Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Indonesian Journal of Shariah and Justice
Abidin, Ratnasari Fajariya
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum abidin, ratnasari fajariya
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v4i1.1582

Abstract

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi kesempurnaan akal pikiran daripada makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu manusia seharusnya lebih bijak dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkup kehidupannya.Lingkungan hidup adalah anugerah Allah SWT yang sangat besar manfaatnya bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi ini, semua itu demi kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penegakan hukum lingkungan selama ini dirasakan masih amat jauh dari sasaran.Hal ini disebabkan masih belum tegasnya negara sebagai regulator hukum dalam bidang lingkungan untuk menegakkan hukum lingkungan.Negara masih dipengaruhi oleh kepentingan kapitalis yang berkedok Perusahaan swasta baik swasta dalam negeri maupun perusahaan swasta asing demi keuntungan pribadi maupun oknum pejabat negara yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mencari di celah mana, kira-kira penegakan hukum lingkungan ini akan memberi keadilan bagi semua pihak, terutama masyarakat yang selama ini banyak merasakan dampak negatif dari pembangunan yang banyak mengeksploitasi lingkungan hidup mereka.
PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG KONVENSIONAL DAN SYARI’AH: ANTARA REGULASI, IMPLEMENTASI DAN EVALUASINYA DI INDONESIA Abidin, Ratnasari Fajariya; Wahyuni, Sri
Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46339/ijsj.v4i2.145

Abstract

Penjualan langsung berjenjang (PLB) atau umumnya dikenal dengan multi level marketing (MLM) merupakan salah satu bentuk pemasaran perdagangan modern yang banyak dipraktikan di Indonesia. Maraknya kasus penipuan berbasis PLB/MLM kerap kali disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap esensi PLB/MLM dan implementasinya yang legal di Indonesia. Dalam konteks Islam, melalui Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 PLB Syari’ah, legitimasi beberapa perusahaan berbasis PLB/MLM telah diberikan oleh DSN MUI melalui sertifikasi syariah dan implementasinya dievaluasi secara berkala. Realitas perkembangannya, keberadaan perusahaan berbasis PLB/MLM yang diperuntukan bagi perdagangan barang ini kini telah melebar hingga ke perdagangan jasa. Salah satu implikasinya, dikeluarkan Fatwa No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang PLB Syari’ah Jasa Perjalanan Umrah sebagai salah satu indikator perusahaan jasa umrah berbasis PLB/MLM. Hanya saja, implementasi PLB/MLM jasa ini menjadi suatu problematika ketika regulasi negara hanya mengatur model pemasaran PLB/MLM bagi perdagangan barang, serta baik evaluasi dan pengawasan usaha berbasis PLB/MLM dilakukan oleh masing-masing otoritas negara yang berbeda.
Bad Debt Restructuring Policy for Micro, Small, and Medium Enterprises in Yogyakarta: An Evaluative Study from the Maṣlaḥah Perspective Halim, Abdul; Wahyuni, Sri; Abidin, Ratnasari Fajariya
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 59 No 1 (2025)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v59i1.1448

Abstract

The Covid-19 pandemic has been declared over in recent years; however, economic activity—particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)—has yet to stabilize, leading to challenges for some enterprises in fulfilling their credit obligations. Utilizing the maṣlaḥah (beneficial interest) framework, this study aims to evaluate the bad credit restructuring policy for MSME entrepreneurs in Yogyakarta. This research employs a normative juridical approach, incorporating observation, interviews, and document analysis to examine the implementation of Financial Services Authority Regulations No. 17/POJK.03/2020, which addresses bad credit restructuring for MSME entrepreneurs. The findings reveal that the restructuring and relaxation of bad credit measures following the Covid-19 pandemic function as policies intended to facilitate compromise between creditors and debtors amid ongoing economic instability. The study underscores that this policy yields significant benefits for all stakeholders involved and asserts that these benefits align with the concept of maṣlaḥah mu’tabarah (significant beneficial interest), indicating their endorsement and obligation within the Islamic legal framework.
Co-Authors A Halim Sri Wahyuni