Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Private Law

Pelaksanaan Pemberdayaan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu: (Studi Kasus Desa Marong Kecamatan Praya Timur) Mohammad Irfan
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2038

Abstract

Hasil studi awal menunjukkan bahwa pengetahuan publik terhadap ranah pemahaman antara hukum publik dan hukum privaat masih dangkal terutama dalam lingkup masyarakat pedesaan. Tidak bisa ditafikkan juga ada beberapa fakta yang ditemukan bahwa dalam lingkup masyarakat perkotaan juga nampak fenomena dangkalnya pemahaman hukum yang bergejala di kehidupan hukum masyarakat perkotaan. Disadari atau tidak dinamika ini menjadi pertanyaan bagi kalangan yang menekuni disiplin ilmu hukum perlunya sebuah langkah terobosan dalam upaya meningkatkan pengetahuan (kapasitas) publik terhadap isu-isu hukum yang berkembang dari hari ke hari. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu melihat fakta kenyataan bekerjanya hukum dilapangan kemudian menganalisa dengan pendekatan perpustakaan (statuta aproach) dan pendekatan sosiogis (sociological aproach). Hasil kajian penelitian dapat dikatakan bahwa Sepelaksanaan pemberian upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin di desa Marong belum dapat terlaksana dengan maksimal.oleh karena itu maka penting sekali untuk melakukan perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui optimalisasi layanan pemberdayaan hukum melaui upaya klinik hukum yang berkualitas yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dari Perguruan Tinggi, misalnya seperti Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram dan bagaimana pelaksanaan klinik hukum tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang hidup dan bergaul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perlindungan Aspek Keperdataan Bagi Wisatawan Atas Keamanan Dan Kenyamanan Di Kawasan Pariwisata Kuta Mandalika Lombok Dalam Mewujudkan Pariwisata Yang Bermartabat Mohammad Irfan
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.2040

Abstract

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan atas keamanan dan kenyamanan dikawasan wisata Kuta Mandalika Lombok, dengan menggunakan metodelogi hukum empiris, yakni dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum dalam kenyataan di lapangan setelah itu mencari korelasinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang no. 10 tahun 20009 tentang Kepariwisataan. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih lemahnya upaya perlindungan terhadap hak atas ketenangan dan kenyamanan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara di kawasan wisata Kuta Mandalika Lombok, olehkarena pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai Leading Sektor kawasan Pariwisata Kuta Lombok telah melakukan berbagai upaya yang menuju kearah terlindunginya kepentingan wisatawan antara lain, melalui optimalisasi fungsi dan peranan dari Kelompok Pengelola wisata terutama berkaitain dengan upaya pendampingan dan pemberdayaan hukum dikawasan wisata, membentuk satgas pariwisata yang bukan saja bagi kawasan wisata Kuta Mandalika namun juga upaya perlindungan dan pertanggung jawaban hukum dikawasan wisata lainnya.
Pemberdayaan Hukum Masyarakat Marginal Korban Hutang Piutang dengan rentenir di desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Mohammad Irfan
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2758

Abstract

Ketimpangan masyarakat seperti ini ternyata telah terjadi dalam waktu yang cukup lama pada tingkat masyarakat desa, juga demikian yang terjadi pada lapisan masyarakat di desa ganti pada umumnya. Hal yang mendorong mereka melakukan praktek pinjaman uang yang sering berujung pada proses hutang piutang yang sering terjadi menjadi lilitan utang yang berkepanjangan. solusi yang ditawarkan dari problematika dilematis yang menjadi permasalahan masyarakat petani diatas, maka dari problematika yang menimpa masyarakat petani di desa ganti tersebut salah satunya adalah memberikan upaya-upaya penyadaran hukum yang berupa suluh hukum, bagaimana pentingnya untuk bisa menahan diri dalam berhutang yang lebih besar, kemudian memberikan pendampingan hukum apabila terjadi permasalahan hutang piutang ini telah bersinggungan dengan kepentingan privasi masyarakat lokal sebagai peminjam. Dalam program ini, karena program ini berlatar belakang ilmu sosial, hukum dan humaniora maka inovasi yang dapat diharapkan dari program ini adalah tertatanya sebuah tatanan masyarakat taat hukum atau sadar hukum karena adanya unsur pemberdayaan masyarakat didalammnya yang dilakukan oleh tim pelaksana. Upaya pemberdayaan hukum yang berwujud suluh hukum ini berusaha menggugah kesadaran masyarakat untuk berusaha semaksimal mungkin memahami lebih dalam akan dampak dari problematika hutang piutang pada masyarakat miskin. Diharapkan dari inovasi keilmuan yang berupa sharing ilmu, klinik keilmuan dan pendampingan ketika berhadapan dengan pemilik dana/rentenir/pemberi pinjaman akan terwujud sikap kritis dan vokal dalam menghadapi tekanan dari pemberi hutang akibat dari kelalaian mereka membayar pinjaman yang telah jatuh tempo