Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Berajah Journal Jurnal Konstruksi Hukum Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ni Made Jaya Senastri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analysis of Sale and Purchase Deed Made before Land Deed Making Officials in Gianyar Regency Ni Putu Tryana Tresna Dewi; Ni Made Jaya Senastri; I Nyoman Alit Puspadma
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.12995

Abstract

In order to comply with the principle of freedom of contract, this study examines the content of sale and purchase deeds made before Land Deed Making Officials in Gianyar Regency as well as their form in relation to Article 1868 of the Civil Code. According to this study's findings, the sale and purchase agreement executed in front of Gianyar Regency's Land Deed Making Officer, in accordance with Article 1868 of the Civil Code, is a legitimate document. Although the form and content of the act are regulated by this Ministerial Regulation, its annexes may restrict flexibility and run the danger of breaching the law if the parties' agreement is not accommodated.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG PESANAN YANG TIDAK SESUAI DALAM TRANSAKSI ONLINE MELALUI SHOPEE Ni Komang Sri Novia Dewi; Ni Made Jaya Senastri; Made Puspasutari Ujianti
Berajah Journal Vol. 5 No. 12 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v5i12.369

Abstract

In the practice of trading through the Shopee platform electronic system, there are still frequent discrepancies between the goods received by consumers and those agreed upon, both in terms of quality, quantity, and specifications, thus potentially causing losses and legal uncertainty. This study aims to analyze the validity of electronic buying and selling transactions through Shopee and the form of legal protection for consumers against losses that arise. The method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that transactions through Shopee are valid legal acts as long as they meet the requirements for a valid agreement according to the Civil Code and are recognized in the provisions of the ITE Law and the PP PMSE. Consumer protection is provided preventively through the obligation to provide correct information and repressively through compensation mechanisms and dispute resolution, although its implementation is not yet optimal and still requires strengthening.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce Vanes Mardiah, Ni Made Yusi; Ni Made Jaya Senastri; Putu Ayu Sriasih Wesna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5014

Abstract

Peredaran kosmetik ilegal melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce) telah memunculkan permasalahan serius terkait perlindungan konsumen dan pengawasan standar keamanan kesehatan di Indonesia. Tantangan hukum muncul ketika produk yang tidak memenuhi standar BPOM, seperti produk yang mengandung merkuri atau tanpa izin edar, dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat izin edar produk kosmetik di Indonesia serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital atas peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar BPOM di e-commerce. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan izin edar kosmetik bersifat imperatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan BPOM guna menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk. Pertanggungjawaban hukum dalam ekosistem digital bersifat berlapis, di mana pelaku usaha bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian konsumen, sementara penyedia platform digital memikul tanggung jawab hukum apabila lalai dalam melakukan pengawasan dan kurasi terhadap konten produk ilegal di sistem elektroniknya.
Penerapan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar Ni Luh Putu Medie; Ni Made Jaya Senastri; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6031.106-111

Abstract

Seiring meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjual berbagai merek produk di Kota Denpasar maka diperlukan perlindungan terhadap merek tersebut, tetapi masih banyak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar yang belum memahami arti pentingnya pendaftaran merek terhadap produk yang dipasarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Bagaimana Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait pendaftaran merek di Kota Denpasar? Dan Bagaimana Kendala terhadap penerapan Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar?. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian, hak dan kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar tentunya tidak jauh dari mendapatkannya perlindungan hukum apabila sudah beritikad baik dan berinisiatif dalam mendaftarkan merek dari produknya, tetapi masih banyaknya kendala yang dihadapi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendaftarkan mereknya baik dari segi pemerintah maupun dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri.
Co-Authors A. A. Rai Sita Laksmi I Nyoman Alit Puspadma I.B Gede Agustya Mahaputra Ketut Shanti Widyasari Made Puspasutari Ujianti Made Wiryani Ni Komang Sri Novia Dewi Ni Luh Putu Medie Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Putu Tryana Tresna Dewi Putu Ayu Sriasih Wesna Vanes Mardiah, Ni Made Yusi Yasa, Putu Ngurah Suyatna