Garuda - Garba Rujukan Digital

Fasilitas Kredit Tanpa Hak Jaminan Kebendaan ( Studi Pemberian Kartu Kredit Di Bank Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk/Hasil Penelitian ) Pudyastiwi, S.H., M.H., Elisabeth; Budiarto.S.H.,M.M., Anton; Ningrum, S.H., M.Hum, Esti
Cakrawala Hukum Vol 16, No 42 (2014): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana sistem pengamanan fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui pemberian kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan penelitian ini bersifatÂ yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat penerapan hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan pemberian fasilitas kredit tanpa hak jaminan kebendaan melalui sarana kartu kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sistem pengamanan atas fasilitas kredit yang disalurkan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: Penerapan teknis bank lebih menekankan pada aspek bonafiditas kekayaan, yang penetapannya didasarkan pada hasil evaluasi atas informasi pribadi, informasi pekerjaaan, informasi keuangan dan informasi pemenuhan persyaratan.Hak-hak bank yang ada dalam perjanjian, baik yangÂ preventif seperti hak memperoleh informasi kondisi keuangan pemegang kartu di lembaga pembiayaan lain, pembatasan jumlah plafon kredit yang bisa dicairkan, mengubah isi perjanjian secara sepihak dan memblokir atau membatalkan penggunaan kartu untuk menyerahkan secara suka rela hartanya untuk dieksekusi bila debitur wanprestasi.Penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau dengan prosedur balik nama. Â Keywords:Â Kredit, Jaminan, Kartu Kredit

JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN GADAI TANAH MENURUT HUKUM ADAT Ningrum, Esti
Cakrawala Hukum Vol 15, No 41 (2013): Cakrawala Hukum
Publisher : Cakrawala Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sifat pluralisme atau adanya keanekaragaman corak budaya di Indonesia bukan suatu hal yang mengancam keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi justru merupakan aset yang besar dalam rangka membangun konsepsi hukum yang berkembang mengikuti masyarakat dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan memfungsikan hukum sebagai pengatur masyarakat. Sifat pluralisme ini dikarenakan adanya peraturan hukum yang merupakan peninggalan zaman penjajahan kolonial maupun peraturan hukum yang terbentuk dari sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan yang patut di masyarakat (the living law) atau lebih dikenal dengan hukum adat. Hal inilah yang menjadikan hukum adat sebagai sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang merefleksikan unsur-unsur dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan pembinaan hukum yang memperhatikan hukum adat ini, maka diharapkan Indonesia akan mendapatkan suatu sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai kehidupan dalam era globalisasi. Indonesia sekarang ini yang sedang berusaha untuk menyempurnakan sistem hukum nasional yang masih belum menemukan kejelasan Â dengan memperhatikan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yaitu hukum agama dan hukum adat, dan berupaya mereformasi semua peraturan hukum baik itu warisan kolonial maupun yang dianggap sudah tidak layak lagi. Lembaga gadai dalam hukum adat ini cenderung dipilih masyarakat karena terdapat kemudahan-kemudahan di dalam prosedurnya dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya yang sudah ada dengan penggunaan prosedur yang rumit. Akan tetapi hal ini tidak juga lepas dari beberapa kelemahan, hal ini dikarenakan hukum yang mengatur permasalahan gadai adat ini tidak bersifat baku dan tertulis, yang dalam prakteknya perjanjian gadai dilangsungkan hanyalah berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga sebagai akibatnya sering kali timbul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian gadai salah satunya adalah masalah dalam jaminan kepastian hukum suatu perjanjian gadai yang menggunakan hukum adat tanpa adanya bukti tertulis, formal dan legal.

PENGGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara) Muâ€™alim, Ilham; Djatmiko, Agoes; Ningrum, Esti
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.129

Untuk mengetahui ketentuan dan akibat hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa (Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitan adalah penerapan hukum in abstractodalam perkara in concreto (Clinical Legal Research). Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Kesimpulan: - Secara regulatif Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Bupati Banjarnegara Nomor :142.41/148/Setda/2016-R Tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. - Akibat hukum dari Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, yaitu tidak terdapat akibat hukum, karena mendapat persetujuan Bupati Banjarnegara sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

USE OF VILLAGE FUND OUTSIDE THE VILLAGE FUND PRIORITY (CONSTRUCTION OF A VILLAGE HALL IN ADIPASIR VILLAGE, RAKIT DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY) Muâ€™alim, Ilham; Djatmiko, Agoes; Ningrum, Esti
Ganesha Law Review Vol 3 No 1 (2021): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

To find out the legal provisions and consequences of the use of Village Funds Outside the Priority of Village Funds (Development of Village Halls in Adipasir Village, Rakit District, Banjarnegara Regency). To achieve this goal the researcher uses the Normative Juridical Approach method, Research Specification is the application of law in abstracto in cases in concreto (Clinical Legal Research). The method of presenting data is presented in the form of a description arranged systematically, logically, and rationally. Conclusions: - Regulatively the Use of Village Funds Outside Priority for the Development of Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency is in accordance with the provisions in the Banjarnegara Regent's Letter Number: 142.41/148/Setda/2016-R dated April 25, 2016 concerning Recommendations on the Use of Village Funds in Outside the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2016. - The legal consequences of the use of Village Funds outside the Priority of Village Funds for the Development of the Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency, namely there are no legal consequences, due to the approval of the Banjarnegara Regent in accordance with Article 27 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance Number : 247/PMK.07/2015 concerning Procedures for the Allocation, Distribution, Use, Monitoring and Evaluation of Village Funds.

PROBLEMS OF DISPUTE RESOLUTION REGIONAL CHIEF ELECTION (GOVERNOR, REGENTS AND MAYOR) Esti Ningrum; Jawade Hafidz
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The aim of research conducted in this study, is to analyze the problems of the settlement of disputes local election. The problems of settlement of disputes in the implementation of local elections is problematic power of the judiciary in resolving disputes elections daerahmatika power of the judiciary in resolving disputes local elections, and Problems In Dispute Settlement local elections which disputes the results of the local elections of powers MA into the power of the Court, power in the State Administrative Court judge Decision Peneyelnggara local elections, the power of the General Court in dealing with criminal abuses Daeran elections and enforcement of the code of conduct by the Honorary Board of the General Election Organizer.

USE OF VILLAGE FUND OUTSIDE THE VILLAGE FUND PRIORITY (CONSTRUCTION OF A VILLAGE HALL IN ADIPASIR VILLAGE, RAKIT DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY) Ilham Mu’alim; Agoes Djatmiko; Esti Ningrum
Ganesha Law Review Vol 3 No 1 (2021): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v3i1.221

To find out the legal provisions and consequences of the use of Village Funds Outside the Priority of Village Funds (Development of Village Halls in Adipasir Village, Rakit District, Banjarnegara Regency). To achieve this goal the researcher uses the Normative Juridical Approach method, Research Specification is the application of law in abstracto in cases in concreto (Clinical Legal Research). The method of presenting data is presented in the form of a description arranged systematically, logically, and rationally. Conclusions: - Regulatively the Use of Village Funds Outside Priority for the Development of Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency is in accordance with the provisions in the Banjarnegara Regent's Letter Number: 142.41/148/Setda/2016-R dated April 25, 2016 concerning Recommendations on the Use of Village Funds in Outside the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2016. - The legal consequences of the use of Village Funds outside the Priority of Village Funds for the Development of the Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency, namely there are no legal consequences, due to the approval of the Banjarnegara Regent in accordance with Article 27 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance Number : 247/PMK.07/2015 concerning Procedures for the Allocation, Distribution, Use, Monitoring and Evaluation of Village Funds.

PENGGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara) Ilham Mu’alim; Agoes Djatmiko; Esti Ningrum
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jmpppkn.v2i1.129

Untuk mengetahui ketentuan dan akibat hukum Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa (Pembangunan Balai Desa di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitan adalah penerapan hukum in abstractodalam perkara in concreto (Clinical Legal Research). Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Kesimpulan: - Secara regulatif Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Bupati Banjarnegara Nomor :142.41/148/Setda/2016-R Tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Penggunaan Dana Desa Di Luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. - Akibat hukum dari Penggunaan Dana Desa di Luar Prioritas Dana Desa untuk Pembangunan Balai Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, yaitu tidak terdapat akibat hukum, karena mendapat persetujuan Bupati Banjarnegara sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

USE OF VILLAGE FUND OUTSIDE THE VILLAGE FUND PRIORITY (CONSTRUCTION OF A VILLAGE HALL IN ADIPASIR VILLAGE, RAKIT DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY) Ilham Mu’alim; Agoes Djatmiko; Esti Ningrum
Ganesha Law Review Vol 4 No 1 (2022): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v4i1.1502

To find out the legal provisions and consequences of the use of Village Funds Outside the Priority of Village Funds (Development of Village Halls in Adipasir Village, Rakit District, Banjarnegara Regency). To achieve this goal the researcher uses the Normative Juridical Approach method, Research Specification is the application of law in abstracto in cases in concreto (Clinical Legal Research). The method of presenting data is presented in the form of a description arranged systematically, logically, and rationally. Conclusions: - Regulatively the Use of Village Funds Outside Priority for the Development of Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency is in accordance with the provisions in the Banjarnegara Regent's Letter Number: 142.41/148/Setda/2016-R dated April 25, 2016 concerning Recommendations on the Use of Village Funds in Outside the Priority of the Use of Village Funds for Fiscal Year 2016. - The legal consequences of the use of Village Funds outside the Priority of Village Funds for the Development of the Adipasir Village Hall, Rakit District, Banjarnegara Regency, namely there are no legal consequences, due to the approval of the Banjarnegara Regent in accordance with Article 27 Paragraph (1) Regulation of the Minister of Finance Number : 247/PMK.07/2015 concerning Procedures for the Allocation, Distribution, Use, Monitoring and Evaluation of Village Funds.

LEGAL CONSTRUCTION FOR SETTLEMENT OF SPATIAL PLANNING DISPUTES AFTER THE LAW NO.11 OF 2020 ABOUT JOB CREATION APPLIED Sardjana Orba Manullang; Viorizza Suciani Putri; Yessy Kusumadewi; Esti Ningrum
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i1.6689

Based on experts' observations, in Indonesia, there are many phenomena of structural disputes in the use of space, namely disputes caused by policies and or decisions of public officials, both at the central and regional levels, which cause many victims in society and impact a very wide area. Before the birth of the Job Creation Law, Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning regulated spatial disputes and their resolution. Still, the arrangements were unclear and often led to confusion with the mechanism for resolving spatial use violations through administrative/criminal sanctions. This study examines the Legal Construction of Spatial Planning Dispute Resolution After the Job Creation Law was enacted. The research is normative legal research with a statutory approach taken from secondary and tertiary data, which is then analyzed . And will be analyzed by descriptive-analytical methods. The results of the study show that at the time the Job Creation Law was issued, legal reconstruction was carried out by clarifying the rules regarding spatial planning disputes, which consisted of (1) Categorizing spatial planning disputes as one of the instruments for controlling spatial use, (2) clarifying the identification of spatial planning disputes, (3) clarifies the subject and object of spatial planning disputes, (4) clarifies the mechanism for resolving spatial planning disputes and (5) clarifies the authority of each Central and Regional government.

PENDAMPINGAN BAGI GURU PAUD MEKAR SARI KELURAHAN KRANJI TENTANG MEDIA LITERASI ANAK USIA DINI Esti Ningrum; Wahyu Hariadi; Ranjani Ranjani
Abdimas Galuh Vol 5, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v5i1.9775

Kemajuan teknologi yang semakin pesat ini menuntut masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri, tak terkecuali bagi anak usia dini. Sehingga menjadi penting untuk memberikan bekal mengenai media literasi bagi anak usia dini. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat di sekitar PAUD Mekar Sari Kelurahan Kranji, khususnya kepada orangtua, guru, seluruh lapisan masyarakat lain yang kemungkinan memiliki keterbatasan pemahaman berkaitan dengan media literasi sehingga mendapatkan pemahaman berkaitan dengan pentingnya media literasi bagi anak usia dini. Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pendamping Universitas Wijayakusuma Purwokerto ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan. Dari beberapa sosialisasi dan pendampingan yang diberikan oleh tim pendamping, guru PAUD Mekar Sari dan masyarakat Kelurahan Kranji kemudian dapat turut mengembangkan dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya media literasi untuk ditanamkan kepada anak sejak usia dini, untuk kemudian dapat dipraktikan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-harinya.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search