Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan International Journal of Law and Society Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration
Asianto Nugroho
Unknown Affiliation
Humanities Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Kajian Hukum Atas Radikalisme Pada Aparat Sipil Negara (ASN) Di Indonesia Asianto Nugroho; sapto Hermawan
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.116

Abstract

The potential of radicalism distribution is quite alarming. This understanding of radicalism targets all elements of the nation, including the Government Officer (ASN). As part of the government, ASN which is exposed to radicalism is considered dangerous to the establishment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the ideology of Pancasila which is the basic norm for the establishment of the Republic of Indonesia. This article aims to find out (1) supervision of ASN in order to prevent radicalism if compared from the perspective of staffing regulations; and (2) legal sanctions that can be given to ASN who have been exposed to radicalism. This article was written using the normative legal research. Secondary data sourced from literature review which is then qualified and quarantined to answer the problem formulation. The results showed that the Government had conducted a movement involving 11 Ministries and State Institutions as a Joint Task Force to anticipate violations of the Government Officer radicalism. Based on the Joint Decree which contains 11 points to identify ASN as an online measurement benchmark supported by facts and reality in the ASN complaint portal, so as to create comfort for ASN extended family and improve Key Performance Indicators throughout ASN in Indonesia.Keywords: Radicalism, the Government Officer, Oversight and Sanctions. Abstrak. Potensi sebaran paham radikalisme cukup mengkhawatirkan. Paham radikalisme ini menyasar kesemua elemen bangsa, termasuk di dalamnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bagian dari pemerintahan, ASN yang terpapar paham radikalisme dinilai membahayakan tegaknya Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan ideologi Pancasila yang menjadi norma dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengawasan terhadap ASN guna mencegah radikalisme jika dikomparasikan dari perspektif regulasi kepegawaian; dan (2) sanksi hukum yang dapat diberikan kepada ASN yang telah terpapar paham radikalisme. Artikel ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normative. Data sekunder bersumber dari kajian pustaka yang kemudian dikualifikasi dan dikuantisir untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah telah melakukan gerakan yang melibatkan 11 Kementrian dan Kelembagaan Negara sebagai Satuan Tugas bersama untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran radikalisme ASN. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi 11 poin poin guna mengidentifikasi ASN sebagai tolok ukur aduan secara on line yang didukung fakta dan realita dalam portal aduan ASN, sehingga tercipta kenyamanan keluarga besar ASN dan meningkatkan Key Performance Indicator seluruh ASN di Indonesia.Kata Kunci: Radikalisme, Aparat Sipil Negara, Pengawasan dan Sanksi
Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Dalam Pengendalian Pencemaran Air Danau Toba Atas Jenis Usaha Keramba Jaring Apung Di Kabupaten Samosir Sonia Damayanti Sitompu; Rahayu Subekti; Asianto Nugroho
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.133

Abstract

  Writing this law is to determine the role  of the Samosir Regency Environmental Service in controlling Toba Lake water pollution for the types of businesses and / or activities in Samosir Regency. Writing this law uses an empirical research method that is descriptive qualitative with a sociological juridical approach. Based on the results of research on monitoring the status of Lake Toba water quality for the waters of Samosir Regency carried out by the Samosir Regency Environmental Service, it was carried out at 25 sampling points in the 2019 period, that the waters of Lake Toba in Samosir Regency contain high COD and phosphate values, with polluted criteria moderate. The completion of “Zero floating net cages has an impact on reduced local revenue and loss of investors (foreign investment) in North Sumatra Province. The difficulty of diverting people's economic activities to switch professions to dependence on marine cage also becomes a challenge in itself to control the water pollution of Lake Toba for the types of business and activities in Samosir Regency, especially in the floating net cage fish cultivation business. Keywords : water pollution, Lake Toba, floating net cage fish Penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dalam melakukan pengendalian pencemaran air danau toba atas jenis usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Samosir. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian  pengawasan  status  kualitas  air  Danau  Toba  untuk  wilayah  perairan  Kabupaten Samosir yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir  dilakukan di 25 titik pengambilan sampel pada periode tahun 2019, bahwa perairan Danau Toba di Kabupaten Samosir mengandung nilai COD dan fosfat tinggi, dengan kriteria tercemar sedang. Penyelesaian “Zero Keramba Jaring Apung berdampak pendapatan asli daerah berkurang dan hilangnya investor (penanaman modal asing) di Provinsi Sumatera Utara. Sulitnya mengalihkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk beralih profesi ketergantungan terhadap KJA juga tmenjadi tantangan tersendiri  untuk  melakukan  pegendalian  pencemaran  air  Danau  Toba  atas  jenis  usaha  dan kegiatan di Kabupaten Samosir  khususnya pada usaha budidaya ikan Keramba Jaring Apung.Kata kunci : Pencemaran air, Danau Toba, Keramba Jaring Apung.   
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Daleman Terkait Penatakelolaan Sampah Berbasis Circular Economy Sapto Hermawan; Waluyo Waluyo; Rahayu Subekti; Wida Astuti; Purwono SR; Wasis Sugandha; Pius Triwahyudi; Asianto Nugroho
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.461 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.918

Abstract

Jumlah tonase sampah di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten meningkat untuk setiap tahunnya, di mana apabila tidak dikelola dengan komprehensif dipastikan berdampak pada persoalan lingkungan, sosial, dan kesehatan. Artikel ini berusaha menjawab faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan tata kelola sampah berbasis circular economy dan langkah-langkah strategis apa yang ditempuh para pemangku kepentingan di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten guna mendukung keberhasilan tata kelola sampah berbasis circular economy. Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan observasi, pendampingan, pelatihan secara terstruktur, dan evaluasi. Hasil pengabdian memaparkan bahwa hambatan dalam penerapan tata kelola sampah berbasis konsep circular economy lebih disebabkan keterbatasan lahan untuk penerapan sampling, pola pikir dan perilaku semua pemangku kepentingan, serta perbedaan persepsi tentang penerapan circular economy. Untuk itu langkah-langkah yang diperlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan dan penyamaan pemahaman setiap pemangku kepentingan desa, dorongan peran serta masyarakat desa yang lebih aktif dan nyata, serta pengawasan dan evaluasi program.
Intelligence Interconnection in The Democratic Transition in Indonesia Reza Ilham Maulana; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i2.20

Abstract

Democracy has faced various challenges over thousands of years, particularly concerning transitions that depend on social and political factors. The role of intelligence in democratic transitions is crucial but can be used to maintain power undemocratically. In Indonesia, post-reform, democracy has not been fully consolidated. The repressiveness of law enforcement and legal bias towards political elites are major factors in the decline of democracy. This research employs a normative legal research method with a prescriptive nature, aiming to analyze the intelligence's involvement in the democratic transition process in Indonesia. The research approach encompasses analytical, historical, comparative, and philosophical dimensions. Primary legal materials such as legislation regulations are utilized as data sources, alongside secondary legal materials like books and journals. Data collection techniques utilize the PRISMA method, and data analysis is conducted deductively using the same method. The findings of this research indicate that the cycle of democratic transition influences both the democratic system and intelligence activities. Subsequently, a case study in Indonesia examines complex intelligence issues, attributable to regime changes and inconsistent political policies. Hence, a comparative study with Brazil, which is institutionally more complex and structured, is deemed necessary.
ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN REFOCUSING KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK WUJUDKAN JAWA TIMUR OPTIMIS BANGKIT Davina Monica Ilyas; Dinda Tiara Gisani; Marshanda Devi Noor Salsabila; Muhammad Akhdan Syafiq; Nadia Marcella; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini bertujuan mengkaji Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Bahan Bakar Minyak untuk Membuat Jawa Timur Optimis Bangkit. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing BBM Membuat Optimisme Jawa Timur Bangkit kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat melakukan refocusing pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak (relaksasi pajak) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan dan kenaikan harga BBM yang ditujukan untuk mengantisipasi inflasi yang akan menyebabkan krisis ekonomi nasional. Dalam mewujudkan optimisme Jawa Timur Bangkit, ada beberapa hal yang harus diwujudkan untuk membangun komitmen dan program aksi bersama agar pengendalian inflasi dapat disegarkan dalam berbagai bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, dapat mengakomodir dampak kenaikan BBM. harga. harga dan kondisi di Provinsi Jawa Timur yang kondusif dan memiliki ketahanan (resilience) terhadap fluktuasi harga bahan pokok, inflasi, dan angka kemiskinan yang meningkat.
Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur Vareli Denastyan Agpenta Putra; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i2.808

Abstract

This study analyzes the legal responsibility of road organizers, legal protection for road users, and public participation in the maintenance of provincial roads in East Java. The background of this research is the significant road damage, covering 154 kilometers, which impacts the safety of road users and the smoothness of socio-economic activities. This research is based on Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation (UU LLAJ) and Law Number 38 of 2004 on Roads, which regulate the obligation of road organizers to ensure safe and adequate infrastructure. The research method used is a juridical normative approach with an analysis of legislation, using primary and secondary legal materials, with data collected through library studies and deductive analysis. The results show that the government is legally obligated to repair damaged roads, place warning signs on roads that have not been repaired, and allocate funds to prevent traffic accidents. However, various challenges such as limited budgets and geographic conditions affect the implementation of these obligations. Additionally, the Citizen Lawsuit mechanism grants the public the right to sue negligent organizers. This study recommends strengthening road maintenance management based on risk, improving transparency and accountability, and empowering the public to ensure safe roads that support regional economic growth.
PROBLEMATIKA HUKUM DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA Riska Sasi Yuniar; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11487

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar untuk kemajuan energi terbarukan karena sumber daya alamnya yang berlimpah. Indonesia telah berkomitmen untuk mengubah sektor energi sesuai dengan tujuan global mencapai emisi nol bersih, setelah ratifikasi Perjanjian Paris. Untuk mempercepat pengurangan pembangkit listrik batu bara dan memfasilitasi transisi energi, pemerintah telah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 (Perpres 112 Tahun 2022) yang yang bertujuan untuk akselerasi penghentian penggunaan PLTU Batu bara. Namun, peraturan tersebut memberikan pengecualian terhadap PLTU Batu bara yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Pengecualian ini justru menjadi bumerang bagi Indonesia dalam mencapai emisi nol bersih yang berkeadilan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis masalah sinkronisasi antara Perpres 112 Tahun 2022 dan kebijakan lainnya, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia karena ketiadaan peraturan terkait pengembangan energi terbarukan yang komprehensif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan antar kebijakan pemerintah yang satu dengan lainnya tentang transisi energi, dan Indonesia masih memiliki banyak tantangan sebagai akibat dari Perpres 112 Tahun 2022 yang berlaku saat ini tidak cukup komprehensif untuk menjadi dasar pedoman pengembangan EBT sektor ketenagalistrikan di Indonesia
Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Lumpuhnya Pusat Data Nasional Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Husein Muhammad Iqbal; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v3i2.1825

Abstract

This study examines the government's accountability for the collapse of the National Data Center (Pusat Data Nasional, PDN) due to a cyber attack from an Administrative Law perspective. The increasing reliance on digital technology has made e-government systems more vulnerable to cyber threats, as evidenced by the PDN Surabaya incident in June 2024. The objective of this research is to analyze the government's responsibility in safeguarding personal data and ensuring the continuity of public services. This study explores key legal frameworks, including the Personal Data Protection Law, Presidential Regulations on the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE), and other relevant regulations governing cybersecurity and administrative responsibility.The research employs a normative legal research method with a statutory approach, analyzing legal provisions and their application in addressing cyber incidents affecting government-operated databases. The findings reveal that the government can be held accountable through various administrative measures, including the imposition of administrative sanctions, mandatory public notifications, and legal proceedings in administrative courts. However, the study also identifies significant challenges in implementing these measures due to the absence of a dedicated supervisory agency responsible for overseeing the security and resilience of e-government infrastructure. The lack of clear mechanisms for enforcement further complicates accountability efforts.Therefore, this study highlights the urgency of strengthening cybersecurity governance, establishing an independent supervisory body, and enhancing legal frameworks to ensure better protection of personal data and the reliability of digital public services. By addressing these gaps, the government can improve public trust and minimize future cyber risks.
Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Dasar Guru Honorer di SD Kasatriyan Surakarta Nur Intan Zahrotul Muhtar; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i4.1095

Abstract

This study is motivated by the importance of fulfilling the basic rights of honorary teachers as part of efforts to improve the quality of national education. Honorary teachers in private schools, particularly at SD Kasatriyan Surakarta, often face challenges related to welfare and legal protection that are not yet optimal. The study aims to analyze the conformity of the fulfillment of basic rights of honorary teachers at SD Kasatriyan Surakarta with the provisions of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The research employs normative juridical and empirical juridical methods, with secondary data obtained from literature review and primary data collected through interviews and direct observations at the research site. The findings indicate that most honorary teachers receive salaries far below the Surakarta City Minimum Wage and lack social welfare guarantees, such as health insurance or accident protection. Furthermore, access to training, competency development, as well as recognition and promotion, remains very limited. These findings highlight a gap between legal norms and field practices, necessitating more serious policy interventions from the government and foundations to ensure the rights of honorary teachers are fully met and to enhance the overall quality of education.
Kendala Hukum Dalam Pelaksanaan Strategi Mitigasi Perubahan Iklim Pada Sektor Kehutanan Dan Lahan di Indonesia Fauziyyah Nur Isya'bani; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i2.7319

Abstract

Indonesia as an achipelagic country has impacts of climate change. To overcome the impacts, Indonesia uses two methods, namely climate change mitigation and adaptation. In accordance with the provisions stipulated in Presidential Regulation No. 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Economic Values ​​to Achieve Nationally Determined Contribution Targets, the forestry sector is the main sector in controlling emissions to store carbon with a carbon net sink approach from the forestry and land sector in 2030 (Indonesia's FOLU Net Sink 2030) with two targets, namely 29% with own efforts and 41% with international cooperation. This study aims to conduct a legal review of Indonesia’s climate change mitigation strategy by achieving the net sink target in the forestry and land use (FOLU) sector by 2030. This research method use is normative legal research with statue approach. This research use analyse techniques with syllogism method based on deductive. The results indicate that limited specific and integrated regulations, weak law enforcement, implementation of decentralization, to low public awareness of the impact of climate change. However, Indonesia does not have regulations that specifically and comprehensively to regulate climate change. The research concludes that several conditions have impact the achievement of Indonesia’s Forestry and Other Land Use Net Sink target in 2030.
Co-Authors Aulia Putri Gandari Davina Monica Ilyas Dhani Nuravianto Aji Dinda Tiara Gisani Divanda Permata Wijayatama Fauziyyah Nur Isya'bani Husein Muhammad Iqbal Marshanda Devi Noor Salsabila Muhammad Akhdan Syafiq Nadia Marcella Nur Intan Zahrotul Muhtar Pius Triwahyudi Purwono SR Purwono Sungkowo Raharjo Rahayu Subekti Razzaq Atalarik Reza Ilham Maulana Riska Sasi Yuniar Sapto Hermawan Silvia Chindy Monica Sonia Damayanti Sitompu Vareli Denastyan Agpenta Putra Waluyo Waluyo Wasis Sugandha Wida Astuti Wisnu Anindito Wiraatmaja