Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Asianto Nugroho
Unknown Affiliation
Humanities Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Daleman Terkait Penatakelolaan Sampah Berbasis Circular Economy Sapto Hermawan; Waluyo Waluyo; Rahayu Subekti; Wida Astuti; Purwono SR; Wasis Sugandha; Pius Triwahyudi; Asianto Nugroho
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.461 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.918

Abstract

Jumlah tonase sampah di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten meningkat untuk setiap tahunnya, di mana apabila tidak dikelola dengan komprehensif dipastikan berdampak pada persoalan lingkungan, sosial, dan kesehatan. Artikel ini berusaha menjawab faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan tata kelola sampah berbasis circular economy dan langkah-langkah strategis apa yang ditempuh para pemangku kepentingan di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten guna mendukung keberhasilan tata kelola sampah berbasis circular economy. Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan observasi, pendampingan, pelatihan secara terstruktur, dan evaluasi. Hasil pengabdian memaparkan bahwa hambatan dalam penerapan tata kelola sampah berbasis konsep circular economy lebih disebabkan keterbatasan lahan untuk penerapan sampling, pola pikir dan perilaku semua pemangku kepentingan, serta perbedaan persepsi tentang penerapan circular economy. Untuk itu langkah-langkah yang diperlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan dan penyamaan pemahaman setiap pemangku kepentingan desa, dorongan peran serta masyarakat desa yang lebih aktif dan nyata, serta pengawasan dan evaluasi program.
Intelligence Interconnection in The Democratic Transition in Indonesia Reza Ilham Maulana; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i2.20

Abstract

Democracy has faced various challenges over thousands of years, particularly concerning transitions that depend on social and political factors. The role of intelligence in democratic transitions is crucial but can be used to maintain power undemocratically. In Indonesia, post-reform, democracy has not been fully consolidated. The repressiveness of law enforcement and legal bias towards political elites are major factors in the decline of democracy. This research employs a normative legal research method with a prescriptive nature, aiming to analyze the intelligence's involvement in the democratic transition process in Indonesia. The research approach encompasses analytical, historical, comparative, and philosophical dimensions. Primary legal materials such as legislation regulations are utilized as data sources, alongside secondary legal materials like books and journals. Data collection techniques utilize the PRISMA method, and data analysis is conducted deductively using the same method. The findings of this research indicate that the cycle of democratic transition influences both the democratic system and intelligence activities. Subsequently, a case study in Indonesia examines complex intelligence issues, attributable to regime changes and inconsistent political policies. Hence, a comparative study with Brazil, which is institutionally more complex and structured, is deemed necessary.
ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN REFOCUSING KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK WUJUDKAN JAWA TIMUR OPTIMIS BANGKIT Davina Monica Ilyas; Dinda Tiara Gisani; Marshanda Devi Noor Salsabila; Muhammad Akhdan Syafiq; Nadia Marcella; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini bertujuan mengkaji Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Bahan Bakar Minyak untuk Membuat Jawa Timur Optimis Bangkit. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing BBM Membuat Optimisme Jawa Timur Bangkit kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat melakukan refocusing pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak (relaksasi pajak) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan dan kenaikan harga BBM yang ditujukan untuk mengantisipasi inflasi yang akan menyebabkan krisis ekonomi nasional. Dalam mewujudkan optimisme Jawa Timur Bangkit, ada beberapa hal yang harus diwujudkan untuk membangun komitmen dan program aksi bersama agar pengendalian inflasi dapat disegarkan dalam berbagai bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, dapat mengakomodir dampak kenaikan BBM. harga. harga dan kondisi di Provinsi Jawa Timur yang kondusif dan memiliki ketahanan (resilience) terhadap fluktuasi harga bahan pokok, inflasi, dan angka kemiskinan yang meningkat.
Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur Vareli Denastyan Agpenta Putra; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i2.808

Abstract

This study analyzes the legal responsibility of road organizers, legal protection for road users, and public participation in the maintenance of provincial roads in East Java. The background of this research is the significant road damage, covering 154 kilometers, which impacts the safety of road users and the smoothness of socio-economic activities. This research is based on Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation (UU LLAJ) and Law Number 38 of 2004 on Roads, which regulate the obligation of road organizers to ensure safe and adequate infrastructure. The research method used is a juridical normative approach with an analysis of legislation, using primary and secondary legal materials, with data collected through library studies and deductive analysis. The results show that the government is legally obligated to repair damaged roads, place warning signs on roads that have not been repaired, and allocate funds to prevent traffic accidents. However, various challenges such as limited budgets and geographic conditions affect the implementation of these obligations. Additionally, the Citizen Lawsuit mechanism grants the public the right to sue negligent organizers. This study recommends strengthening road maintenance management based on risk, improving transparency and accountability, and empowering the public to ensure safe roads that support regional economic growth.
PROBLEMATIKA HUKUM DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA Riska Sasi Yuniar; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11487

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar untuk kemajuan energi terbarukan karena sumber daya alamnya yang berlimpah. Indonesia telah berkomitmen untuk mengubah sektor energi sesuai dengan tujuan global mencapai emisi nol bersih, setelah ratifikasi Perjanjian Paris. Untuk mempercepat pengurangan pembangkit listrik batu bara dan memfasilitasi transisi energi, pemerintah telah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 (Perpres 112 Tahun 2022) yang yang bertujuan untuk akselerasi penghentian penggunaan PLTU Batu bara. Namun, peraturan tersebut memberikan pengecualian terhadap PLTU Batu bara yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Pengecualian ini justru menjadi bumerang bagi Indonesia dalam mencapai emisi nol bersih yang berkeadilan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis masalah sinkronisasi antara Perpres 112 Tahun 2022 dan kebijakan lainnya, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia karena ketiadaan peraturan terkait pengembangan energi terbarukan yang komprehensif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan antar kebijakan pemerintah yang satu dengan lainnya tentang transisi energi, dan Indonesia masih memiliki banyak tantangan sebagai akibat dari Perpres 112 Tahun 2022 yang berlaku saat ini tidak cukup komprehensif untuk menjadi dasar pedoman pengembangan EBT sektor ketenagalistrikan di Indonesia
Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Lumpuhnya Pusat Data Nasional Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Husein Muhammad Iqbal; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v3i2.1825

Abstract

This study examines the government's accountability for the collapse of the National Data Center (Pusat Data Nasional, PDN) due to a cyber attack from an Administrative Law perspective. The increasing reliance on digital technology has made e-government systems more vulnerable to cyber threats, as evidenced by the PDN Surabaya incident in June 2024. The objective of this research is to analyze the government's responsibility in safeguarding personal data and ensuring the continuity of public services. This study explores key legal frameworks, including the Personal Data Protection Law, Presidential Regulations on the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE), and other relevant regulations governing cybersecurity and administrative responsibility.The research employs a normative legal research method with a statutory approach, analyzing legal provisions and their application in addressing cyber incidents affecting government-operated databases. The findings reveal that the government can be held accountable through various administrative measures, including the imposition of administrative sanctions, mandatory public notifications, and legal proceedings in administrative courts. However, the study also identifies significant challenges in implementing these measures due to the absence of a dedicated supervisory agency responsible for overseeing the security and resilience of e-government infrastructure. The lack of clear mechanisms for enforcement further complicates accountability efforts.Therefore, this study highlights the urgency of strengthening cybersecurity governance, establishing an independent supervisory body, and enhancing legal frameworks to ensure better protection of personal data and the reliability of digital public services. By addressing these gaps, the government can improve public trust and minimize future cyber risks.
Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Dasar Guru Honorer di SD Kasatriyan Surakarta Nur Intan Zahrotul Muhtar; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i4.1095

Abstract

This study is motivated by the importance of fulfilling the basic rights of honorary teachers as part of efforts to improve the quality of national education. Honorary teachers in private schools, particularly at SD Kasatriyan Surakarta, often face challenges related to welfare and legal protection that are not yet optimal. The study aims to analyze the conformity of the fulfillment of basic rights of honorary teachers at SD Kasatriyan Surakarta with the provisions of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The research employs normative juridical and empirical juridical methods, with secondary data obtained from literature review and primary data collected through interviews and direct observations at the research site. The findings indicate that most honorary teachers receive salaries far below the Surakarta City Minimum Wage and lack social welfare guarantees, such as health insurance or accident protection. Furthermore, access to training, competency development, as well as recognition and promotion, remains very limited. These findings highlight a gap between legal norms and field practices, necessitating more serious policy interventions from the government and foundations to ensure the rights of honorary teachers are fully met and to enhance the overall quality of education.
POLLUTER PAYS PRINCIPLE DALAM KETENTUAN PERUNDANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KECAMATAN CIRACAS JAKARTA TIMUR Wisnu Anindito Wiraatmaja; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51183

Abstract

People's daily activities for cooking, bathing, washing, latrines, produce household domestic wastewater which has the potential to cause water pollution, both well water and river water. This is exacerbated by the lack of public awareness of the environment and low public understanding of the Polluter Pays Principle. This research was conducted to identify the understanding of the people of Ciracas District, the provisions and implementation, the alignment of the provisions of the legislation related to the management of domestic wastewater, as well as the obstacles faced in its implementation. It is concluded that the public's understanding of the Polluter Pays Principle is still low. The construction of a domestic wastewater management installation in the Kampung Rambutan Reservoir can be a real step in an effort to increase public awareness in managing domestic wastewater. The alignment of the provisions of laws and regulations regarding the application of the Polluter Pays Principle in domestic household wastewater management still needs to be improved. The obstacle in its implementation is the lack of formal and informal education for the community about domestic wastewater management. The role of the government which is felt to be less than optimal is also an obstacle in growing public awareness in managing domestic wastewater. In addition, plans for the development of a domestic wastewater management system are generally also constrained by the low participation and resistance of the community.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN) Dhani Nuravianto Aji; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51387

Abstract

This article aims to determine the efforts to improve the quality of ASN health service performance and the obstacles faced in improving the performance of health services at Karangmalang Health Center, Sragen Regency. This article uses a descriptive qualitative empirical research method with a sociological juridical approach. In this research, the writer took the research location in Karangmalang Public Health Center, Sragen Regency. Based on the results of the benchmark research, efforts to improve the quality of ASN health service performance at the Karangmalang Health Center, Sragen Regency are considered good and satisfactory with the observed variables of health service quality dimensions, namely (1) Tangibles (physical evidence), (2) Reliability (reliability), (3) Responsiveness (responsiveness), (4) Assurance (assurance), (5) Empathy (empathy). The quality of ASN services, theoretically there are five factors to measure the quality of health services. There are several weaknesses that need to be addressed and improved in an effort to improve the quality of ASN health service performance at the Karangmalang Health Center, namely: 1. The dimension of responsiveness in health services is good, only a lack of dentists. This is not in accordance with Permenkes Number 75 of 2014, so that the service for patients with toothache is hampered. 2. Limited stock of generic drugs that are affordable by the community. 3. There is no recruitment of co-assistant staff and intensive doctors, but only accepts students from the nursing department.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PELIHARAAN REPTIL SCARA ONLINE DI SURAKARTA Razzaq Atalarik; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51392

Abstract

This article aims to examine consumer legal protection, advantages and disadvantages in online buying and selling of reptiles in this increasingly sophisticated era of globalization which is a new lifestyle in transactions in Surakarta. The research method used is normative research, statutory approach, researching consumer protection regulations against online buying and selling, then processed and analyzed using legal interpretation and argumentation systematically and written descriptively. The results of research regarding the legal protection of consumers buying and selling reptiles online in Surakarta for consumers experiencing losses. In Law No. 19 of 2016 in Article 28 paragraph 1 regarding consumer losses in e-commerce, it is only a general rule. PP N0 71 of 2019, in principle, business actors can be held accountable, namely contractual, presumption of responsibility and absolute responsibility. The UUPK in Article 19 regulates the responsibility for compensation and traditional buying and selling transactions. The responsibility of business actors to buyers in buying and selling online has not been specifically regulated. so that the government as a regulator is very urgent to take action. reconstruction of Law Number 19 of 2016 concerning ITE and induced in the RUUPK process which is still in the Prolegnas process at the DPR RI. The advantages of buying and selling reptiles online are because of new lifestyles/trends, various ease of accessing internet applications, fast, practical transaction processes, saving time, energy and costs without having to visit the location and send it to the consumer's house. Weaknesses are prone to fraud, incompatibility of animals being sent, stressful conditions, running away, getting sick, dying at the time of delivery. If there is a default, the consumer has no clarity and legal certainty
Co-Authors Audria Darel Setiawan Putri Aulia Putri Gandari Davina Monica Ilyas Dhani Nuravianto Aji Dinda Tiara Gisani Husein Muhammad Iqbal Marshanda Devi Noor Salsabila Muhammad Akhdan Syafiq Nadia Marcella Nur Intan Zahrotul Muhtar Pius Triwahyudi Purwono SR Purwono Sungkowo Raharjo Rahayu Subekti Razzaq Atalarik Reza Ilham Maulana Rifa Putria Larasati Riska Sasi Yuniar Sapto Hermawan Sapto Hermawan Silvia Chindy Monica Sonia Damayanti Sitompu Vanessa Maharani Wahyusaputri Vareli Denastyan Agpenta Putra Waluyo Waluyo Wasis Sugandha Wida Astuti Wisnu Anindito Wiraatmaja