Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Endorsment Di Sosial Media Instagram Sultanul Syaiful Muslim; Diman Ade Mulada; sultanul, sultanulsyaifulmuslim
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat jasa endorsment, Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan jasa Endorsement atas promosi barang ilegal di sosial media Instagram. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunkan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approuch), pendekatan konseptual (Conceptual Approuch). Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang di rugikan akibat jasa edorsment adalah perlindungan hukum prepentif dan revrensif. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dan jasa endorsment atas promosi barang ilegal di sosial media instagram. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM DI BURSA EFEK SECARA ONLINE Barata Akbar, Ajiesya; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i2.5258

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor dalam transaksi saham di Bursa Efek yang dilakukan secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian nomatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan investasi saham di Bursa Efek secara online belum diatur dalam suatu undang-undang khusus. Akan tetapi, terdapat undang-undang yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan investasi online tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE yang menyatakan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.. Kedua, perlindungan hukum investor dalam transaksi saham di Bursa Efek secara online dilakukan melalui perlindungan hukum preventif yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang ITE dengan upaya dilakukannya pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas dan Perlindungan hukum refresif ditempuh melalui upaya penyelesaian pengaduan, penyelesaian melalui jalur non litigasi oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan terakhir melalui jalur litigasi atau Pengadilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Publik Di Indonesia Izami, Shohibul; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 4 No. 2 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang tersedia untuk menjaga kepentingan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan POJK. Data diperoleh dari teknik pengumpulan bahan hukum untuk mengeksplorasi berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berupa studi dokumen, baik melalui perpustakaan nasional secara langsung maupun online, internet, e-journal, dan perbandingan dengan tulisan sebelumnya yang tercatat di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mencakup perlindungan preventif yang meliputi penerapan prinsip GCG berupa peran Komisaris Independen yang dapat memberikan suara untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dalam RUPS, sehingga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian pelaksanaan hak-hak dasar, peningkatan transparansi, dan pengawasan ketat serta hak untuk menggugat dan pemberian sanksi sebagai bentuk perlindungan represif, seperti yang terlihat dalam kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Untuk menjaga kepentingan mereka, pemegang saham minoritas dapat menempuh langkah-langkah hukum bertahap, dimulai dari upaya internal seperti komunikasi dengan manajemen dan permintaan RUPS, dilanjutkan dengan melibatkan regulator OJK jika diperlukan, hingga mengambil jalur hukum formal melalui pengadilan, termasuk pengajuan gugatan dan permohonan pembubaran perusahaan sebagai langkah terakhir.
Pembatalan  Perjanjian  Berdasarkan  Prinsip  Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Investasi: (Studi  Putusan  MA  Nomor  1572  K/Pdt/2015) I Ketut Par Ditha Samahudha; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/fcmbew73

Abstract

Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kedudukan  perjanjian  pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1572  K/Pdt/2015  tentang  perkara  perdata  kasasi  (PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari  melawan  Nine  AM  Ltd  di  batalkan  dan  akibat  hukum  pembatalan  perjanjian  tersebut  memengaruhi  kepercayaan  investor  terhadap  sistem  hukum  Indonesia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  dilakukan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Kedudukan  perjanjian  pasca  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1572  K/Pdt/2015  tentang  perkara  perdata  kasasi  (PT  Bangun  Karya  Pratama  Lestari  melawan  Nine  AM  Ltd  di  batalkan,  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1572  K/Pdt/2015  menegaskan  bahwa  Loan  Agreement  berbahasa  Inggris  dengan  terjemahan  resmi  adalah  sah  dan  mengikat  secara  hukum.  Tuduhan  pelanggaran  UU  Jaminan  Fidusia  dan  UU  Penanaman  Modal  tidak  terbukti.  Putusan  ini  menguatkan  prinsip  pacta  sunt  servanda  dalam  kontrak  internasional  serta  perlindungan  hak  kreditur,  meski  masih  ada  kritik  soal  keadilan  moral  dan  bunga  tinggi  dan  akibat  hukum  pembatalan  perjanjian  tersebut  memengaruhi  kepercayaan  investor  terhadap  sistem  hukum  Indonesia  Pembatalan  perjanjian  yang  tidak  memenuhi  syarat  sah  menurut  Pasal  1320  KUHPerdata,  seperti  penggunaan  bahasa  asing  tanpa  versi  Bahasa  Indonesia,  dapat  menurunkan  kepercayaan  investor  terhadap  sistem  hukum  Indonesia,  akibatnya,  timbul  ketidakpastian  hukum,  kerugian  bagi  investor,  dan  hambatan  arus  investasi.
PENTINGNYA MEMELIHARA KEMUTAKHIRAN DATA PADA SERTIFIKAT Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih; Shinta Adnriyani; Diman Ade Mulada
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.400

Abstract

Penyuluhan hukum dengan tema “Pentingnya Memelihara Kemutakhiran Data pada Sertifikat” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi pemutakhiran data dalam administrasi pertanahan. Sertifikat tanah sebagai instrumen legal memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum atas hak kepemilikan maupun pembebanan hak. Namun, seringkali terjadi permasalahan ketika data yang tercantum tidak diperbaharui sesuai dengan peralihan atau perubahan status hak atas tanah. Kegiatan penyuluhan ini menekankan bahwa pemutakhiran data sertifikat merupakan langkah preventif untuk menghindari sengketa pertanahan serta mendukung tertib administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif, sehingga peserta memperoleh pemahaman teoritis sekaligus dapat mengaitkan dengan persoalan praktis yang mereka hadapi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya antusiasme tinggi dari masyarakat, yang menilai materi penyuluhan relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, penyuluhan ini berkontribusi pada peningkatan literasi hukum masyarakat desa terkait pentingnya pemutakhiran data sertifikat sebagai bagian dari perlindungan hukum atas hak tanah.