Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat National Multidisciplinary Sciences Journal Of Humanities Community Empowerment Indonesian Journal of Law and Justice Intelektualitas
Iman, Muh
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : National Multidisciplinary Sciences

 1 
Pembatalan Sewa Menyewa Oleh Pihak Ke 3 (Tiga) Dengan Objek Tanah Kas Desa Humairah, Intan Balgis; Iman, Muh
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 5 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa termasuk dalam perjanjian konsepsual, dalam pengesahannya perjanjian tersebut mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan mengenai pokok-pokok penting dari perjanjian tersebut. Salah satu perjanjian sewa-menyewa yang terjadi ada di Desa Grati yang dilakukan oleh kepala desa dengan orang lain dengan objek tanah kas desa. Akan tetapi terdapat permasalahan dimana terjadi pembatalan sewa menyewa dengan objek tanah kas desa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu muncul permasalahan apakah bisa pembatalan sewa menyewa dengan objek tanah kas desa dilakukan oleh pihak ke tiga. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konsepsual, dan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku, dan jurnal. Pembatalan sewa menyewa yang terjadi di desa grati pada dasarnya tidak bisa dibatalkan oleh pihak ketiga. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian sewa-menyewa dengan objek tanah kas desa tersebut. Oleh karena itu diharapkan pihak kepala desa lebih transparan dalam mengelola tanah kas desa.
The Effect of Using Picture Word Inductive Model (PWIM) on Students Writing Descriptive Paragraphs Ability Wahyudi, Clariza Firzanita; Iman, Muh
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyak kita jumpai kafe-kafe yang memutar lagu untuk mengisi kekosongan suasana. Tentu saja, ketika memutar lagu atau musik di ruang publik jelas diperlukan kepastian hukum untuk melindungi hak ekonomi berupa royalti pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming oleh kafe secara komersial di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa kafe di daerah Sumbersari, Kabupaten Jember ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun kafe yang membayarkan royalti atas pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming. Pengguna dalam hal ini pemilik atau karyawan kafe menyangka pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming secara komersial adalah hal yang lumrah dilakukan tanpa ada kewajiban untuk membayar royalti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan royalti pemutaran lagu menggunakan aplikasi streaming oleh kafe secara komersial di Kabupaten Jember belum efektif dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat belum mengetahui kewajiban atas pemanfaatan hasil karya cipta berupa lagu serta pelaksanaan dan penegakan tentang regulasi yang ada.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 17 Ta- hun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Nisa’ , Nuning Choirun; Iman, Muh
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 rentang perkawinan istilah perkawinan campuran adalah perkawinan an- tara dua orang yang ada diindonesia tunduk pada hukum yang lainnya, karena perbe- daaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawi- nan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembanagn zaman dimana peristiwa perkawinan campuran yang demikian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasa- lahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan. Permasalahan tersebut akan timbul sebelum atau sesudah terjadinnya perkawinan bahkan faktor utama perma- salahan terjadi Ketika telah memiliki anak . Pada kenyatannya perlindungan anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran belum diakomodir dengan baik . Metode yang digunakan pada penelitian ini yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan ber- dasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif bahan hukum primer dan sekunder. tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Akselerasi Teknologi: Konsep Pengawasan Penyidikan Menggunakan Sistem Eletronik Iman, Muh; Firdaus, Alfian
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.746

Abstract

Penegakan hukum adalam suatu kasus tentunya banyak tahapan yang harus dilakukan mulai awal hingga akhir pada pembahasan ini lebih fokus kepada ranah penyidikan dimana dalam proses ini sangat penting dan sangat krusial dalam prosesnya karena dalam proses penyidikan ini mengungkap suatu peristiwa pidana atau bukan serta mengumpulkan bukti bukti hingga nantinya kasus ini disidangkan di pengadilan dalam proses inilah yang perlu pengawalan dan pengawasan untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalah gunaan kekuasaan meskipun sudah tersistem masi perlu adanya pembaruan yang harus dilakukan dalam proses penyidikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan metode pendekatan konseptual dan perbandiangan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk adanya pembaruan dalam sistem pengawasan penyidikan sebagai bentuk optimalisasi pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sistem penyidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan merekomendasikan konsep baru dalam pengawasan penyelidikan menggunakan sistem eletronik yany diharapkan kedepannya bisa mengoptimalkan kinerja apparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi, penelitian ini memberikan rekomendasi terbaik yang memang sesuai dan sudah seharusnya dilakukan melihat perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga nantinya pemerinta bisa menjadi penunjang hal tersebut.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Baehaqi Fauziyah Fauziyah Firdaus, Alfian Humairah, Intan Balgis Laely, Syirtu Fil Nisa’ , Nuning Choirun Nursyamsiyah, Siti purnomo, bagas trias Wahyudi, Clariza Firzanita