Wibisono, Muhammad Iqbal
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Nurita, Fika Wahyu; Wibisono, Muhammad Iqbal; Utami, Latifah Sapta Wiji; Husna, Difa Ul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11662

Abstract

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial masyarakat yang diberikan tanggung jawab dalam menentukan nasib generasi bangsa mereka ke depan, sedangkan masyarakat selain sebagai konsumen, juga memiliki peran dan tanggung jawab sukses atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat secara luas yang termasuk di antaranya, orang tua peserta didik, pemerintah, instansi atau lembaga perusahaan dan sebagainya. Harapan utama dari kinerja humas adalah untuk menarik masyarakat agar peduli dan mempercayai serta menggunakan lulusan atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Melihat hal ini, peran humas menjadi sangat penting dalam suatu internal kelembagaan organisasi atau lembaga pendidikan. Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan manajemen hubungan masyarakat, konsep humas dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan manajemen humas dalam mengembangkan lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan suatu metode analisis deskriptif kualitatif. Masyarakat dalam keterlibatannya di dunia pendidikan menentukan tujuan, strategi dan perwakilannya dalam pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam keseluruhan proses dan pengembangan masyarakat sesuai dengan arti pembangunan suatu bangsa itu sendiri. Oleh karena itu program humas harus dilaksanakan secara harmonis.
Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas) Wibisono, Muhammad Iqbal; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.6084

Abstract

Law No. 44 of 2008 concerning Pornography was officially ratified on October 30, 2008. The emergence of this law cannot be separated from public anxiety about pornography cases which are increasingly spreading and consumed by various groups. Ease of access to information either through electronic media or communication media seems to be a 'free space' for the public to enjoy pornographic information or displays. By using a normative approach, the study of the problem is carried out using the flow and workings of the first and third types of doctrinal law research from Terry Hutchinson, because they are in accordance with the research problem and the purpose of this paper. This study aims to analyze whether the prohibition of pornography in Law no. 44 of 2008 following the principles of legality? It can be seen that the principle of legality actually has the main goal of protecting the dignity of a person from the arbitrariness of the authorities in applying the law. In the matter of pornography, the regulation must be clear, so as not to cause noise in its implementation. Given the diversity that exists in Indonesia, the criteria for pornography can vary. Thus, the state through its law enforcement officers must pay attention to local cultural factors. For this reason, it is necessary to make legal rules that can provide an umbrella for this diversity so that it can be a guide for judges in particular to assess whether an act that is considered to violate the law is something that is not against the law.