Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Function of Legal Theory in the Establishment of Regional Regulation of Sustainable Spatial Based on Local Wisdom Made Wiryani; Ni Made Jaya Senastri
Journal Equity of Law and Governance Vol. 2 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.2.1.4691.58-68

Abstract

This study aims to analyze the function of legal theory in the regional regulation establishment. Applying a normative legal research method, a conceptual approach to reveal the problem of how the function of legal theory and sustainability principle and also local wisdom in the establishment of regional regulations on spatial planning. The collected legal materials were analyzed by means of the Theory of Legislation, namely the regulation has a legal, sociological, and philosophical basis of validity; The theory of the legal system, namely the characteristics of the law of validity, efficacy, and acceptance and the theory of ecological sustainability which bring together the development and the environment through principles which are contained in adaptive policies. The results of this study show that the function of legal theory in the establishment of a regional regulation is as a basis for formulating substance to comply with legal principles and the function of the principle of sustainability and local wisdom in spatial planning is to ensure protection of the use of space for human life in the present and in the future.
Evaluasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pertambangan Batuan di Kecamatan Dawan, Bali Nyoman Sudipa; I Made Suwitra; Made Wiryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4918

Abstract

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan aset berharga yang, jika dikelola dengan baik, dapat mendongkrak perekonomian negara. Kekayaan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta meningkatkan kehidupan masyarakat, termasuk melalui kegiatan penambangan, seperti di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Penambangan batuan di Kecamatan Dawan digunakan untuk mempersiapkan lahan bagi Proyek Kebudayaan Bali. Namun, hingga saat ini, aktivitas ini melanggar peraturan tata ruang dan belum memiliki izin yang sesuai, yang dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini adalah studi hukum empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, lalu dianalisis dengan pendekatan hukum untuk menjawab isu-isu yang ada. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai penerapan hukum terkait penambangan batuan di Kecamatan Dawan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Dawan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, melanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung. Para pemilik tambang batuan belum mendapatkan izin yang sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa penambangan batuan di Kecamatan Dawan adalah ilegal.