Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Jurnal Analogi Hukum
Ni Made Jaya Senastri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PPDM: Menjadikan Semarapura Kaja Sebagai Wisata Terintegrasi Ni Made Jaya Senastri; Putu Suyatna Yasa; A A Rai Sita Laksmi
Postgraduated Community Service Journal Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pcsj.3.1.2022.35-41

Abstract

The implementation of the Partner Village Development Program in Semarapura Kaja Village aims to empower the community in order to realize Semarapura Kaja Village as an Integrated Tourism. In order to achieve this goal, the program of activities is directed at the field of tourism promotion and marketing. Partner problems include: (1) There is no guide book for local guides in communicating in English, (2) There is no form of information in the form of nameplates and documents about cultural heritage in Semarapura Kaja Village, (3) public facilities in the form of MCK in the Market Besang Kangin is damaged so that it has not functioned optimally, (4) The management and marketing of MSMEs in Semarapura Kaja Village has not been maximized, (5) The website-based administrative service system has not been socialized. The five programs that were successfully implemented were: Installation of an integrated Tourism Signboard, Submission of a Tour Guide Book to Pokdarwis, Delivery of Public Service Innovation products in the form of E-PAK Application Design, Launching of Semarapura Kaja Village as integrated tourism, and Delivery of MCK Renovation Assistance. The outputs produced are articles in national journals with ISSN, publications in print/online media, increasing competitiveness, increasing the application of science and technology, and improving values in society.
Penerapan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar Ni Luh Putu Medie; Ni Made Jaya Senastri; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6031.106-111

Abstract

Seiring meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjual berbagai merek produk di Kota Denpasar maka diperlukan perlindungan terhadap merek tersebut, tetapi masih banyak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar yang belum memahami arti pentingnya pendaftaran merek terhadap produk yang dipasarkan. Sehubungan dengan hal tersebut Bagaimana Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkait pendaftaran merek di Kota Denpasar? Dan Bagaimana Kendala terhadap penerapan Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar?. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian, hak dan kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di kota Denpasar tentunya tidak jauh dari mendapatkannya perlindungan hukum apabila sudah beritikad baik dan berinisiatif dalam mendaftarkan merek dari produknya, tetapi masih banyaknya kendala yang dihadapi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendaftarkan mereknya baik dari segi pemerintah maupun dari Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri.
The Function of Legal Theory in the Establishment of Regional Regulation of Sustainable Spatial Based on Local Wisdom Made Wiryani; Ni Made Jaya Senastri
Journal Equity of Law and Governance Vol. 2 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.2.1.4691.58-68

Abstract

This study aims to analyze the function of legal theory in the regional regulation establishment. Applying a normative legal research method, a conceptual approach to reveal the problem of how the function of legal theory and sustainability principle and also local wisdom in the establishment of regional regulations on spatial planning. The collected legal materials were analyzed by means of the Theory of Legislation, namely the regulation has a legal, sociological, and philosophical basis of validity; The theory of the legal system, namely the characteristics of the law of validity, efficacy, and acceptance and the theory of ecological sustainability which bring together the development and the environment through principles which are contained in adaptive policies. The results of this study show that the function of legal theory in the establishment of a regional regulation is as a basis for formulating substance to comply with legal principles and the function of the principle of sustainability and local wisdom in spatial planning is to ensure protection of the use of space for human life in the present and in the future.
Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri (Studi Kasus di Dinas Ketenagakerjaan Denpasar) Ketut Shanti Widyasari; Ni Made Jaya Senastri; I.B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.5.1.8713.89-93

Abstract

Indonesia merupakan negara yang sejak lahir masyarakatnya sudah terikat oleh hukum dan bukan hanya masyarakatnya saja namun warga negara asing yang masuk secara langsung sudah terikat oleh hukum di negara Indonesia. Hak asasi manusia sendiri sudah ada sejak mereka lahir dan akhir hayatpun masih terikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis memperoleh data melalui buku literatur dan mengkaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan dan sanksi terhadap pelatihan tenaga kerja yang beroperasi tidak menggunakan ijin dan bahkan melakukan penipuan terhadap para calon pekerjanya. Dalam hukum positif segala perusahaan yang berdiri harus memiliki izin dan terdaftar di dinas ketenagakerjaan dan segalanya terawasi dan memberikan laporan terkait bidang perusahaan tanpa melakukan pelanggaran. Terkait perusahaan yang tidak memiliki izin sebagai calon pekerja keluar negeri dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib agar para pemilik perusahaan bodong yang bergerak dibidang lembaga pelatihan keluar negeri dapat ditindak lebih lanjut.
Analysis of Sale and Purchase Deed Made before Land Deed Making Officials in Gianyar Regency Ni Putu Tryana Tresna Dewi; Ni Made Jaya Senastri; I Nyoman Alit Puspadma
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.12995

Abstract

In order to comply with the principle of freedom of contract, this study examines the content of sale and purchase deeds made before Land Deed Making Officials in Gianyar Regency as well as their form in relation to Article 1868 of the Civil Code. According to this study's findings, the sale and purchase agreement executed in front of Gianyar Regency's Land Deed Making Officer, in accordance with Article 1868 of the Civil Code, is a legitimate document. Although the form and content of the act are regulated by this Ministerial Regulation, its annexes may restrict flexibility and run the danger of breaching the law if the parties' agreement is not accommodated.
Sistem Presidential Threshold Dalam Peraturan Pemilu Di Indonesia A A Dalem Satria Dharma; Ni Made Jaya Senastri; I Wayan Arthanaya
Jurnal Analogi Hukum 126-131
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.1.2023.126-131

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menjadi dasar konstitusi negara Indonesia, dan belum pernah direvisi atau disempurnakan sejak pertama kali ditulis. Permasalahannya : 1) Bagaimana pengaturan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? Dan 2) Bagaimana implikasi hukum dari penetapan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil presiden di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap penerapan Presidential Threshold dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif. Presidential Threshold di Indonesia bukanlah syarat untuk menjadi presiden; itu hanya persyaratan untuk pencalonan. Calon presiden di Indonesia tidak perlu memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif untuk dicalonkan. Tidak ada definisi tunggal dari PT karena digunakan di berbagai negara dengan konstitusi yang berbeda. Di negara-negara dengan sistem presidensial, PT biasanya menjadi partai yang memenangkan sedikitnya 50 persen suara dalam pemilihan umum dan menguasai sedikitnya 20 persen kursi parlemen.
Penerapan Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen Pande Komang Rama Raditya Prameswara; Ni Made Jaya Senastri; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum 358-362
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.358-362

Abstract

Dalam usaha yang sehat, terdapat persamaan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha terkhusus pada usaha minuman beralkohol khas Bali. Pelaku usaha menyalurkan dan memasarkan minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa mencantumkan keterangan-keterangan penting akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan alkohol, seperti minum berlebihan serta jika dicampur dengan zat-zat kimia lainnya akan membahayakan Kesehatan Konsumen. Oleh karena itu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam peredaran minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol arak di Kecamatan Sidemen? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Ketentuan Nomor 8 UUPK belum terlaksanakan dengan baik tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang tidak memiliki surat perizinan dalam mengedarkan minuman beralkohol arak Bali. Pengawasan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu internal dan eksternal
Co-Authors A A Dalem Satria Dharma A A Rai Sita Laksmi I Nyoman Alit Puspadma I Wayan Arthanaya I.B Gede Agustya Mahaputra Ketut Shanti Widyasari Made Wiryani Ni Luh Putu Medie Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Putu Tryana Tresna Dewi Pande Komang Rama Raditya Prameswara Putu Suyatna Yasa