Garuda - Garba Rujukan Digital

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK DALAM KANDUNGAN Herlina, Nina; Duana, Rima; Rusydi, Ibnu
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13598

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia berupa sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris perdata barat (Burgerlijik Wetboek) dan sistem hukum waris adat. Kita dapat memilih hukum mana yang dianutnya bagi ahli waris apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan termasuk di dalamnya hutang piutang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang perkawinan in menjelaskan anak yang sahlah yang mendapat waris dari kedua orang tuanya, anak dalam kandungan pun merupakan ahli waris yang sah walaupun ayahnya sudah meninggal. Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bagi bayi yang ada dalam kandungan ibunya sebagai ahli waris yang dipandang beragama Islam, sedangkan yang tidak beragama Islam, maka ia tidak memperoleh warisan. Di dalam Pasal 2 Ayat (1) BW yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila anak mati sewaktu dilahirkan diangap dia tidak pernah ada sebagai ahli waris (Pasal 2 Ayat (2) BW). Seorang anak yang baru lahir ketika ayahnya meninggal sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapatkan warisan ayahnya (Pasal 836 BW). Anak sewaktu masih dalam kandungan, dalam Hukum Adat dinyatakan juga mempunyai hak waris, karena dalam Hukum Adat menganut asas sistim keturunan artinya anak yang akan dilahirkan hidup mewakili kelangsungan generasi ayahnya. Sehingga asas keadilan dalam Hukum Adat tetap dijunjung tinggi, maksudnya ialah anak masih di dalam kandungan berhak menjadi ahli waris sepanjang sistim pewaris adat itu mengatur.

FUNGSI DAN PERAN HUKUM ADAT DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN NEGARA Duana, Rima; Herlina, Nina; Perdana, Meisha Poetri; Effendy, Muhamad Amin; Supriyatin, Ukilah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11797

Hukum adat adalah sistem hukum yang berakar tradisi, norma dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkonomian. Dalam banyak hal, hukum adat mengatur hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam, seperti lahan pertanian, hutan dan perikanan. Melalui sistem ini, masyarakat adat dapat mempertahankan tradisi berkelanjutan dalam mengelola sumber daya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mereka. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak properti masyarakat adat dapat mengurangi konflik terkait sumber daya, menciptakan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan investasi. Hukum adat juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat. Konsep gotong royong dan solidaritas dalam hukum adat dapat memperkuat jaringan sosial dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mengurangi potensi ketidakstabilan sosial.

PERLINDUNGAN KORBAN DARI DOSA BESAR PERGURUAN TINGGI Zulkipli Lubis, Fahmi; Duana, Rima
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4477

Perlindungan korban terhadap kekerasan seksual di Perguruan Tinggi khusus diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pada tanggal 10 Oktober 2024 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Perubahan ini berimplikasi terhadap pencegahan dan penanganan dosa besar perguruan tinggi. Identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini menganalisis bagaimana perlindungan korban dari dosa besar perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan setelah peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu perlindungan korban dari dosa besar perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pertamakali perguruan tinggi membentuk Pansel PPKS berdasarkan Pasal 23, Pansel PPKS membentuk Satgas PPKS, Satgas PPKS melaksanakan tugasnya melalui mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, dan kategori kekerasan seksual yang dapat diproses oleh Satgas PPKS berdasarkan Pasal 5 ayat (2). Perlindungan korban dalam lingkup Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu terhadap laporan yang masuk setelah tanggal 10 Oktober 2024 baru dapat diproses setelah terlebih dahulu perguruan tinggi membentuk Satgas PPKPT serta mempersiapkan sarana dan prasarananya. Kategori kekerasan yang dapat diproses berdasarkan Pasal 7 Permendikbudristek ini.

PEMANFAATAN POTENSI KEKAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI ALAT DIPLOMASI NEGARA: PERBANDINGAN PEMANFAATAN POTENSI KEKAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN. Duana, Rima; Herlina, Nina; Yulia, Alis
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.16589

Pemanfaatan potensi kekayaan indikasi geografis telah menjadi strategi penting dalam diplomasi negara, bertujuan untuk memperkuat posisi dan citra negara di panggung internasional. Penelitian ini membandingkan pemanfaatan potensi kekayaan indikasi geografis di Indonesia dan Korea Selatan, dua negara yang kaya akan produk-produk unik yang diakui secara geografis. Indonesia memiliki indikasi geografis seperti kopi Gayo, teh Jawa, dan batik digunakan untuk promosi budaya, peningkatan ekonomi lokal, dan perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan produk indikasi geografis memenuhi standar internasional, serta mempromosikan produk ini melalui pameran internasional. Sementara itu, Korea Selatan memanfaatkan indikasi geografis seperti Ginseng Korea, Kimchi, dan Hanji dalam strategi Hallyu untuk meningkatkan pengaruh budaya global. Pemerintah Korea Selatan tidak hanya melindungi indikasi geografis melalui kebijakan yang ketat tetapi juga mengintegrasikannya dalam diplomasi ekonomi dan budaya global. Kedua negara menunjukkan bahwa indikasi geografis dapat menjadi alat diplomasi yang efektif, dengan Indonesia fokus pada pemberdayaan komunitas lokal dan promosi budaya, sementara Korea Selatan menggabungkan indikasi geografis dalam gelombang budaya global untuk memperkuat identitas nasional dan pengaruh internasional.

ROYALTI UNTUK PENULIS LAGU VIRTUAL DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA, KOREAN COPYRIGHT ACT, DAN TRIPs DALAM KASUS BOY GROUP KOREA SELATAN PLAVE Duana, Rima; Zulkipli Lubis, Fahmi; Poetri Perdana, Meisha
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5005

Kemunculan boy group virtual asal Korea Selatan, Plave, di mana grup virtual tersebut diberikan kredit sebagai penulis lagu, menimbulkan pertanyaan terkait pembagian royalti hak cipta pada entitas non-manusia. Menurut perspektif hukum, studi ini bertujuan menganalisis bagaimana Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, Korean Copyright Act, dan perjanjian internasional TRIPs mengatur hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh entitas virtual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan regulasi terkait hak cipta pada karya yang diciptakan oleh entitas virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara Indonesia dan Korea Selatan mengakui hak moral dan ekonomi bagi penulis lagu manusia, mereka tidak secara eksplisit mengatur hak cipta untuk karya ciptaan entitas virtual. TRIPs sebagai perjanjian internasional juga belum memasukkan ketentuan khusus terkait entitas non-manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya adaptasi dan penyempurnaan regulasi di masing-masing negara untuk menjawab perkembangan teknologi yang semakin kompleks

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search