Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Kompilasi Hukum Journal of Biobased Chemicals (JOBC) Jurnal Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram
Idi Amin
Unknown Affiliation
Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
THE POLICY OF CRIMINAL LAW FORMULATION CONCERNING ERADICATION OF RELIGIOUS OFFENSE IN ORDER OF CRIMINAL LAW REFORMATION Idi Amin
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.319 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i6.186

Abstract

Indonesia is the country that believes in God and having a philosophy of divinity, therefore, thetranquility of religious life is of a legal matter as well as public interest that should be protected.Therefore , since the legal protection on the legal matter is for all citizens, the stipulation of religionoffense must be regulated and protected within criminal law. Based on the above consideration there are several problems to be formulated. These are what is the formulation policy of the available criminal law in overcoming the religious offense. And, how the formulation policy of criminal law in the future in overcoming of religious offense in terms of the renewal of criminal law in Indonesia ?. This research is an analytical descriptive research with normative juridical approach. The data is a secondary data derived from primary, secondary, and tertiary law materials that are obtained through bibliography and documentary studies from secondary data that have been analyzed. The research concluded that a criminal law that is currently used to overcome religious offense is Criminal Code (KUHP) but still with several weaknesses that this offense is considered as the crime over public interest. There is disharmony between status and explanation of offense by either text or formulation. The religious offense within Criminal Code concept 2005 is formulated as Criminal Act for religion and relating to either religion or religious life. The formulation of criminal law in the future should consider the integrating of religion offense in Criminal Code concept 2005 by considering several things as follows: 1). harmonization of criminal act matter, 2). formulation policy of criminal responsibility, and 3) formulation policy of criminal and criminalizing systems.Keywords : Formulation Policy, Religion Offense, and Law Renewal
Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lubis Lubis; Lalu Saipudin; Idi Amin
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.42

Abstract

Laporan Trafficking in Persons Report (TIP) 2018 menunjukan perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia masih stagnan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendorong usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah perlindungan hukum berupa restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan oleh negara melalui amar putusan pengadilan kepada terdakwa yang harus diberikan atau dibayarkan kepada korban tindak pidana trafficking. Adapun bentuk perlindungan hukum berupa kompensasi yang merupakan tanggung jawab negara terhadap korban sebagai kelompok masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah, dan merupakan tanggung jawab pemerintah apabila pelaku/terpidana tidak mampu membayarkan restitusi kepada korban. Selain itu bahwa akibat dari tindak pidana pedagangan orang tersebut, korban seringkali mengalami trauma yang berat sehingga perlu memulihkan keadaan psikologis korban terhadap keadaan semula melalui rehabilitasi.
Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Idi Amin; Syamasul Hidayat; Lalu Saepudin; Taufan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i1.172

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan pendekatan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika serta formulasi kebijakan hukum pidana terkait pendekatan tersebut. Pendekatan ICJS berfokus pada koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk menangani masalah narkotika secara komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris atau sosiologis, yang melibatkan penelitian identifikasi hukum dan evaluasi efektifitas hukum. Data primer diperoleh dari Polda NTB, BNNP, pemerintah desa, serta LSM/komunitas, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara dengan sampel yang dipilih berdasarkan relevansi dan karakteristiknya terhadap masalah penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan ICJS dalam penanggulangan tindak pidana narkotika melibatkan peran strategis BNNP dan kepolisian dengan fokus pada tiga area utama: supply control, demand reduction, dan harm reduction. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam pencegahan, melalui pendidikan, pelatihan, dan kerjasama dengan lembaga terkait seperti BNNP NTB dan Polres. Penguatan peran pemerintah desa mencakup keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program dan kegiatan bersama dengan penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengatasi masalah narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas Untuk Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Idi Amin; Syamsul Hidayat; Lalu Saepudin; Taufan Taufan
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.282

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023, dengan persebaran yang meluas hingga ke wilayah pedesaan. Dalam kerangka penegakan hukum, Undang-Undang Narkotika menegaskan pembentukan Badan Narkotika Nasional serta menekankan urgensi partisipasi aktif masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika menuntut pendekatan komprehensif yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan komunitas lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan memperkuat kesadaran hukum komunitas agar lebih proaktif dalam melaporkan tindak pidana narkotika. Manfaat kegiatan diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi informasi sekaligus memperluas pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, serta unsur kepolisian sektor. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendampingan melalui dua tahapan utama, yaitu penyuluhan hukum dan pembimbingan. Tahap penyuluhan difokuskan pada sosialisasi mengenai peran desa, peran masyarakat, bentuk tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum, serta tata cara pelaporan. Adapun tahap pembimbingan diarahkan untuk mengaktifkan fungsi komunitas dan memperkuat keterlibatan pemerintah desa dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika.
Ultrasound-Assisted Synthesis of Activated Carbon from Palm and Candlenut Shells for Efficient Nickel Ion Adsorption Andi Asdiana Irma Sari Yusuf; Yuli Amdia Riski; Herlina Rahim; Ibtisamatul Aminah; Nur An-nisa Putry Mangarengi; Sariwahyuni; Idi Amin; Syardah Ugra Al Adawiyah
JOBC Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Biobased Chemicals
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jobc.v5i2.45

Abstract

An excessive concentration of nickel in aquatic systems poses significant risks to the environment and living organisms, particularly when it exceeds established environmental quality standards. Conventional treatment techniques such as chemical precipitation, ion exchange, and membrane filtration are often limited by high operational costs, complex maintenance, and the generation of secondary sludge. Biomass-derived activated carbon has emerged as a sustainable and cost-effective adsorbent with notable adsorption potential. However, studies exploring hybrid biomass sources for activated carbon production remain scarce. This study investigates the feasibility of using ultrasonically activated carbon derived from a 50:50 blend of palm and candlenut shells for the adsorption of Ni²⁺ from aqueous solutions. The biomass underwent carbonization followed by ultrasonic activation at 48 kHz and was subsequently subjected to comprehensive physicochemical characterization and batch adsorption experiments. The optimized hybrid adsorbent exhibited the highest fixed carbon content (84.68%) and iodine number (374.36 mg/g). Adsorption tests revealed a Ni²⁺ removal efficiency of 77.33% within 30 minutes. Fourier Transform Infrared (FTIR) analysis showed the presence of main functional groups (-OH, C=O, C=C) that can bind metal ions. This emphasized the ultrasonic activation potential as an eco-friendly process for producing high-quality activated carbon, contributing to water treatment and aligning with circular economy principles.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE: Studi di Polda Nusa Tenggara Barat Muhammad Rifki Wahyu Cahyadi; idi amin
Parhesia Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Parhesia Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/0x1jv621

Abstract

Tindak pidana judi online semakin marak terjadi di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala upaya penanggulangan tindak pidana judi online dan apa faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana judi online dalam studi di Polda NTB. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Upaya penanggulangan tindak pidana judi online kepolisian Polda NTB mengunakan tiga upaya yaitu upaya preemtif, preventif dan represif. Faktor-faktor penghambat kepolisian Polda NTB terdapat dua faktor yaitu faktor internal yaitu sumber daya manusia, dan sarana fasilitas, dan faktor eksternal yaitu faktor server yang melegalkan judi, penggunaan jaringan pribadi virtual, dan masyarakat.
Co-Authors Herlina Rahim Ibtisamatul Aminah Lalu Saepudin Lalu Saepudin Lalu Saipudin Lubis Lubis Muhammad Rifki Wahyu Cahyadi Nur An-nisa Putry Mangarengi Sariwahyuni Syamasul Hidayat Syamsul Hidayat Syardah Ugra Al Adawiyah Taufan Taufan Taufan Yuli Amdia Riski