Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA MENYANGKUT PROSES PENYIDIKAN BERBASIS MULTIMEDIA Anita, Fitri; Rosmanila, Rosmanila
MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.256 KB) | DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2383

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah berlaku selama lebih dari dua puluh tahun, namun ada banyak kekurangan atau penyimpangan dalam praktik judikature pidana di Indonesia. Kekurangan dan penyimpangan KUHP dapat ditemukan di tingkat penyidikan. Misalnya, ada tindakan kekerasan yang tidak benar-benar saksi atau yang dituduh selama pemeriksaan: ada tumpang tindih dalam otoritas investigasi di antara Petugas Investigasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petugas Investigasi FungsiOnaris Sipil Pemerintah dan juga petugas investigasi lainnya; menyelidiki batas waktu; dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu ada upaya reformasi hukum dengan merevisi KUHP agar sistem peradilan pidana memenuhi harapan kita, dan mengantisipasi pembangunan masyarakat
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT NON MARGA DALAM SISTEM WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI KOTA BENGKULU Rosmanila, Rosmanila
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Marga Batak Toba dan mengambil sampel sebanyak 11 orang yaitu : 1 (satu) orang Hakim pengadilan Negri Kota Bengkulu, 1 (satu) orang Ketua adat Batak Toba Kota Bengkulu, 3 (tiga) orang Anak yang di adopsi dalam Adat Batak Toba, 3 (tiga) Orang tua yang mengadopsi anak angkat dalam adat Batak Toba, 3 (tiga) orang tua kandung dari anak yang di adopsi. Adapun kesimpulan hasil penelitian adalah Kedudukan anak angkat non marga mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dan keabsahan pengangkatan anak haruslah dengan suatu keputusan dan penetapan pengadilan kedudukan anak angkat non marga tersebut mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.
SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT ISTIADAT PEKAL KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKO-MUKO Rosmanila, Rosmanila
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i2.3449

Abstract

Dalam hal pembagian waris masyarakat adat pekal mengenal adanya pembagian waris menganut sistem anak pertama perempuan atau anak terakhir perempuan itu memiliki waris yang lebih besar. Yang mana kedudukan anak pertama perempuan atau anak terakhir perempuan lebih berperan dibandingkan anak laki-laki dalam pembagian waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dan pendekatan penelitian (Sosio-Legal) atau sosio-legal approach. Data yang terkumpul yaitu data primer dan sekunder, selanjutnya data tersebut diolah dengan teknik coding dan editing dan yang terakhir dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem pembagian warisan menurut adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko adalah sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
Static Electronic ETLE Electronic Tickets In Traffic Violations Processing At The Bengkulu Regional Police Traffic Directorate Aprilawa Grasella AS; Alauddin, Alauddin; Rosmanila, Rosmanila
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 02 (2025): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, Edition 2025
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The ETLE system, which was launched in Bengkulu City on March 26, 2022, aims to address the increasing traffic violations and limitations of manual enforcement. With the installation of cameras at strategic points across the city, the system records and stores traffic violations as evidence for legal processes. This study explores the implementation of the ETLE system in Bengkulu, focusing on its effectiveness in traffic law enforcement, the challenges faced, and its impact on driver behavior. The research employs an empirical legal (socio-legal) approach, using both primary data (field research) and secondary data (library research). The fieldwork includes interviews with police officers from the Bengkulu Police Traffic Directorate (Ditlantas) and violators of the ETLE system. Data collection methods include interviews and library research, with qualitative data analysis presented through narrative form. The study finds that the ETLE system has significantly improved the efficiency of traffic law enforcement in Bengkulu, as it automates the detection and processing of violations. The use of cameras equipped with Artificial Intelligence allows for the accurate identification of violations such as seatbelt non-use, speeding, and mobile phone use while driving. The system also offers greater transparency and fairness in law enforcement, as violators can easily check their violations and pay fines electronically. Despite its successes, the study highlights challenges, including issues with internet connectivity, power outages, and outdated vehicle registration data, which can hinder the system's effectiveness. Nonetheless, the implementation of ETLE has contributed to raising public awareness about traffic regulations and has encouraged more disciplined driving behavior in Bengkulu. The findings suggest that this system can be an effective model for other regions in Indonesia aiming to enhance road safety and traffic law enforcement.