Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Constitutionality of Indigenous Law Communities in the Perspective of Sociological Jurisprudence Theory Sapto Hermawan; Muhammad Rizal; Farchana Haryumeinanda; Yella Hasrah Cahya Oktiviasti
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i2.12998

Abstract

Objective: This study aims to determine the existence and position of customary law communities in Indonesia and to examine how the constitutionality of customary law in Indonesia is from the perspective of sociological jurisprudence.Method: The method used in this research is a normative juridical approach which is focused on examining various kinds of laws and regulations and theoretical concepts. In this study, researchers examine the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, until the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 concerning Customary Forests, while for the theoretical conceptual approach the researcher examines the concept of customary law, and the concept of customary law communities and their relation to the concept of sociological jurisprudence.Finding: The results of the study show that the concept of customary law as part of the State of Indonesia when viewed from the perspective of Sociological Jurisprudence as a law that grows and lives in society. Juridically, the traditional rights of indigenous and tribal people are also constitutional rights because they are stated in the constitution, as emphasized in Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in relation to sociological jurisprudence, the new positive law will be effective if its implementation is appropriate and contains the principles that live in society. The gravity of the law is not found from the law itself, but from the community. So it is proper that the content and protection and recognition related to the existence of customary law are regulated in laws and regulations.Usage: This article can provide input for policy makers, especially the central and local governments regarding the urgency of the formation of a draft law on customary law communities, where the law is expected to provide legal protection to the rights of indigenous peoples because indigenous peoples have existed long before the Republic of Indonesia was formed so that its existence was recognized in the Constitution.Novelty: Legal certainty regarding the constitutionality of customary law in Indonesia is particularly important for indigenous peoples, and extremely useful for recognizing the existence of indigenous peoples in Indonesia. Determining the constitutionality of customary law in Indonesia in the perspective of sociological jurisprudence will ensure legal certainty in relation to customary law, which until now there are no explicit rules governing customary law in Indonesia.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Daleman Terkait Penatakelolaan Sampah Berbasis Circular Economy Sapto Hermawan; Waluyo Waluyo; Rahayu Subekti; Wida Astuti; Purwono SR; Wasis Sugandha; Pius Triwahyudi; Asianto Nugroho
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.461 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.918

Abstract

Jumlah tonase sampah di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten meningkat untuk setiap tahunnya, di mana apabila tidak dikelola dengan komprehensif dipastikan berdampak pada persoalan lingkungan, sosial, dan kesehatan. Artikel ini berusaha menjawab faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan tata kelola sampah berbasis circular economy dan langkah-langkah strategis apa yang ditempuh para pemangku kepentingan di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten guna mendukung keberhasilan tata kelola sampah berbasis circular economy. Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian yang ditulis dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan observasi, pendampingan, pelatihan secara terstruktur, dan evaluasi. Hasil pengabdian memaparkan bahwa hambatan dalam penerapan tata kelola sampah berbasis konsep circular economy lebih disebabkan keterbatasan lahan untuk penerapan sampling, pola pikir dan perilaku semua pemangku kepentingan, serta perbedaan persepsi tentang penerapan circular economy. Untuk itu langkah-langkah yang diperlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan dan penyamaan pemahaman setiap pemangku kepentingan desa, dorongan peran serta masyarakat desa yang lebih aktif dan nyata, serta pengawasan dan evaluasi program.
Kajian Tentang Audit Lingkungan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) di Indonesia Sapto Hermawan; Athariq Wibawa
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 8 No 2 (2022): April
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v8i2.392

Abstract

Audit lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Auditor lingkungan hidup adalah staf internal usaha dan/atau kegiatan atau lembaga independen. Lembaga independen di Indonesia yang memiliki kewenangan audit adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, tulisan ini menganalisis secara komparatif pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia dengan di Amerika Serikat dan Malaysia. Artikel ini bertujuan mengetahui kompetensi BPK dalam melaksanakan audit lingkungan. Artikel ini menghasilkan bahwa, BPK pada dasarnya tidak memenuhi ketiga kriteria kompetensi yang seharusnya auditor lingkungan miliki, yakni kemampuan audit keuangan, kepatuhan dan kinerja dalam perspektif lingkungan. Dikarenakan, BPK secara normatif hanya mampu melakukan audit keuangan. Selain itu diketahui bahwa kedudukan hukum lembaga pengaudit lingkungan di Malaysia dan Amerika Serikat lebih kuat dan lebih jelas dengan adanya landasan hukum, sehingga apabila menginginkan BPK sebagai lembaga pengaudit lingkungan perlu adanya landasan hukum yang memadai.
Intelligence Interconnection in The Democratic Transition in Indonesia Reza Ilham Maulana; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i2.20

Abstract

Democracy has faced various challenges over thousands of years, particularly concerning transitions that depend on social and political factors. The role of intelligence in democratic transitions is crucial but can be used to maintain power undemocratically. In Indonesia, post-reform, democracy has not been fully consolidated. The repressiveness of law enforcement and legal bias towards political elites are major factors in the decline of democracy. This research employs a normative legal research method with a prescriptive nature, aiming to analyze the intelligence's involvement in the democratic transition process in Indonesia. The research approach encompasses analytical, historical, comparative, and philosophical dimensions. Primary legal materials such as legislation regulations are utilized as data sources, alongside secondary legal materials like books and journals. Data collection techniques utilize the PRISMA method, and data analysis is conducted deductively using the same method. The findings of this research indicate that the cycle of democratic transition influences both the democratic system and intelligence activities. Subsequently, a case study in Indonesia examines complex intelligence issues, attributable to regime changes and inconsistent political policies. Hence, a comparative study with Brazil, which is institutionally more complex and structured, is deemed necessary.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN SAMPAH PLASTIK (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL) Arif Waskitha Aji; Rahayu Subekti; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.54248

Abstract

Artikel ini mengkaji peran pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam menangani pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir pantai Drini didasarkan dengan peraturan undang-undang serta peraturan daerah yang berlaku dalam hal ini serta hambatan apa saja yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metodologi penelitian adalah empiris bersifat diskriptif dengan bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan hukum ini memiliki pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan memperoleh data langsung dari respondern atau narasumber yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode partisipatif. Hasil penelitian hukum ini antara lain peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Peran nyata dalam program pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai Drini masih belum maksimal. Hambatan yang ada masih memerlukan solusi yang bisa mengurangi serta membantu meningkatkan pengelolan sampah plastik di wilayah pantai.
ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN REFOCUSING KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK WUJUDKAN JAWA TIMUR OPTIMIS BANGKIT Davina Monica Ilyas; Dinda Tiara Gisani; Marshanda Devi Noor Salsabila; Muhammad Akhdan Syafiq; Nadia Marcella; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini bertujuan mengkaji Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Bahan Bakar Minyak untuk Membuat Jawa Timur Optimis Bangkit. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing BBM Membuat Optimisme Jawa Timur Bangkit kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat melakukan refocusing pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak (relaksasi pajak) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan dan kenaikan harga BBM yang ditujukan untuk mengantisipasi inflasi yang akan menyebabkan krisis ekonomi nasional. Dalam mewujudkan optimisme Jawa Timur Bangkit, ada beberapa hal yang harus diwujudkan untuk membangun komitmen dan program aksi bersama agar pengendalian inflasi dapat disegarkan dalam berbagai bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, dapat mengakomodir dampak kenaikan BBM. harga. harga dan kondisi di Provinsi Jawa Timur yang kondusif dan memiliki ketahanan (resilience) terhadap fluktuasi harga bahan pokok, inflasi, dan angka kemiskinan yang meningkat.
Perbandingan Perlindungan Konsumen Aplikasi Open Banking di Indonesia dan Malaysia Gessica Aulya Rahmy Dias; Purwono Sungkowo Raharjo; Sapto Hermawan
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i1.1321

Abstract

This research aims to find out how the relevant regulations and governments in Indonesia and Malaysia work to protect consumers of open banking applications. The type of research used is normative legal research, prescriptive and applied in nature using deductive syllogism reasoning method analysis. The approach used is a statutory approach (statue approach) and comparative approach with primary legal materials including various types of laws and regulations regarding consumer protection in Indonesia and Malaysia, as well as secondary legal materials including books, journal articles, and official documents. The results show that there are differences in consumer protection in Indonesia and Malaysia which are analyzed through 4 (four) indicators, namely consumer protection regulations, consumer protection law enforcement agencies, consumer dispute resolution mechanisms, and open banking supervisory institutions.
Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur Vareli Denastyan Agpenta Putra; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i2.808

Abstract

This study analyzes the legal responsibility of road organizers, legal protection for road users, and public participation in the maintenance of provincial roads in East Java. The background of this research is the significant road damage, covering 154 kilometers, which impacts the safety of road users and the smoothness of socio-economic activities. This research is based on Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation (UU LLAJ) and Law Number 38 of 2004 on Roads, which regulate the obligation of road organizers to ensure safe and adequate infrastructure. The research method used is a juridical normative approach with an analysis of legislation, using primary and secondary legal materials, with data collected through library studies and deductive analysis. The results show that the government is legally obligated to repair damaged roads, place warning signs on roads that have not been repaired, and allocate funds to prevent traffic accidents. However, various challenges such as limited budgets and geographic conditions affect the implementation of these obligations. Additionally, the Citizen Lawsuit mechanism grants the public the right to sue negligent organizers. This study recommends strengthening road maintenance management based on risk, improving transparency and accountability, and empowering the public to ensure safe roads that support regional economic growth.
PROBLEMATIKA HUKUM DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN INDONESIA Riska Sasi Yuniar; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11487

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar untuk kemajuan energi terbarukan karena sumber daya alamnya yang berlimpah. Indonesia telah berkomitmen untuk mengubah sektor energi sesuai dengan tujuan global mencapai emisi nol bersih, setelah ratifikasi Perjanjian Paris. Untuk mempercepat pengurangan pembangkit listrik batu bara dan memfasilitasi transisi energi, pemerintah telah menerapkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 (Perpres 112 Tahun 2022) yang yang bertujuan untuk akselerasi penghentian penggunaan PLTU Batu bara. Namun, peraturan tersebut memberikan pengecualian terhadap PLTU Batu bara yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Pengecualian ini justru menjadi bumerang bagi Indonesia dalam mencapai emisi nol bersih yang berkeadilan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis masalah sinkronisasi antara Perpres 112 Tahun 2022 dan kebijakan lainnya, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Indonesia karena ketiadaan peraturan terkait pengembangan energi terbarukan yang komprehensif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan antar kebijakan pemerintah yang satu dengan lainnya tentang transisi energi, dan Indonesia masih memiliki banyak tantangan sebagai akibat dari Perpres 112 Tahun 2022 yang berlaku saat ini tidak cukup komprehensif untuk menjadi dasar pedoman pengembangan EBT sektor ketenagalistrikan di Indonesia
Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Lumpuhnya Pusat Data Nasional Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Husein Muhammad Iqbal; Sapto Hermawan; Asianto Nugroho
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v3i2.1825

Abstract

This study examines the government's accountability for the collapse of the National Data Center (Pusat Data Nasional, PDN) due to a cyber attack from an Administrative Law perspective. The increasing reliance on digital technology has made e-government systems more vulnerable to cyber threats, as evidenced by the PDN Surabaya incident in June 2024. The objective of this research is to analyze the government's responsibility in safeguarding personal data and ensuring the continuity of public services. This study explores key legal frameworks, including the Personal Data Protection Law, Presidential Regulations on the Electronic-Based Government System (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE), and other relevant regulations governing cybersecurity and administrative responsibility.The research employs a normative legal research method with a statutory approach, analyzing legal provisions and their application in addressing cyber incidents affecting government-operated databases. The findings reveal that the government can be held accountable through various administrative measures, including the imposition of administrative sanctions, mandatory public notifications, and legal proceedings in administrative courts. However, the study also identifies significant challenges in implementing these measures due to the absence of a dedicated supervisory agency responsible for overseeing the security and resilience of e-government infrastructure. The lack of clear mechanisms for enforcement further complicates accountability efforts.Therefore, this study highlights the urgency of strengthening cybersecurity governance, establishing an independent supervisory body, and enhancing legal frameworks to ensure better protection of personal data and the reliability of digital public services. By addressing these gaps, the government can improve public trust and minimize future cyber risks.