Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Practical Barriers to Auction of Confiscated Objects for Corruption Crime Gholibuddin Zuhairmanto; Retno Saraswati; Kornelius Benuf
Jurnal Daulat Hukum Vol 5, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v5i1.18555

Abstract

This study aims to determine the implementation of the auction of confiscated objects of corruption carried out by the Kulon Progo District Attorney, as well as to find out the obstacles that exist in the process of auctioning confiscated objects of corruption. This study uses a research method with an empirical juridical approach, and a descriptive analytical research specification. This research was conducted at the Kulon Progo District Attorney's Office. The crime of corruption in recent decades has become an issue that has been widely discussed in both print and electronic media by all members of the public, because several persons suspected of committing a criminal act of corruption cannot be separated from office holders in Indonesia, consisting of executives, Legislative and even up to the Judiciary. Based on the research results, it is known that the auction implementation based on PMK No. 27/PMK.06/2016 concerning Instructions for Implementation of Auctions and PMK No. 13/PMK.06/2018 Concerning the Auction of Confiscated Objects, State Loot, or Executed Confiscated Objects Originating from the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The obstacles encountered by the Kulon Progo District Attorney's Office in the auction process, such as in the case of correspondence between the Prosecutor's Office and the KPKNL, the length of time the results of the trial came out which could result in a decrease in the value of the confiscated goods. Problems related to the implementation of electronic auctions are also still an obstacle.
Menciptakan Generasi Muda Berkualitas sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Djatmiko , Agus; Ningrum, Esti; Zuhairmanto, Gholibuddin
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/wikuacitya.v4i1.342

Abstract

Pernikahan adalah suatu hubungan penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan ikatan, baik dalam aspek fisik maupun emosi, antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bermakna sehingga dapat membahagiakan satu sama lain. Pemerintahan telah menetapkan peraturan terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa usia pernikahan yang ideal ialah usia 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 untuk laki-laki. Dengan usia tersebut perempuan dan laki-laki dinilai telah matang secara mental fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga. Namun hingga saat ini di Indonesia masih terdapat kasus pernikahan yang dilakukan dibawah batasan umur atau dikenal dengan istilah pernikahan dini.
Peningkatan Pemahaman Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Regulasi Pajak gholibuddin zuhairmanto; wahyu hariadi; agoes djatmiko
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.564

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan dengan karakteristik tertentu yang memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Pemahaman yang kurang tentang regulasi PBB, terutama dengan adanya perubahan peraturan terbaru, seringkali menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak oleh masyarakat.pemahaman masyarakat mengenai PBB sering kali masih rendah, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan kesalahan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum mengenai PBB menjadi krusial untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.Hukum pajak, memiliki kompleksitas tersendiri yang kerap membingungkan masyarakat awam. Faktor seperti peraturan perundang-undangan yang terus berubah, prosedur administrasi yang rumit, dan kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pajak, berkontribusi pada rendahnya tingkat pemahaman hukum pajak di kalangan masyarakat.