Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review RIO LAW JURNAL Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Siwu, Sonya Claudia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Criminal Act of Severe Assault by PS Towards M Reviewed Under Law Number 13 of 2006 jo Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims Blaviando, Edo; Christianto, Hwian; Siwu, Sonya Claudia
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1663

Abstract

This research aims to analyze the Criminal Act of Severe Assault by PS towards M based on Law Number 13 of 2006 jo Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The research method used is a juridical normative legal research type with a statute and conceptual approach. The primary data source is primary legal materials such as the Criminal Code and the Law on the Protection of Witnesses and Victims. The results of the research indicate the urgency of protecting witnesses and victims of criminal acts in criminal law as an effort to uphold human rights. Protection for victims of severe assault crimes needs to be strengthened through clear and effective regulations to provide a sense of security and justice for the victims. In conclusion, the protection of witnesses and victims of criminal acts is an integral part of the criminal justice system aimed at providing justice, preventing threats, and ensuring the fulfillment of victims' rights. Further efforts are needed to strengthen the protection of victims of criminal acts, including severe assault crimes, in accordance with legal principles and human rights.
KAJIAN PANCASILA DALAM PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR Armiwulan, Hesti; Simanjuntak, Yoan Nursari; Siwu, Sonya Claudia; Wada, Igam Arya
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.7

Abstract

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun hukum. Posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis negara Republik menegaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa Peraturan Gubernur juga merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memberikan modal kerja dan investasi kepada masyarakat Jawa Timur agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Dana bergulir modal kerja dan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutkan menjadi penggerak roda perekonomian Jawa Timur. Kebijakan dibidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tidak cukup hanya dinilai atau digunakan sebagai dasar hukum atau legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pengalokasian penggunaan APBD, namun juga harus dianalisis norma atau substansi Peraturan Gubernur tersebut apakah telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
ANALISIS PERBANDINGAN UU NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN PROTOKOL TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA Susanti, Sari; Siwu, Sonya Claudia
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1847

Abstract

ABSTRAKNotaris dan PPAT merupakan pejabat publik yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas dalam memberikan legalitas hukum di bidang hukum perdata. Dalam rangka pembuatan akta otentik, baik notaris maupun PPAT wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari prosedur protokol mereka. Akta otentik yang disusun oleh notaris terdiri dari salinan akta dan minuta, sedangkan PPAT melibatkan lembar pertama dan lembar kedua. Kedua dokumen tersebut, yaitu minuta akta bagi notaris dan lembar pertama bagi PPAT, harus disimpan dengan baik sebagai bagian dari arsip negara yang sah. Permasalahan muncul apabila notaris atau PPAT meninggal dunia, karena tidak ada kejelasan hukum mengenai keberlanjutan pengelolaan protokol yang telah mereka simpan. Kepastian hukum akan kembali muncul apabila ahli waris bertanggung jawab untuk melanjutkan dan mengelola protokol yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab yang timbul setelah meninggalnya notaris dan PPAT, serta untuk memahami kepastian hukum terkait peralihan protokol yang ditinggalkan oleh mereka.Kata Kunci: Protokol Notaris dan PPAT; Ahli Waris; Tanggung Jawab.
Criminal Act of Severe Assault by PS Towards M Reviewed Under Law Number 13 of 2006 jo Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims Blaviando, Edo; Christianto, Hwian; Siwu, Sonya Claudia
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1663

Abstract

This research aims to analyze the Criminal Act of Severe Assault by PS towards M based on Law Number 13 of 2006 jo Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The research method used is a juridical normative legal research type with a statute and conceptual approach. The primary data source is primary legal materials such as the Criminal Code and the Law on the Protection of Witnesses and Victims. The results of the research indicate the urgency of protecting witnesses and victims of criminal acts in criminal law as an effort to uphold human rights. Protection for victims of severe assault crimes needs to be strengthened through clear and effective regulations to provide a sense of security and justice for the victims. In conclusion, the protection of witnesses and victims of criminal acts is an integral part of the criminal justice system aimed at providing justice, preventing threats, and ensuring the fulfillment of victims' rights. Further efforts are needed to strengthen the protection of victims of criminal acts, including severe assault crimes, in accordance with legal principles and human rights.
Co-Authors Blaviando, Edo Hesti Armiwulan, Hesti Hwian Christianto Sari Susanti, Sari Simanjuntak, Yoan Nursari Wada, Igam Arya