Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

FUNGSI KOORDINASI DINAS SOSIAL TERHADAP KECAMATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH BARAT Friwarti, Sri Dwi
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 2 No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.9 KB)

Abstract

The provisions of Article 27 paragraph ( 3 ) of Government Regulation No. 19 Year 2008 concerning the District determined that the sub-district to coordinate with local work units within the district / city governments in the framework of the implementation of government activities in the district. The position of Social Service and the District both structurally regional work units. However, in the review of the rank of Head of Social class and sub-district has the distinction of class rank. The aim of this study wanted to see how the coordination function of the Department of Social Welfare in poverty districts in West Aceh and any obstacles encountered in implementing the Department of Social Welfare for Poverty Reduction. The method used is normative and sociological, and then analyzed using qualitative approaches are presented descriptively. The results showed that the coordination has not been implemented with what is expected. Obstacles encountered include the lack of a coordinated team of district -level poverty, the delegation of authority to the sub-district head has not been accompanied by adequate financing, the limited quality of personnel, facilities and infrastructure in the district.
Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat Friwarti, Sri Dwi; Fadhlianti, Eka
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 15 No. 2 (2023): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v15i2.2341

Abstract

Hukum jinayat memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah adalah perzinahan dan mengancamnya dengan hukuman yang berat, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Sedangkan menurut KUHP, perzinahan hanya dapat terjadi jika hubungan kelamin di luar nikah tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristeri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sanksi pembuktian tindak pidana perzinahan menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan Qanun Jinayat, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini yaitu Menurut pandangan Qanun Jinayat bahwa konsep zina menurut Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam hukum jinayat. Di dalam Hukum Positif berdasarkan pasal 284 ayat 1 hanya memberikan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Sedangkan di dalam hukum Jinayat, dalam pemberian sanksi Qanun Jinayat berdasarkan Pasal 33 dihukum cambuk maksimal sebanyak 100 (seratus) kali cambuk, apabila kembali mengulangi jarimah zina ini dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda. Kata Kunci: Perbandingan Sanksi, Perzinahan, KUHP dan Qanun Jinayat.
Repositioning Islamic Banking Education in Aceh: Insights from Student Perceptions and Global Best Practices Diana, Sari; Friwarti, Sri Dwi; Maulida, Ulvia; Mellyan
BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah Vol 7 No 1 (2025): Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/banco.v7i1.12867

Abstract

Purpose – This research aims to explore the perceptions of prospective students in choosing the Islamic Banking Study Program at STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh and to explore the factors influencing their views on the program. Method – The research employs a mixed-method approach, involving 267 students from the West-South Aceh region as respondents. Findings –.The results indicate that 193 prospective students (73.40%) are interested in pursuing higher education, while 71 the students (26,6%) have no intention of continuing their studies. Furthermore, 207 prospective students (77.5%) were unaware of the Islamic Banking Study Program at STAIN Meulaboh, whereas 60 (22.5%) acknowledged knowing about the program. In terms of interest, 167 prospective students (62.5%) were not interested in enrolling in the Islamic Banking Study Program, while 100 (37.5%) expressed their interest. Several factors influencing their perceptions include experience, faculty qualifications, and cost. Practical implications – Understanding the factors affecting prospective students' perceptions can help institutions, particularly STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, develop strategies such as create engaging content for social media platform and build strong alumni networks to improve awareness and attract more interest in the Islamic Banking Study Program. Originality/value – This study provides insights into islamic banking study program, prospective students’ behavior, Islamic finance education, and mixed-method research
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak di Aceh Barat: Model Edukasi dan Advokasi berbasis Kearifan Lokal Hafinda, Tengku; Murlisa, Lia; Masni, Masni; Agustina, Maya; Putri, Nina Eka; Rahmi, Rina; Diana, Sari; Friwarti, Sri Dwi
Catimore: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): Catimore: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LSM Catimore dan Sahabat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56921/cpkm.v4i2.313

Abstract

Cases of child sexual abuse in West Aceh have been increasing at an alarming rate, necessitating a community-based prevention strategy. This study aims to empower the community in preventing sexual abuse through an education and advocacy model based on local wisdom. The research employs the Participatory Action Research (PAR) method, which involves the community in the process of problem identification, solution design, program implementation, evaluation, and monitoring. Activities include an initial survey, the development of educational materials, and training sessions for parents, teachers, and community leaders. The findings indicate an increase in community awareness of sexual abuse from 40% to 85%, as well as an improvement in understanding of reporting procedures from 30% to 80%. These results confirm that a community-based approach grounded in local wisdom is effective in raising public awareness of child protection, making it a sustainable prevention model.
TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM Friwarti, Sri Dwi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 1 No 1 (2022): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v1i1.1217

Abstract

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui menurut KUHP terhadap delik pembunuhan, bagaimana menurut hukum Islam terhadap delik pembunuhan dan bagaimana perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa pembunuhan menurut KUHP terhadap delik pembunuhan dalam bentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari sipelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudah diketahuinya artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak si pelaku, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan maupun akibat lain yang mungkin akan timbul yang di capai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu. Pembunuhan menurut hukum Islam terhadap delik pembunuhan dapat dilihat dari pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam adalah pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat , kifarat, dan hukuman ta’zir.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH BARAT Susantri, Yulia; Friwarti, Sri Dwi; Novita, Riska
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 2 No 1 (2023): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v2i1.2003

Abstract

Abstrak – Bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi tidak dapat diterapkan dengan maksimal di Aceh. Hal ini dikarenakan kewenangan penyelesaian perkara tersebut ada pada mahkamah syar’iyah dengan berlandaskan Qanun Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berjenis penelitian normatif (gabungan) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Aceh Barat dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-undangan terutama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan segala hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Perlindungan tersebut berupa melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat ikut bantu membantu mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Kelompok Forum Anak yang tersebar hampir diseluruh sekolah-sekolah yang ada di Aceh Barat yang menjadi wadah bagi anak-anak untuk bercerita masalah yg dihadapinya mencari solusi agar menjadi lebih terbuka. Adapun kasus kekerasan seksual pada anak diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah dengan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat). Sehingga bentuk perlindungan yang lengkap sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan dengan maksimal.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN ASET-ASET GAMPONG (Studi Kasus Gampong Paya Baro Kabupaten Aceh Jaya) Sari Yulis; Handoyo, Budi; Friwarti, Sri Dwi
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3397

Abstract

Gampong assets are items belonging to the gampong that originate from the Gampong's original assets, purchased or obtained at the expense of the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG) or the acquisition of other legal rights. The purpose of this research problem formulation is (1) to find out how the assets of Gampong Paya Baro are managed, and (2) to find out how effective the management of Gampong Paya Baro's assets is in terms of the juridical aspect in managing the assets of Gampong Paya Baro. This research uses qualitative field research methods. The types of data in this research are secondary data (library) and primary data (field). Data collection techniques are interviews and documentation. Data processing and analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions and guidelines for writing a thesis. Based on the results of this research (1) the assets of Gampong Paya Baro consist of oil palm plantations, Kede-kede Gampong, Hand Tractors, Fish Shelters, Rice Threshers, and Teratak along with Chairs. The management of the assets of Gampong Paya Baro, Teunom District, Aceh Jaya Regency has not been fully implemented using Transparency (openness, honesty and clarity), Accountability (Responsibility), and Participation (cooperating) carried out by the gampong government and the Gampong Paya Baro community. (2) The effectiveness of the management of gampong assets is reviewed from a juridical aspect, Aceh Jaya Regency Qanun Number 4 of 2018 concerning Gampong Government states that the management of gampong assets is the authority of the Keuchik to gampong officials. Based on this Qanun, the effectiveness of managing the assets of Gampong Paya Baro has not been carried out effectively