Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam
Sari Yulis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ASET-ASET GAMPONG (Studi Kasus Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya) Sari Yulis; Handoyo, Budi; Friwarti, Sri Dwi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3397

Abstract

Gampong assets are items belonging to the gampong that originate from the Gampong's original assets, purchased or obtained at the expense of the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG) or the acquisition of other legal rights. The purpose of this research problem formulation is (1) to find out how the assets of Gampong Paya Baro are managed, and (2) to find out how effective the management of Gampong Paya Baro's assets is in terms of the juridical aspect in managing the assets of Gampong Paya Baro. This research uses qualitative field research methods. The types of data in this research are secondary data (library) and primary data (field). Data collection techniques are interviews and documentation. Data processing and analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and guidelines for writing a thesis. Based on the results of this research (1) the assets of Gampong Paya Baro consist of oil palm plantations, Kede-kede Gampong, Hand Tractors, Fish Shelters, Rice Threshers, and Teratak along with Chairs. The management of the assets of Gampong Paya Baro, Teunom District, Aceh Jaya Regency has not been fully implemented using Transparency (openness, honesty and clarity), Accountability (Responsibility), and Participation (cooperating) carried out by the gampong government and the Gampong Paya Baro community. (2) The effectiveness of the management of gampong assets is reviewed from a juridical aspect, Aceh Jaya Regency Qanun Number 4 of 2018 concerning Gampong Government states that the management of gampong assets is the authority of the Keuchik to gampong officials. Based on this Qanun, the effectiveness of managing the assets of Gampong Paya Baro has not been carried out effectively
Asas-Asas Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Adat Aceh Muhammad Rudi Syahputra; Muksalmina; Sari Yulis
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v8i2.23750

Abstract

Aceh customary courts have principles for resolving cases in reducing customary civil and criminal cases that occur in society, especially disputes that are not included in the formal justice system. This research aims to examine the principles underlying the resolution of cases through customary courts in Aceh, as well as how these principles are applied in the practice of resolving customary cases. By using a normative legal method, the resolution of customary cases in Aceh has its own principles that reflect the characteristics of customary law lives in Acehnese community (ureung Aceh). The principles of resolving cases through Aceh customary justice are principle of peace, justice, musyawarah and mufakat (mediation and negotiation), sincerity and willingness, fast, easy and cheap, openness, kinship, equality before the law, and guidance. The application of the principles of case resolution in the Acehnese customary justice process is a necessity. Acehnese community want cases to be resolved peacefully because this method has been a tradition passed down from generation to generation. The term for peaceful resolution of cases called suloh. Customary law does not distinguish between acts that are violations of civil law and violations of criminal law so that civil cases and criminal cases are decided simultaneously in a trial that is not separate. The use of the principle of musyawarah and mufakat in the implementation of customary justice has a very important role and determine whether or not the trial can be held.
Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah Andika; Sari Yulis
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Pernikahan, Sejarah Islam, dan Ketertiban Sosial
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v1i2.07

Abstract

Perceraian dalam pandangan ulama mazhab, termasuk Mazhab Syafii, dipandang makruh jika dilakukan dalam kondisi rumah tangga yang rukun dan tenteram, bahkan Mazhab Hanafi mengharamkannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan jika terdapat alasan yang cukup, seperti ketidakharmonisan hubungan suami istri. Namun, di Aceh, kasus perceraian terus meningkat, dengan dominasi cerai gugat yang sering kali diputuskan secara verstek akibat ketidakhadiran pihak suami di pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian putusan verstek dengan hukum Islam, khususnya Fiqh Syafiiyah. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (library research) untuk menganalisis ketentuan hukum perdata Indonesia dan pandangan hukum Islam terhadap putusan cerai gugat secara verstek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat berdasarkan dalil dan bukti dari penggugat, dengan bentuk berupa pengabulan gugatan, penolakan, atau pernyataan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dalam hukum Islam, putusan verstek dikenal sebagai al-Qadha’ ala al-Ghaib dan diperbolehkan menurut Mazhab Syafi’i untuk menjaga kelangsungan proses hukum, meskipun Mazhab Hanafi membatasi penggunaannya hanya dalam kondisi darurat.  
Perbandingan Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan: Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Khaidir; Sari Yulis; Muhammad Rudi Syahputra; Muhammad
Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Kajian Interdisipliner Hukum dan Pemikiran Islam
Publisher : Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) YPI Shafal 'Ulum Al-Aziziyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/alqawanin.v2i1.05

Abstract

Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan bahwa memaksa anak untuk menikah termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan ini secara implisit menghapus hak wali mujbir, yang dalam konteks Islam memungkinkan seorang bapak menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan anak tersebut jika memenuhi syarat tertentu. Pasal ini dianggap mendiskriminasi hak wali bagi pemeluk agama Islam dalam menikahkan anaknya. Perspektif tersebut dinilai kurang tepat, karena tujuan wali mujbir dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak perempuannya adalah untuk kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai ketentuan hak wali mujbir dalam Islam, khususnya dalam Fiqh Syafi’iyah, serta sejauh mana pembatasan hak wali oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, kesimpulannya adalah sebagai berikut: Dalam Hukum Islam, wali mujbir (bapak) memiliki hak ijbar, yaitu hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anak tersebut, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika hak ijbar digunakan sesuai syarat, pernikahan tersebut sah menurut hukum agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, pernikahan yang dilakukan atas kehendak wali mujbir ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan dari kedua belah pihak.
Co-Authors ANDIKA Budi Handoyo Khaidir Muhammad Muhammad Rudi Syahputra Nurwijayanti Sri Dwi Friwarti, Sri Dwi