Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal SOLMA MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Khazanah Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Mukhlis Mukhlis
Faculty Of Law, Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MENGALAMI KECELAKAAN TIDAK TERDAFTAR BPJS Yani, Mohd.; Mukhlis, Mukhlis; Malahayati, Malahayati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.281 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.2035

Abstract

Perlindungan  bagi tenaga  kerja  sangat  penting,  terutama  saat  menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS, meski program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS salah satunya terdapat pada Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe dan faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS oleh Hotel Lido Graha Cunda Lhokseumawe serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yaitu adanya upaya perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan upaya perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan  bagi pekerja  yang  mengalami kecelakaan  kerja  yang  belum terdaftar dalam  BPJS. Faktor  penghambat  pemenuhan  kewajiban  oleh  pihak  hotel  yaitu pekerja yang belum mengurus kembali KTP yang hilang, pekerja daily worker yang hanya dikontrak kerja tiga bulan saja dan belum tentu diperpanjang, pekerja yang tidak mau mendaftar pada program BPJS karena masa kontrak yang singkat, pekerja yang tidak mengetahui tentang BPJS. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS? Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah pada perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar pada BPJS yaitu Mendorong agar Memberikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Pada Hotel Lido Graha dan Memberikan tanggung jawab pada Hotel Lido Graha bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak terdaftar dalam BPJS.
PERAN KEPOLISIAN, BNNP DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI ACEH TIMUR Mukhsalmina, Mukhsalmina; Mukhlis, Mukhlis; Yusrizal, Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (57.358 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v9i2.4228

Abstract

Praktik penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Aceh Timur sangat mengkhawatirkan. Kasus sabu tahun 2018 berjumlah 119 kasus, 75 kasus tahun 2019 dan 45 kasus tahun 2020. Penelitian bertujuan menganalisis peran Kepolisian, (BNNP) dan masyarakat dalam menanggulangi dan koordinasi dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Aceh Timur. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian, BNNP dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi praktik narkotika dan koordinasi kurang berjalan efektif karena kedudukan BNNP belum ada di Aceh Timur.
HARMONISASI PENGATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DOSEN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APARATUR SIPIL NEGARA Yusnidar, Yusnidar; Amrizal, Amrizal; Mukhlis, Mukhlis
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.407 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.2033

Abstract

Terjadinya perbedaan norma hukum dalam pengaturan disiplin PNS,sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ASN dalam melaksanakan tugas profesinya wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja 7,5 jam setiap hari, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dosen dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja dibebankan paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan norma hukum dalam pengaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil antara peraturan perundang-undangan Dosen dengan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan norma hukum antara Undang-undang  Guru dan Dosen dengan Undang-undang  ASN dalam pengaturan disiplin PNS dikarenakan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang  Guru dan Dosen adalah untuk peningkatan mutu guru dan dosen sebagai profesi yang bermartabat. Tujuan pembentukan Undang-undang  ASN adalah sebagai payung hukum bagi PNS yang telah memiliki berprofesi seperti guru, dosen, jaksa, hakim dan dokter.
TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Fadli, Sutia; T. Nazaruddin, T. Nazaruddin; Mukhlis, Mukhlis
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.422 KB) | DOI: 10.29103/sjp.v7i2.2034

Abstract

Tesis ini mengkaji tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran hutan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Internasional. Kebakaran hutan di Indonesia semakin kian parah, Kerugian yang dialami negara lain sebagai akibat kebakaran hutan membuat konsep pertanggungjawaban negara yang masyarakat adanya injury bagi negara lain kembali dipertanyakan. Penelitian ini kemudian merumuskan dua isu hukum yaitu Tanggungjawaban Negara terhadap kebakaran hutan dalam Perspektif Hukum Internasional dan  Penyelesaian Hukum Internasional terhadap kebakaran hutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tanggungjawab terhadap kebakaran hutan di Indonesia telah di atur dalam berbagai peratutan perundang-undangan, juga jika dilihat dari perspektif hukum internasional, dalam Draft Articles on State Responsibility yang di adopsi oleh Internationl Law Commision. Tanggungjawab negara diatur dalam pasal-pasal Draft Articles on State Responsibility. Penyelesaian sengketa hukum internasional dapat diselesaikan melalui pengadilan berupa Arbitrase Internasional yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara menyajikan sengketa kepada aorang-orang tertentu dan sengketa tersebut harus persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional (Mahkamah Internasional) mahkamah internasional ini berfungsi mengadili setiap negara-negara baik anggota atau bukan anggota PBB yang bersengketa. Kemudian ada juga penyelesaian diluar pengadilan yang berupa negosisasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan, dan penyelesaian regional.
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Khairil Fadri; Mukhlis Mukhlis; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v8i1.2488

Abstract

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang kewenangannya menerima, memeriksa dan mengadili perkara perceraian. Salah satu akibat hukum dari perkara perceraian adalah pembebanan nafkah untuk anak dari hasil perkawinan. Penelitian ini berdasarkan pada Yurisprudensi Nomor 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, melainkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Rumusan masalah yang timbul adalah 1) kekuatan hukum pengadilan agama terhadap pembebanan nafkah anak dari orangtua PNS yang bercerai dan 2) pelaksanaan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam memutus perkara pembebanan nafkah anak akibat perceraian seorang PNS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang didapat dari penelitian kepustakaan. Kata Kunci: Putusan pengadilan, perceraian, pembebanan nafkah anak, pegawai negeri sipil
KEBERADAAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN QANUN ACEH Bakillani Bakillani; Mukhlis Mukhlis; Yusrizal Yusrizal
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7932

Abstract

Salah satu proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyusunan Naskah Akademik. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik diharapkan merespon kebutuhan peraturan perundang-undangan  yang harus dibentuk dan dapat memperjelas tujuan suatu Qanun tersebut dibentuk dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, dalam kenyataannya keberadaan Naskah Akademik sering diabaikan dalam penyusunan Rancangan Qanun. Padahal salah satu upaya untuk mengantisipasi pembentukan Qanun yang asal jadi maka harusnya Naskah Akademik sangatlah diperlukan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 telah memberikan pengaturan yuridis terhadap kedudukan Naskah Akademik dalam Pembentukan Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan pentingnya Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara preskriptif (Prescriptive analysis). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh merupakan bukan suatu kewajiban mutlak yang harus disertai dalam setiap Rancangan Qanun Aceh. Walaupun fungsi Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun Aceh sangat besar karena Naskah Akademik adalah Naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tertentu dalam suatu Rancangan Qanun Aceh. Disarankan agar kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Qanun diperkuat melalui Qanun Aceh, Pemerintah Aceh dan DPRA agar memperhatikan Naskah Akademik yang dibuat sesuai dengan semestinya.
ANALISIS KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN TIDAK DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK Dini Nabillah; Yusrizal Yusrizal; Mukhlis Mukhlis
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7944

Abstract

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disingkat Qanun Jinayah, keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi anak korban yang tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dan mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe (MS Kota Lhokseumawe) dalam memberikan Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM.  Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan MS Kota Lhokseumawe. Dari hasil penelitian diperoleh: 1) kekuatan pembuktian saksi anak korban tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi dewasa yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja; 2) Hakim MS menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan yakni tuntutan Jaksa Penuntut Umum, beberapa perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal a quo, dan keterangan yang telah dikumpulkan dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama para anak korban, sehingga bukti petunjuk dan bukti surat sudah memenuhi batas minimal pembuktian.
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN QANUN PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI LHOKSEUMAWE Faisal Faisal; Mukhlis Mukhlis; Hasan Basri; Muksalmina Muksalmina; Zainal Abidin; Hadi Iskandar; Sophia Listriani
MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/tano.v6i1.2353

Abstract

Salah satu bentuk datang orang asing ke Indonesia yakni pengungsi. Pengungsi merupakan orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan oleh ketakutan akan terjadinya persekusi dari negara asalnya dengan alasan-alasan ras, suku, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial tertentu, perbedaan politik serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Pengungsi merupakan bentuk datangnya orang asing yang mempunyai ciri berbeda dengan perpindahan penduduk, sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan yang diterapkan. Realitas sosial saat ini, masyarakat Aceh dihadapkan dengan kedatangan pengungsi dari luar negeri. Yayasan geutanyoe mencatat kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh sejak Tahun 2009-2022 sebanyak 17 kali, yaitu Tahun 2009-2021 sebanyak 15 kali dan Tahun 2022 ada dua kali, Kedatangan pengungsi tersebut sebagai bagian dari tamu yang diperlakukan secara kemanusiaan dan adat setempat. Pemulia jame merupakan suatu tradisi yang melekat bagi masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, bangsa yang harus dilayani secara baik dan sesuai dengan syari’at Islam. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi menjadi masalah internasional, namun sampai saat ini Aceh belum mempunyai peraturan khusus mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Aceh. Hal ini menjadi masalah karena Aceh salah satu tujuan yang didatangi pengungsi luar negeri sehingga tentunya perlu mendorong Pemerintah Aceh untuk membuat suatu peraturan pemerintah atau Qanun khusus untuk menangani pengungsi luar negeri yang masuk kedalam wilayah Aceh
Focus Focus Group Discussion; Peluang, Tantangan dan Strategi Upaya Penyelamatan Pengungsi Luar Negeri di Laut Faisal Faisal; Mukhlis Mukhlis; Muammar Muammar; Zulfadli Zulfadli; Raihan Putri; Andhika Jaya Putra
Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v12i2.11966

Abstract

Background: Indonesia merupakan salah satu negara yang dituju menjadi tempat pendaratan para pengungsi dari luar negeri, meskipun Indonesia belum melakukan ratifikasi pengungsi Tahun 1951 dan protokol Tahun 1967.  Semakin banyaknya para pengungsi yang datang ke Indonesia khususnya Tanah Aceh akan mengakibatkan pemerintah daerah kewalahan dalam pemenuhan hak-hak pengungsi, misalnya hak untuk hidup, hak menempati sementara, hak sosial dan hak lain-lainnya. Tujuan kegiatan ini yaitu upaya untuk melindungi kawasan laut, lingkungan pantai, sanitasi di wilayah Aceh sebagai daerah yang sering terjadi pendaratan pengungsi luar negeri, serta strategi dalam menangangi pengungsi dari luar negeri sesuai standar internasional. Metode: Focus group discussion dengan cara diskusi tanya jawab, pemaparan materi sekaligus sosialisasi. Subyek dalam pengabdian ini meliputi panglima laot dan nelayan. Hasil: Hasil diskusi yaitu membuat rencana kontinjensi pada perlindungan kawasan laut dan menyelenggarakan tugas dan wewenang terkait penanganan pengungsi berdasarkan SOP internasional. Kesimpulan: Hambatan penanggulannya adalah ketidaksanggupan menampung jumlah pengungsi, kelayakan sarana dan prasarana sehingga dibutuhkan standar internasional. Diperlukan pengaturan khusus yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengakomodir pengungsi luar negeri.
ASSESSING PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 125 OF 2016 CONCERNING HANDLING OF REFUGEES FROM ABROAD IN ACEH PROVINCE, INDONESIA Mukhlis Mukhlis; Malahayati Malahayati; Saddatun Ardila; Muammar Muammar
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.30584

Abstract

The arrival of refugees in Aceh province, specifically the Rohingya from other countries, initially received assistance from the Acehnese people while they were in the middle of the sea. However, in the following years, various challenges have arisen. As a response to this situation, Presidential Regulation No. 125 of 2016 was established to address the handling of refugees from abroad. This regulation highlights the role of the Central Government. However, there is currently no operational regulation from the local government regarding budgets, adaptation to customary values and local wisdom, and coordination with relevant institutions such as UNHCR, IOM, volunteers, police, and other organizations. It is crucial to establish Standard Operating Procedures that can serve as a reference for all parties involved in the process of locating, searching, and assisting refugees from abroad. Additionally, there is a need for the establishment of immigration detention centers in Aceh, as the current temporary shelters are only available in the cities of Lhokseumawe and North Aceh.
Co-Authors Amrizal Amrizal Andhika Jaya Putra Bakillani Bakillani Dini Nabillah Fadli, Sutia Faisal Faisal Fauzi A. Gani Hadi Iskandar Hasan Basri Hasniyati, Hasniyati Khairil Fadri Malahayati Malahayati Maya Safitri Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muammar Muhammad Iqbal Muksalmina Muksalmina Raihan Putri Saddatun Ardila Salmin Dengo Sophia Listriani T. Nazaruddin Tasyukur Tasyukur Yani, Mohd. Yusnidar Yusnidar Yusrizal Yusrizal Yusrizal, Yusrizal Zainal Abidin Zulfadli Zulfadli