalam satu provinsi.