Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Kompilasi Hukum Journal of Innovation Research and Knowledge
Ari Rahmad Hakim BF
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB Ari Rahmad Hakim BF; Kaharudin Kaharudin
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.363 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.164

Abstract

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan dan Pengawasan Di Sektor Perbankan Hirsanuddin -; Muhaimin -; Ari Rahmad Hakim BF; Yudhi Setiawan
Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.022 KB)

Abstract

Indonesian Bank authority to regulate and supervise the banking sector authorities are granted by the authority of attribution that the authority granted by law, namely Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority. But the authority given the nature of Persia, because the authority of Bank Indonesia in conducting the examination and supervision of the bank, Bank Indonesia pemeriksannya results are not given the authority to assess the results of the examination itself, but should be reported to the Financial Services Authority. The authority of the Financial Services Authority in the conduct regulation and supervision by the authority of attribution that the authority granted under Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority carry out the task of supervising and regulating the activities of financial services in banking sector, the activities of financial services in the capital markets sector and service activities finance in the insurance sector, pension funds, financial institutions, and other financial institutions.
LEGALITAS BADAN USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) SEBAGAl LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA ARI RAHMAD HAKIM BUDIAWAN FIRDAUS; YUDHI SETIAWAN; I GUSTI AGUNG WISUDAWAN
GANEC SWARA Vol 15, No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v15i1.181

Abstract

      The existence of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) as a microfinance institution in Indonesia has a very strategic position and role, this is not an exaggeration because in reality as a microfinance institution, BMT supports the community's economy, especially small or micro-entrepreneurs and the community. low-income earners in general who mostly live in rural areas. The existence of BMTs that is integrated with the lives of low-income people is one of the distinct advantages of this financing institution so that it makes it easier for the poor to access funding. Thus it can be said that BMT has a very important position and role because in its development it continues to increase significantly as a Micro Financial Institution, both in terms of financial performance and the number of customers that are not accessible to existing banking institutions. However, with this important existence and role, every BMT should pay attention to both institutional and operational legality aspects that must exist in him, so that the legal existence of all service products offered and guaranteed application of sharia principles in their activities
PENGATURAN BISNIS PINJAMAN SECARA ONLINE ATAU FINTECH MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA ARI RAHMAD HAKIM BF; I GUSTI AGUNG WISUDAWAN; YUDI SETIAWAN
GANEC SWARA Vol 14, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v14i1.122

Abstract

Online credit lending or referred to as “Fintech” is now developing in Indonesian society and is considered as a solution to get loans without collateral for consumptive purposes. The development of Fintech certainly requires supervision by the Financial Services Authority (OJK). This research is a normative research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. This study also uses primary, secondary , and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is the study of legal documentation, then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results show that: 1). Online credit loan or fintech business arrangements according to positive law in Indonesia are regulated by Bank Indonesia Regulation, No 18/40 / PBI / 2016 and No 19/12 / PBI / 2017, Member of the Board of Governors Regulation No. 19/14 / PADG / 2017 and No 19/15 / PADG / 2017. 2), the form of supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK) of the online credit business is an integrated and coordinated supervision system between legal structures such as the Police, BI. OJK, and Investment Alert Task Force
Penyuluhan Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Yudi Setiawan; Hirsanuddin Hirsanuddin; Ari Rahmad Hakim B.F
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.26

Abstract

Saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor. Hal ini disebabkan banyak masyarakat membutuhkan barang konsumsi secara kredit melalui lembaga pembiayaan (Finance). Tujuan dari peyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman masayarakat terkait dengan pembiayaan konsumen di desa gegerung. Metode penyuluhan yang digunakan yaitu dengan metode caramah dan diskusi untuk menggali persoalan terkait dengan pembiayaan konsumen. Materi yang disampaikan yaitu pembelian secara kredit ini didasari kesepakatan dan memunculkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”
Penyuluhan Hukum Tentang Perbankan Di Desa Gelogor Kabupaten Lobar Yudhi Setiawan; Hirsanuddin Hirsanuddin; Muhaimin Muhaimin; Ari Rahmad Hakim B.F
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.44

Abstract

Perkembangan dunia bisnis di era modern yang diikuti dengan peningkatan korporasi, maka instrumen hukum jaminan jasa dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (Prudential Banking) oleh pihak perbankan. Akan tetapi, upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank harus bertumpu pada asas itikad baik (good faith) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, itu tidak lain seperti pentingnya menjaga nyawa atau keselamatan kita. Suatu bank yang tidak prudent pelan tapi pasti akan akan membunuh dirinya sendiri.
PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERBUKAAN YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA I GUSTI AGUNG WISUDAWAN; BUDI SUTRISNO; DIMAN ADE MULADA; L. ACHMAD FATHONI; ARI RAHMAD HAKIM BF
GANEC SWARA Vol 17, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i2.466

Abstract

This study focuses on the application of legal sanctions against disclosure violations committed by issuers in the Indonesian capital market.The type of research used in this research is Normative Research with Statute Approach, Conceptual Approach. This study also uses legal materials which consist of primary legal materials, namely legal materials in the form of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Secondary Legal Materials, namely literature and scientific articles relating to the issues raised in this study and Tertiary Legal Materials consisting of legal dictionaries and encyclopedias. The technique for collecting legal materials used in this research is a Documentation Study with Analysis of Legal Materials, namely Qualitative Descriptive Analysis. The results of this study are that renewal in the form of reconstruction of legal sanctions in the form of increasing the length of imprisonment and increasing the amount of fines for violations of openness in the Capital Market is absolutely necessary in strengthening the existence of the Capital Market in Indonesia so as to create a healthy economic climate and attract investors to invest in the Indonesian Capital Market. The mechanism for imposing sanctions on issuers who violate transparency in the Capital Market has been regulated normatively in Article 101 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and reaffirmed in Article 9 of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Circular Letters Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number: 7 /SEOJK.04/2022 Concerning Procedures for Examination in the Capital Markets Sector. This is done in order to create substantive justice in the field of the Indonesian Capital Market.
Fungsionalisasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB BF, Ari Rahmad Hakim; Kaharudin, Kaharudin
JATISWARA Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i2.164

Abstract

Fungsi hukum dalam komersialisasi dan eksploitasi invensi dan kreasi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Industri kecil menengah merupakan bagaian dari upaya yang dapat dilakukan agar industri kecil menengah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pemanfaatan invensi dan kreasi yang dihasilkannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak diklaim dan untuk dapat menuntut pihak lain yang menggunakan tanpa ijin, maka industri kecil menengah yang menghasilkan invensi dan kreasi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kekayaan intelektual di Indonesia maka wajib hukumnya untuk didaftarkan (prinsif konstitutif), kemudian setelah dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut dalam pengekploitasian dan pengkomersialisasiannya agar Industri kecil menengah aman, maka dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum Jual beli, lisensi (ijin pemanfaatan), Joint venture (usaha patungan) dan melalui mekanisme franchising (waralaba).
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HAK ATAS KENYAMANAN WISATAWAN DI KAWASAN WISATA KOTA MATARAM I Gusti Agung Wisudawan; Budi Sutrisno; Ari Rahmad Hakim BF; Diman Ade Mulada
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 7: Desember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i7.9079

Abstract

Tourism is an inseparable part of the national development of the Indonesian nation. To manage tourism, of course, human resources, adequate facilities and infrastructure and integrated management are needed. This research will describe the form of protecting the personal rights of tourists' comfort in the Mataram City Tourist Area and the Legal Responsibilities of Tourism Service Companies and the Mataram City Regional Government in guaranteeing the personal rights of tourists' comfort in the Tourist Area as well as providing appropriate policy formulations for tourism legal subjects in order to ensure business sustainability. tourism in Mataram City. The research method used is a normative research method with a statute approach and a conceptual approach. The technique for collecting legal materials is carried out using Document Study and Qualitative Analysis of Legal Materials, that is, library legal materials are analyzed in depth, holistically and comprehensively and the conclusions drawn are carried out deductively. The results of this research are that protecting the rights to personal comfort of tourists in tourist areas in Mataram City includes preventive protection, namely that the Mataram City Tourism Office must carry out regular outreach to the community around tourist destinations about tourist safety and comfort, opening up opportunities for local residents to participate in business. and maintaining the area around the destination and providing adequate facilities and infrastructure for tourists. Repressive legal protection is that the Mataram City Tourism Office must collaborate with law enforcement officials, especially the Mataram City Sector Police and mass organizations in the context of taking action and protecting tourists. The responsibilities of tourism business actors towards tourists as consumers who use services are regulated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Articles 26 d and e as well as Article 63 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The government's responsibility to guarantee the protection of tourists' personal rights to comfort has actually been regulated in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism in terms of making policies as regulated in Articles 28, 29 and 30.
Co-Authors Budi Sutrisno Budi Sutrisno Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Fatur Farabby Hirsanuddin - Hirsanuddin Hirsanuddin Kaharudin Kaharudin L. ACHMAD FATHONI Muhaimin - Muhaimin Muhaimin Sudiarto Sudiarto Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan Yudhi Setiawan