Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Geuthee Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Fadli, Sutia
Unknown Affiliation
Humanities Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Fadli, Sutia; T. Nazaruddin, T. Nazaruddin; Mukhlis, Mukhlis
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.422 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.2034

Abstract

Tesis ini mengkaji tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran hutan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Internasional. Kebakaran hutan di Indonesia semakin kian parah, Kerugian yang dialami negara lain sebagai akibat kebakaran hutan membuat konsep pertanggungjawaban negara yang masyarakat adanya injury bagi negara lain kembali dipertanyakan. Penelitian ini kemudian merumuskan dua isu hukum yaitu Tanggungjawaban Negara terhadap kebakaran hutan dalam Perspektif Hukum Internasional dan  Penyelesaian Hukum Internasional terhadap kebakaran hutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tanggungjawab terhadap kebakaran hutan di Indonesia telah di atur dalam berbagai peratutan perundang-undangan, juga jika dilihat dari perspektif hukum internasional, dalam Draft Articles on State Responsibility yang di adopsi oleh Internationl Law Commision. Tanggungjawab negara diatur dalam pasal-pasal Draft Articles on State Responsibility. Penyelesaian sengketa hukum internasional dapat diselesaikan melalui pengadilan berupa Arbitrase Internasional yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara menyajikan sengketa kepada aorang-orang tertentu dan sengketa tersebut harus persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional (Mahkamah Internasional) mahkamah internasional ini berfungsi mengadili setiap negara-negara baik anggota atau bukan anggota PBB yang bersengketa. Kemudian ada juga penyelesaian diluar pengadilan yang berupa negosisasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan, dan penyelesaian regional.
Criminal punishment of elderly defendants based on justice aspects Hidayati, Raudhatul; Salsabila, Almas; Syahputra, Muhammad; Fadli, Sutia; Mareta, Anggun
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v8i2.425

Abstract

The imposition of custodial sentences on elderly offenders contradicts the principles of justice, thus necessitating judicial discretion to ensure fair and humane sentencing. This study adopts a normative juridical approach, examining legal principles, norms, and doctrines as the basis for legal analysis. The findings indicate that imprisonment is inconsistent with the condition of elderly individuals, who are in the final stage of human development and often face deteriorating physical and psychological health. Such sanctions fail to align with the objectives of criminal punishment, which are not only retributive but also preventive. For elderly offenders particularly non recidivists the preventive function becomes less relevant. Accordingly, it is recommended that law enforcement officers, especially investigators, consider restorative justice as an alternative mechanism for dealing with elderly offenders, excluded from immoral and non-criminal crimes that are contrary to the public interest. Judges are also encouraged to impose probationary sentences on elderly offenders when the maximum penalty does not exceed one year and the individual is not a repeat recidivist.
Co-Authors Hidayati, Raudhatul Mareta, Anggun Mukhlis Mukhlis Salsabila, Almas Syahputra, Muhammad T. Nazaruddin