Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Identifikasi Tahu Berformalin dengan Electronic Nose Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Wida Astuti; Danang Lenono; Faizah Faizah
IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems) Vol 6, No 2 (2016): October
Publisher : IndoCEISS in colaboration with Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (730.845 KB) | DOI: 10.22146/ijeis.15330

Abstract

During this time to identify pure and formalin tofu based on color and aroma involving human taster. But this tofu tester still has weaknesses such as subjective. Besides that, the standard chemical analytical methods requires a high cost and need expertise to analyzing it. Basically aroma of tofu is determined by volatile compounds such as heksanal, ethanol, and 1-hexanol, while aroma of formalin tofu is determined by volatile compounds such as OH, CO, and hydrocarbon. Electronic nose based on unselected gas sensor array has the ability to analyze samples with complex compositions that can be known characteristics and qualitative analysis of the samples. Stimulus aroma is transformed by electronic nose into fingerprint data then it is used by feature extraction process using the differential method. The results of feature extraction is used to process the back propagation neural network training to obtain optimal parameters. The parameters have been optimized is then tested on a random tofus. Based on test results, ANN-BP can identify samples with 100% accuracy rate so that the identification of a pure tofu and tofu formalin with electronic nose using back propagation neural network analysis has been successfully carried out.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Daleman Terkait Penatakelolaan Sampah Berbasis Circular Economy Sapto Hermawan; Waluyo Waluyo; Rahayu Subekti; Wida Astuti; Purwono SR; Wasis Sugandha; Pius Triwahyudi; Asianto Nugroho
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.461 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.918

Abstract

Jumlah tonase sampah di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten meningkat untuk setiap tahunnya, di mana apabila tidak dikelola dengan komprehensif dipastikan berdampak pada persoalan lingkungan, sosial, dan kesehatan. Artikel ini berusaha menjawab faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan tata kelola sampah berbasis circular economy dan langkah-langkah strategis apa yang ditempuh para pemangku kepentingan di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten guna mendukung keberhasilan tata kelola sampah berbasis circular economy. Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan observasi, pendampingan, pelatihan secara terstruktur, dan evaluasi. Hasil pengabdian memaparkan bahwa hambatan dalam penerapan tata kelola sampah berbasis konsep circular economy lebih disebabkan keterbatasan lahan untuk penerapan sampling, pola pikir dan perilaku semua pemangku kepentingan, serta perbedaan persepsi tentang penerapan circular economy. Untuk itu langkah-langkah yang diperlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan dan penyamaan pemahaman setiap pemangku kepentingan desa, dorongan peran serta masyarakat desa yang lebih aktif dan nyata, serta pengawasan dan evaluasi program.
PENGGUNAAN PENTA HELIX MODEL SEBAGAI UPAYA INTEGRATIF MEMERANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA Hermawan, Sapto; Astuti, Wida
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mendalilkan kepada beberapa hasil penelitian, Indonesia dikelompokkan sebagai salah satu produsen sampah plastik di laut, sehingga situasi ini perlu mendapatkan peran nyata secara integratif dan serius. Artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan model Penta Helix sebagai salah satu upaya integratif guna memerangi sampah plastik di laut Indonesia melalui kajian dari masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix. Masing-masing elemen sebagai penyusun model Penta Helix yaitu elemen Pemerintah, elemen Lembaga Swadaya Masyarakat, elemen Sektor Swasta, elemen Perguruan Tinggi, dan elemen Masyarakat Madani. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa target penurunan sampah plastik di laut perlu didukung melalui sinergi semua elemen pemangku kepentingan yang menjadi unsur pembentuk model Penta Helix. Mendasarkan analisis dari masing-masing elemen model Penta Helix dapat disimpulkan bahwa elemen peran Lembaga Swadaya Masyarakat sudah bagus. Elemen peran pemerintah cukup baik kendatipun masih ada beberapa kelemahan. Tiga elemen tersisa yaitu peran perguruan tinggi; peran sektor swasta; dan peran masyarakat madani tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu ditingkatkan lagi. Artikel ini berpendapat, jika masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix dipergunakan dengan terukur dan terintegrasi maka selain target penurunan sampah laut akan lebih cepat terealisasi, dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan.
PENGGUNAAN PENTA HELIX MODEL SEBAGAI UPAYA INTEGRATIF MEMERANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUT INDONESIA Hermawan, Sapto; Astuti, Wida
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mendalilkan kepada beberapa hasil penelitian, Indonesia dikelompokkan sebagai salah satu produsen sampah plastik di laut, sehingga situasi ini perlu mendapatkan peran nyata secara integratif dan serius. Artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan model Penta Helix sebagai salah satu upaya integratif guna memerangi sampah plastik di laut Indonesia melalui kajian dari masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix. Masing-masing elemen sebagai penyusun model Penta Helix yaitu elemen Pemerintah, elemen Lembaga Swadaya Masyarakat, elemen Sektor Swasta, elemen Perguruan Tinggi, dan elemen Masyarakat Madani. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa target penurunan sampah plastik di laut perlu didukung melalui sinergi semua elemen pemangku kepentingan yang menjadi unsur pembentuk model Penta Helix. Mendasarkan analisis dari masing-masing elemen model Penta Helix dapat disimpulkan bahwa elemen peran Lembaga Swadaya Masyarakat sudah bagus. Elemen peran pemerintah cukup baik kendatipun masih ada beberapa kelemahan. Tiga elemen tersisa yaitu peran perguruan tinggi; peran sektor swasta; dan peran masyarakat madani tampaknya perlu mendapatkan perhatian khusus dan perlu ditingkatkan lagi. Artikel ini berpendapat, jika masing-masing elemen pembentuk model Penta Helix dipergunakan dengan terukur dan terintegrasi maka selain target penurunan sampah laut akan lebih cepat terealisasi, dalam jangka panjang juga bermanfaat untuk menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan.
KEBIJAKAN TATA RUANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI VALORISASI RUANG) Subekti, Rahayu; Karjoko, Lego; Astuti, Wida
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10184

Abstract

AbstractThe objective of research was to find out the existing condition of spatial layout the Kutai Kartanegara Regency’s Government used and to find out the policy of Kutai Kartanegara Regency’s Government in spatial layout. In this research, Empirical research on Law (ELr) was used. ELr seeks to understand and explain how law works in the real world. This study was a descriptive developmental one providing a systematical description on the object to be studied, and then a model was developed to address the problems in the field. The research approach used was qualitative approach. The research was taken place in Kutai Kartanegara regency. From the result of research and discussion, two conclusions could be drawn. Firstly, the existing condition of land use in Kutai Kartanegara regency showed the land use for various activities such as: mining, forestry, gardening, and farming. The shift of land function increased over years. Secondly, the government of Kutai Kartanegara regency had developed draft Local regulation of regency about rTrW or Zoning for Kutai Kartanegara regency, but it had not been proposed to the Local Legislative Assembly’s (dprd’s) discussion because there had been no provincial regulation about rTrW or Zoning of East Kalimantan provinceKey words : policy, Special layout, ValorisationAbstrakTujuan penelitian adalah untuk mengetahui existing condition tata ruang yang digunakan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Negara dalam penataan ruang. Dalam penelitian ini digunakan metode Empirical research on Law (ELr). ELr seeks to understand and explain how law works in the real world. Adapun sifat penelitiannya deskriptif developmental yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti, selanjutnya disusun model yang dapat dikembangkan untuk mengatasi problema di lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan dua kesimpulan, yaitu : pertama, Kondisi existing Penggunaan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bermacam – macam kegiatan diantaranya yaitu : . Kegiatan  pertambangan  , Kegiatan Kehutanan , Kegiatan Perkebunan, kegiatan pertanian. Terjadi pengalihan fungsi lahan yang meningkat dari tahun ketahun Kedua, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tentang RTRW maupun Zonasi Kabupaten Kutai Kertanegara, hanya saja belum bisa diajukan dalam pembahasan dengan DPRD karena Peraturan Daerah Propinsi tentang RTRW maupun zonasi Provinsi Kalimantan Timur belum ada.Kata kunci : Kebijakan, tata ruang, valorisasi