Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DIPLOMASI DAN NEGOSIASI KOREA SELATAN TERHADAP ISU COMFORT WOMEN PADA ERA MOON JAE-IN Zahra Ramadhani Fitria; Harmonis
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.967

Abstract

Diplomasi dan negosiasi Korea Selatan dalam menangani isu Comfort Women (wanita yang menjadi korban perbudakan seksual selama Perang Dunia II) selama pemerintahan Moon Jae-in. Isu tersebut telah menjadi sumber konflik antara Korea Selatan dan Jepang, dan pemerintahan Moon Jae-in dianggap sebagai periode penting dalam mencari solusi melalui pendekatan diplomatik. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, penulis meneliti kebijakan pemerintah Moon Jae-in terhadap isu tersebut, hubungan diplomatik dengan Jepang, serta proses negosiasi yang terlibat. Hasil penelitian ini mengungkap dampak positif dan tantangan yang masih dihadapi, dengan mempertimbangkan respons masyarakat dan opini publik. Kesimpulan jurnal ini mencakup pencapaian diplomasi Korea Selatan, tantangan yang dihadapi, dan implikasinya terhadap hubungan internasional, sambil memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, termasuk peran potensial masyarakat sipil dalam penyelesaian isu Comfort Women.
Strategi Politik Media Untuk Membangun Citra Positif Presiden Prabowo-Gibran, Dalam Konten Seputar iNews RCTI Isnaini, Ahad; M. Harish Ishlah; Usman Mansur; Abdurrahman; Harmonis
CARAKA : Indonesia Journal of Communication Vol. 6 No. 2 (2025): CARAKA : Indonesia Journal of Communication
Publisher : Indonesian Scientific Journal (Jurnal Ilmiah Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25008/caraka.v6i2.232

Abstract

Penelitian ini membahas strategi politik media dalam membangun citra positif Presiden Prabowo-Gibran melalui tayangan Seputar iNews RCTI di platform YouTube. Media, khususnya media digital seperti YouTube, memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan legitimasi politik melalui konten audiovisual yang menarik dan persuasif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi, penelitian ini mengungkap bahwa media Seputar iNews RCTI cenderung menampilkan narasi yang membingkai Presiden Prabowo dalam sorotan positif, baik melalui pemberitaan capaian kebijakan, kunjungan internasional, hingga kegiatan sosial. Strategi framing yang digunakan memperkuat personal branding dan legitimasi politik, namun juga mengaburkan batas antara pemberitaan objektif dan kepentingan politik. Keberpihakan media yang tampak sistematis ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi jurnalisme dan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang mampu mempengaruhi persepsi publik secara masif. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali peran media dalam menjaga integritas, objektivitas, dan keberimbangan dalam demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam kajian politik media kontemporer.
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN POLITIK PADA MEDIA LOKAL “SAMARINDA BERADAB” Rosya Amalia; Harmonis
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1883

Abstract

This study aims to analyze political news framing in the local media “Samarinda Beradab,” particularly regarding the performance of the Mayor of Samarinda. The media generally presents neutral reporting but tends to emphasize positive aspects of government performance. This raises concerns about the construction of a favorable public image. This research uses a qualitative approach through literature study and content analysis of Instagram and Facebook posts. The findings indicate that the media framing consistently portrays leadership as responsive, solution-oriented, and proactive. Additionally, there is an indication of positive bias characterized by dominant government perspectives, minimal criticism, and consistently positive narratives, even in potentially negative issues. Therefore, “Samarinda Beradab” functions more as a government communication tool rather than a fully balanced media outlet.
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Transparansi Pejabat Publik di Indonesia Sukendi; Harmonis
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 5 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Mei 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i5.1997

Abstract

Public information disclosure is a crucial component of realizing transparent, accountable, and democratic governance. This study aims to analyze the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure on the transparency of public officials in Indonesia and to identify obstacles to its implementation. The research method used is normative juridical with a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. The research data were obtained through a literature review sourced from laws and regulations, books, scientific journals, and official data from the Central Information Commission of the Republic of Indonesia. Research shows that the implementation of the Public Information Disclosure Law has encouraged increased public information disclosure in Indonesia. The Central Information Commission of the Republic of Indonesia, through the launch of the 2025 Public Information Disclosure Index (IKIP), emphasized that information disclosure is a strategic instrument in supporting good and accountable governance. However, the results of the 2025 Public Information Disclosure Monitoring and Evaluation (Monev) indicate that transparency implementation is still not optimal because of the 387 public bodies monitored, 121 public bodies are categorized as "Not Informative" and 34 public bodies are categorized as "Less Informative". This study found that obstacles to the implementation of the Public Information Disclosure Law are influenced by the low commitment of some public officials to information transparency, limited human resources and information technology, and an ineffective information service bureaucracy. Therefore, strengthening oversight, increasing the capacity of Information and Documentation Management Officers (PPID), and optimizing digital-based information services are needed to increase government transparency and accountability in accordance with the principles of good governance.