Garuda - Garba Rujukan Digital

STATUS HUKUM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL SYARIAH Diman Ade Mulada
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 6 No. 2 (2021): Meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang hukum Islam
Publisher : LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to explain the legal status of the Financial Services Authority regulations governing legal protection for Islamic capital market investors. The type of research used is normative legal research with the Legislation approach and the Conceptual approach. The results of this study are that based on the provisions of Article 4 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, it is stated that the guidance, regulation and supervision of financial service activities in the capital market sector is carried out by Bapepam LK which then transfers the authority to the OJK after the enactment of the Act. Law No. 21 of 2011, so that based on the Act, Article 8 gives authority to OJK to stipulate OJK regulations as a form of regulatory task. Thus, several Financial Services Authority regulations that regulate legal protection for Sharia Capital Market investors have a valid legal status, because they are in accordance with Law No. 12 of 2011 in Article 8 Paragraph (1) which regulates the types of Legislation and Regulations. Invitations other than those referred to in Article 7 Paragraph (1) are recognized to exist and have binding legal force as long as they are ordered by a higher Legislation or formed based on authority

Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor Diman Ade Mulada
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dalam melaksanakan proyek pemerintah, untuk menjamin pihak pemberi tugas (pemerintah) untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu dan kualitas yang dijanjikan oleh kontraktor, maka dipersyaratkan adanya suatu jaminan yang harus diberikan oleh kontraktor kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan oleh kontraktor adalah jaminan yang berbentuk bank garansi. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi antara pemerintah dengan kontraktor yang menggunakan jaminan bank garansi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: Tahap pertama adalah persiapan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, Tahap kedua adalah melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, yang mana dalam tahap ini pihak kontraktor harus menyerahkan jaminan bank garansi tender, Tahap ketiga adalah Penandatanganan Kontrak yang mana dalam tahap ini pihak kontraktor harus menyerahkan jaminan bank 266 garansi pelaksanaan dan tahap yang keempat adalah pelaksanaan kontrak konstruksi yang mana dalam tahap ini pihak kontraktor harus menyerahkan jaminan bank garansi uang muka apabila pihak kontraktor akan mengambil uang muka dan menyerahkan jaminan bank garansi pemeliharaan apabila pihak kontraktor telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka bentuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Dalam kaitannya dengan kontrak konstruksi penyelesaianya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah, kemudian apabila dengan cara musyawarah tidak ada titik temu maka dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau melalui pengadilan, begitu juga dalam kaitannya dengan bank garansi, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah yaitu melakukan komunikasi antara pihak bank dengan kontraktor suapaya pihak kontraktor mau menyelesaikan tunggakannya, namun apabila kontraktor tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan utangnya, maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Dan apabila pihak bank telah mengeluarkan peringan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, ternyata kontraktor masih tidak mempunyai itikad baik, maka pihak bank akan melakukan pencairan terhadap jaminan lawan yang telah diserahkan oleh kontraktor.

Status Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Syariah Diman Ade Mulada
TAFAQQUH Vol. 6 No. 2 (2021): Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah
Publisher : STIS DAFA MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70032/v1x45h47

This study aims to explain the legal status of the Financial Services Authority regulations governing legal protection for Islamic capital market investors. The type of research used is normative legal research with the Legislation approach and the Conceptual approach. The results of this study are that based on the provisions of Article 4 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, it is stated that the guidance, regulation and supervision of financial service activities in the capital market sector is carried out by Bapepam LK which then transfers the authority to the OJK after the enactment of the Act. Law No. 21 of 2011, so that based on the Act, Article 8 gives authority to OJK to stipulate OJK regulations as a form of regulatory task. Thus, several Financial Services Authority regulations that regulate legal protection for Sharia Capital Market investors have a valid legal status, because they are in accordance with Law No. 12 of 2011 in Article 8 Paragraph (1) which regulates the types of Legislation and Regulations. Invitations other than those referred to in Article 7 Paragraph (1) are recognized to exist and have binding legal force as long as they are ordered by a higher Legislation or formed based on authority

Legal Comparison Between Usa’s Federal Law And Indonesia’s National Law on The Implementation of Quota System For Disabled Employee Athaullah Helmi, Arkan; Muhammad Sood; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5116

This thesis examines the legal frameworks in the United States and Indonesia concerning the employment of persons with disabilities (PWDs). It compares the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990, which prohibits discrimination and mandates reasonable accommodations, with Indonesia's Law Number 8 of 2016, which establishes a quota system for PWD employment. The research investigates the effectiveness of both approaches in promoting inclusivity and identifies potential shortcomings in Indonesia's quota system, such as ambiguity in enforcement and lack of specific accommodation guidelines. By analyzing legal documents, scholarly literature, and real-world data, this study aims to inform policymakers and stakeholders on strategies to enhance employment opportunities for PWDs in Indonesia. It suggests a potential hybrid approach that combines elements of both systems, incorporating clear accommodation standards and robust enforcement mechanisms while considering cultural sensitivities and potential economic impacts. This research contributes to the ongoing discourse on disability rights and employment policies, offering insights for a more inclusive and equitable workforce in Indonesia.

Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Endorsment Di Sosial Media Instagram Sultanul Syaiful Muslim; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5132

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat jasa endorsment, Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan jasa Endorsement atas promosi barang ilegal di sosial media Instagram. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunkan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approuch), pendekatan konseptual (Conceptual Approuch). Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di rugikan akibat jasa edorsment adalah perlindungan hukum prepentif dan revrensif. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan jasa endorsment atas promosi barang ilegal di sosial media instagram. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK SECARA ONLINE Barata Akbar, Ajiesya; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5258

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam transaksi saham di Bursa Efek yang dilakukan secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Akan tetapi, terdapat undang-undang yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan investasi online tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE yang menyatakan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.. Kedua, perlindungan hukum investor dalam transaksi saham di Bursa Efek secara online dilakukan melalui perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE dengan upaya dilakukannya pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas dan Perlindungan hukum refresif ditempuh melalui upaya penyelesaian pengaduan, penyelesaian melalui jalur non litigasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan terakhir melalui jalur litigasi atau Pengadilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik Di Indonesia Izami, Shohibul; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang tersedia untuk menjaga kepentingan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan POJK. Data diperoleh dari teknik pengumpulan bahan hukum untuk mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berupa studi dokumen, baik melalui perpustakaan nasional secara langsung maupun online, internet, e-journal, dan perbandingan dengan tulisan sebelumnya yang tercatat di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mencakup perlindungan preventif yang meliputi penerapan prinsip GCG berupa peran Komisaris Independen yang dapat memberikan suara untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dalam RUPS, sehingga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian pelaksanaan hak-hak dasar, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat serta hak untuk menggugat dan pemberian sanksi sebagai bentuk perlindungan represif, seperti yang terlihat dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Untuk menjaga kepentingan mereka, pemegang saham minoritas dapat menempuh langkah-langkah hukum bertahap, dimulai dari upaya internal seperti komunikasi dengan manajemen dan permintaan RUPS, dilanjutkan dengan melibatkan regulator OJK jika diperlukan, hingga mengambil jalur hukum formal melalui pengadilan, termasuk pengajuan gugatan dan permohonan pembubaran perusahaan sebagai langkah terakhir.

PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM PENGELOLAAN DESA WISATA YANG BERKEADILAN DI DESA GIRI MADIA, KECAMATAN LINGSAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT I Gusti Agung Wisudawan; Budi Sutrisno; Diman Ade Mulada; L. Achmad Fathoni
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v4i7.9014

This article focuses on the management of tourist village destinations with the aim of controlling or organizing various resources successfully in order to achieve targets, economic growth and income with services to tourists as well as environmental protection and preservation of tourist attractions, which of course will be very beneficial for society and fairly. The legal materials used are Primary Legal Materials, namely Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Law Number 25 of 2000 concerning the National Development Program (VAT), NTB Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism. Secondary Legal Materials, namely literature and Scientific articles related to the problems raised in this research. The legal material collection technique used in this research is Documentation Study with Legal Material Analysis, namely Qualitative Descriptive Analysis with deductive conclusions. The result of this legal education activity is that the people of Giri Madia Village have an understanding and awareness regarding the management of Tourism Villages and have made village regulations regarding Tourism Startup Villages

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ATAS KENYAMANAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA KOTA MATARAM I Gusti Agung Wisudawan; Budi Sutrisno; Ari Rahmad Hakim BF; Diman Ade Mulada
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i7.9079

Tourism is an inseparable part of the national development of the Indonesian nation. To manage tourism, of course, human resources, adequate facilities and infrastructure and integrated management are needed. This research will describe the form of protecting the personal rights of tourists' comfort in the Mataram City Tourist Area and the Legal Responsibilities of Tourism Service Companies and the Mataram City Regional Government in guaranteeing the personal rights of tourists' comfort in the Tourist Area as well as providing appropriate policy formulations for tourism legal subjects in order to ensure business sustainability. tourism in Mataram City. The research method used is a normative research method with a statute approach and a conceptual approach. The technique for collecting legal materials is carried out using Document Study and Qualitative Analysis of Legal Materials, that is, library legal materials are analyzed in depth, holistically and comprehensively and the conclusions drawn are carried out deductively. The results of this research are that protecting the rights to personal comfort of tourists in tourist areas in Mataram City includes preventive protection, namely that the Mataram City Tourism Office must carry out regular outreach to the community around tourist destinations about tourist safety and comfort, opening up opportunities for local residents to participate in business. and maintaining the area around the destination and providing adequate facilities and infrastructure for tourists. Repressive legal protection is that the Mataram City Tourism Office must collaborate with law enforcement officials, especially the Mataram City Sector Police and mass organizations in the context of taking action and protecting tourists. The responsibilities of tourism business actors towards tourists as consumers who use services are regulated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Articles 26 d and e as well as Article 63 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The government's responsibility to guarantee the protection of tourists' personal rights to comfort has actually been regulated in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in terms of making policies as regulated in Articles 28, 29 and 30.

Legal Comparison Between Usa’s Federal Law And Indonesia’s National Law on The Implementation of Quota System For Disabled Employee Athaullah Helmi, Arkan; Muhammad Sood; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5116

This thesis examines the legal frameworks in the United States and Indonesia concerning the employment of persons with disabilities (PWDs). It compares the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990, which prohibits discrimination and mandates reasonable accommodations, with Indonesia's Law Number 8 of 2016, which establishes a quota system for PWD employment. The research investigates the effectiveness of both approaches in promoting inclusivity and identifies potential shortcomings in Indonesia's quota system, such as ambiguity in enforcement and lack of specific accommodation guidelines. By analyzing legal documents, scholarly literature, and real-world data, this study aims to inform policymakers and stakeholders on strategies to enhance employment opportunities for PWDs in Indonesia. It suggests a potential hybrid approach that combines elements of both systems, incorporating clear accommodation standards and robust enforcement mechanisms while considering cultural sensitivities and potential economic impacts. This research contributes to the ongoing discourse on disability rights and employment policies, offering insights for a more inclusive and equitable workforce in Indonesia.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search