Garuda - Garba Rujukan Digital

JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT Ningrum, Esti
Cakrawala Hukum Vol 15, No 41 (2013): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sifat pluralisme atau adanya keanekaragaman corak budaya di Indonesia bukan suatu hal yang mengancam keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi justru merupakan aset yang besar dalam rangka membangun konsepsi hukum yang berkembang mengikuti masyarakat dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan memfungsikan hukum sebagai pengatur masyarakat. Sifat pluralisme ini dikarenakan adanya peraturan hukum yang merupakan peninggalan zaman penjajahan kolonial maupun peraturan hukum yang terbentuk dari sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan yang patut di masyarakat (the living law) atau lebih dikenal dengan hukum adat. Hal inilah yang menjadikan hukum adat sebagai sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang merefleksikan unsur-unsur dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan pembinaan hukum yang memperhatikan hukum adat ini, maka diharapkan Indonesia akan mendapatkan suatu sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai kehidupan dalam era globalisasi. Indonesia sekarang ini yang sedang berusaha untuk menyempurnakan sistem hukum nasional yang masih belum menemukan kejelasan Â dengan memperhatikan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yaitu hukum agama dan hukum adat, dan berupaya mereformasi semua peraturan hukum baik itu warisan kolonial maupun yang dianggap sudah tidak layak lagi. Lembaga gadai dalam hukum adat ini cenderung dipilih masyarakat karena terdapat kemudahan-kemudahan di dalam prosedurnya dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya yang sudah ada dengan penggunaan prosedur yang rumit. Akan tetapi hal ini tidak juga lepas dari beberapa kelemahan, hal ini dikarenakan hukum yang mengatur permasalahan gadai adat ini tidak bersifat baku dan tertulis, yang dalam prakteknya perjanjian gadai dilangsungkan hanyalah berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga sebagai akibatnya sering kali timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian gadai salah satunya adalah masalah dalam jaminan kepastian hukum suatu perjanjian gadai yang menggunakan hukum adat tanpa adanya bukti tertulis, formal dan legal.

PENGGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara) Muâ€™alim, Ilham; Djatmiko, Agoes; Ningrum, Esti
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.129

Untuk mengetahui ketentuan dan akibat hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa (Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitan adalah penerapan hukum in abstractodalam perkara in concreto (Clinical Legal Research). Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Kesimpulan: - Secara regulatif Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Bupati Banjarnegara Nomor :142.41/148/Setda/2016-R Tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. - Akibat hukum dari Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, yaitu tidak terdapat akibat hukum, karena mendapat persetujuan Bupati Banjarnegara sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

USE OF VILLAGE FUND OUTSIDE THE VILLAGE FUND PRIORITY (CONSTRUCTION OF A VILLAGE HALL IN ADIPASIR VILLAGE, RAKIT DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY) Muâ€™alim, Ilham; Djatmiko, Agoes; Ningrum, Esti
Ganesha Law Review Vol 3 No 1 (2021): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

To find out the legal provisions and consequences of the use of Village Funds Outside the Priority of Village Funds (Development of Village Halls in Adipasir Village, Rakit District, Banjarnegara Regency). To achieve this goal the researcher uses the Normative Juridical Approach method, Research Specification is the application of law in abstracto in cases in concreto (Clinical Legal Research). The method of presenting data is presented in the form of a description arranged systematically, logically, and rationally. Conclusions: - Regulatively the Use of Village Funds Outside Priority for the Development of Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency is in accordance with the provisions in the Banjarnegara Regent's Letter Number: 142.41/148/Setda/2016-R dated April 25, 2016 concerning Recommendations on the Use of Village Funds in Outside the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2016. - The legal consequences of the use of Village Funds outside the Priority of Village Funds for the Development of the Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency, namely there are no legal consequences, due to the approval of the Banjarnegara Regent in accordance with Article 27 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance Number : 247/PMK.07/2015 concerning Procedures for the Allocation, Distribution, Use, Monitoring and Evaluation of Village Funds.

PROBLEMS OF DISPUTE RESOLUTION REGIONAL CHIEF ELECTION (GOVERNOR, REGENTS AND MAYOR) Esti Ningrum; Jawade Hafidz
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The aim of research conducted in this study, is to analyze the problems of the settlement of disputes local election. The problems of settlement of disputes in the implementation of local elections is problematic power of the judiciary in resolving disputes elections daerahmatika power of the judiciary in resolving disputes local elections, and Problems In Dispute Settlement local elections which disputes the results of the local elections of powers MA into the power of the Court, power in the State Administrative Court judge Decision Peneyelnggara local elections, the power of the General Court in dealing with criminal abuses Daeran elections and enforcement of the code of conduct by the Honorary Board of the General Election Organizer.

Fungsi dan Kedudukan Kelembagaan Pemerintahan Desa menurut UU No 6 tahun 2014 esti ningrum; wahyu hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.185

With the reform of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regarding the re-arrangement of villages, this can be read in Article 18B paragraph 2 which reads "The state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are alive and well. with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated by law.” It is clear that a village formed based on original law is already in and recognized by law. The village is an autonomous region that has its own government in managing and regulating the community based on the aspirations of the community. Regarding the Village/ Traditional Village institutions, namely the Village/ Traditional Village Government (executive) and the Village Governance (legislative), including Village Community Institutions and Traditional Institutions. The Village Government consists of the Village Head and Village Apparatus. The Village and Traditional Village Government organizers are the Village Head and/or Traditional Village Head and the Village and/or Traditional Village Consultative Body, while those who lead the administration are the Village Head and/or Traditional Village. The Village Head and the Traditional Village Head have a very important role because they are extensions of the state who are close to the community and as leaders of the Village/ Traditional Village community, so it is clear that the Village Head and Traditional Village Head are domiciled as the Head of the Village Government and or Traditional Village. Keywords: Function, Status, Institutional, village government Abstrak. Diadakannya reformasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terhadap Desa diadakan pengaturan kembali, hal ini dapat kit abaca pada Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undangungi”.Hal tersebut nyatalah bahwa desa yang terbentuk berdasarkan hukum asli dilindungi dah dihormati serta diakui keberadaannya,oleh undang-undang. Desa merupakan daerah otonom yang mempunyai pemerintahan sendiri dalam mengurus dan mengatur masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat Oleh karenanya desa merupakan suatu pemerintahan maka wajarlah kalau di dalam pemerintahannya di bentuklah Kelembagan Pemerintahan Desa, yang mana kelembagaan desa tersebut mempunyai kedudukan dan juga mempunyai fangsi. Mengenai kelembagaan Desa/ Desa Adat yaitu Pemerintah Desa/ Desa Adat (eksekutif) dan Badan Permusyawaratan Desa (legislatif), termasuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelanggara Pemerintahan Desa maupun Desa Adat adalah Kepala Desa dan atau Kepala Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa dan atau Desa Adat, sedangkan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahannya adalah Kepala Desa dan atau Desa Adat. Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat Desa/ Desa Adatnya, jadi jelaslah bahwa Kepala Desa maupun Kepala Desa Adat berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa dan atau Desa Adat. Kata Kunci : Fungsi, Kedudukan, Kelembagaan, PemerintahanDesa

Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Negara Di KPP Pratama Purwokerto Ninik Hartariningsih; Esti ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.140

The National Development Goals of the Republic of Indonesia is to improve the people's welfare both materially and spiritually. In order to achieve this goal, a very large development budget is required. One of the efforts to achieve increased revenue for this development a utilize domestic sources of funds, one of which is taxes. One of the policies that need to be considered is the provision of tax amnesty. This policy is expected to increase the tax subject and tax object. The tax subject can be in the form of the return of funds that are abroad, while the tax object is an increase in the number of taxpayers. How is the effect of the application of tax amnesty on state revenue at KPP Pratama Purwokerto?. Implementation of Tax Amnesty in encouraging state revenue, the government issues a tax amnesty policy. The tax amnesty policy must be seen as a fundamental economic policy, so it is not just a fiscal-related policy, especially tax. So this is a policy with a wider dimension, general economic policy, the first reason is from the tax side itself, and with the tax amnesty there is potential for revenue to increase in the APBN. The APBN is more sustainable and the government's ability to spend or for spending is also getting bigger so that this will automatically help a lot of development programs, not only infrastructure but also improvement of community welfare. The taxpayer compliance ratio in Indonesia is still low when compared to the ratios in developed countries. Many factors cause this low ratio, including the low level of public awareness in carrying out tax payment and reporting obligations, the minimum number of tax authorities or tax auditors, and so on. Keyword : Effect, Application, Tax Allowance, State RevenueTujuan Pembangunan nasional Negara Kesatun Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Demi mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satu usaha mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya pajak. salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Bagaimana pengaruh penerapan pengampunan pajak (Tax Amnesty) terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Purwokerto. Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di dalam mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum, sebab pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita lebih sustainable. APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya : rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya.Kata kunci: Pengaruh, Penerapan,Pengampuan Pajak, Penerimaan Negara

Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sebagai Dampak Covid-19 Dilihat Dari Aspek Hukum Ketatanegaraan Esti Ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.122

The delay phase of the election of Regional Head (elections) as the impact COVID-19 from the aspect of constitutional law has mendapatan legal basis ie Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2020 concerning Third Amendment Act No. 1 of 2015 concerning Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and Mayors Into Act.2. Preparation of regulations in anticipating problems that arise in the postponement of the stages of the implementation of the election of Regional Heads as a result of COVID-19 has been regulated in Law Number 10 Year 2016 concerning Second Amendment to Law Number 1 Year 2015 concerning Establishment of Government Regulations Substituting Laws Number 1 of 2014.Keywords: The stages of implementing the Regional Head Election, Covid-19, Legal Aspects of ConstitutionalityÂ Abstrak. Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai dampak COVID-19 dilihat dari aspek hukum ketatanegaraan telah mendapatan payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Persiapan regulasi dalamÂ mengantisipasi persoalan yang muncul dalam penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagai dampak COVID-19 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.Kata kunci : Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Covid-19, Aspek Hukum Ketatanegararaan

Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Kabupaten Banyumas ninik hartariningsih; esti ningrum; wahyu hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.167

ABSTRACT The number of cases or disputes in the field of land, one of which is due to the existence of multiple certificates, in which this problem can be caused by good ethics and good ethics. This is because land has a close relationship with humans, both for housing and for business. Therefore, the law requires the owner of land rights to register their land, so that they have legal guarantees and guarantees of their rights. Double certificates occur in the case of land being abandoned by a certified owner, for a period of more than 20 years so that the land grows with a thicket, which is then controlled by someone else in good faith for more than 20 years, then the person increases his right of ownership. This is justified by law because the person has controlled the land for more than 20 years, in addition, because the land has been neglected for more than 20 years, the right to annul the land is controlled by the State. Keywords: BPN/ATR, Solution, Double Certificate Abstrak. Banyaknya kasus/sengketa dibidang pertanahan, yang salah satunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah ini dapat dikarenakan etikat tidak baik maupun etikat baik. Hal ini dikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Oleh karenanya Undang- Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminan haknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan oleh pemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudian dikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun, kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik.Hal ini dibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanah tersebut ditelntarkan selama lebih Dri 20 tahun, maka haknya hapus tanah dikuasai oleh Negara. Kata Kunci : BPN/ATR, Penyelesaian, Sertifikat Ganda

Peninjauan Kembali Pelaksanaan Landreform Di Indonesia Ninik Hartariningsih; esti ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Agrarian Principal Law is the legal basis for the implementation of Landreforn, because in this law there are several articles relating to the implementation of Landreform (Articles 7, 13 (2), 14, 17). These articles are only the main points, so as the implementation, he published Law No.56 / Prp / 1960 on the Determination of Agricultural Land Area, which was later known as the Landrefrom Law. Many rich people and officials are competing with each other to buy enough land outside their homes on the grounds that it is a backup for old age. Occurrence of large-scale land manipulation carried out by speculators.Keywords: Review, Implementation, Landreform.Â AbstrakUndang-Undang Pokok Agraria merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan Landreforn, sebab dalam undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang berkenanan dengan pelaksanaan Landreform (Pasal 7, 13 (2), 14, 17). Pasal-Pasal tersebut hanya berupa pokok-pokoknya saja maka sebagai pelaksanaanya diterbitkannya Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Landrefrom. Banyaknya orang-orang kaya maupun pejabat yang saling berlomba-lomba untuk membeli tanah yang cukup luas diluar tempat tinggalnya dengan alasan sebagai cadangan untuk dihari tua. Terjadinya manipulasi tanah dalam jumlah yang cukup besar yang dilakukan oleh para speculator.Kata Kunci : Peninjauan, Pelaksanan, Landrefrom.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ninik hartariningsih; esti ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The purpose of this study was to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 9 of 2009 and how the results achieved with the implementation of this Regulation. While the usefulness of this research study is Teoritis.hasil expected to be contributions to the development of the science of law and various legal products produced by the Regional Government of Banyumas, whereas Practical Uses the results of this study are expected to assist local governments in finding out if there is a constraint jalan field. Besides, it is also the implementation of the regulation can achieve prosperity for the village head and the device village.Adapun This research used normative juridical approach, which is based approach Normative legal disciplines, as sisitem rules and the data or examine the problems adhering to the terms of Juridical . Specifications Research, Research this Normative legal use, the type of Clinical Legal Research, the research to find the case law In Abstrakto In Conereto. The material of this study is the Implementation of Regulation No. 9 of 2009. The location Research, Some Banyumas Regency Village and University library Wijayakusuma Purwokerto, Banyumas Regional Library. Sekender Data Source Data is sourced in legislation, official documents that exist at the district and village, literature and journals and the internet was associated with law. Keyword: regulation, status, financial, Village Head and the Device Village. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 serta bagaimana hasil yang dicapai dengan pelaksanaan Perda ini. Sedangkan Kegunaan Penelitian secara Teoritis.hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menemukan jalan keluar jika terjadi kendala dilapangan.Disamping itu juga dengan pelaksanaan Perda tersebut dapat mencapai kesejahteraan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa.Adapun Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atas dasar disiplin ilmu hukum yang Normatif, sebagai sisitem kaidah dan dalam mencari data atau menelaah masalah berpegang pada segi Yuridis. Spesifikasi Penelitian,Penelitan ini mengunakan hukum Normatif, dengan type Clinical Legal Research, yaitu penelitian untuk menemukan hukum In Abstrakto dalam perkara In Conereto. Materi dari penelitian ini adalah Pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2009. Lokasi Penelitian, Beberapa Desa Kabupaten Banyumas dan perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Sumber Data adalah Data Sekender yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang ada di Kabupaten maupun di Desa, literatur-literatur maupun jurnal dan internet yang berhubungan dengan hukum. Kata Kunci : Perda, Kedudukan, keuangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search