Maulana Irfan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

PEKERJA SOSIAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK DI INDONESIA Usep Rochmat; Nandang Mulyana; Maulana Irfan
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v2i2.13278

Abstract

Konflik merupakan tindakan kejahatan yan dilakukan oleh manusia dalam hal prilaku kehidupannya. Konflik pun tidak bisa dihilangkan dari diri manusia itu sendiri, karena konflik merupakan suatu sikap yang dimiliki manusia atas dasar perbedaan, baik untuk diri sendiri maupun kelompok atau organisasi. Yang perlu di lakukan adalah bagai mana caranya melakukan proses penyelesaian konflik dengan baik, dan sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Penegakan hukum yang sesuai, serta menjalankannya dengan baik akan mengurangi tindakan terjadinya konflik kembali. Dalam kaitannya dengan konflik, tentunya yang harus menjadi perhatian adalah orang-orang yang harus terlibat dalam resolusi konflik. Seperti dalam resolusi konflik atau penyelesaian konflik melalui jalur Non-Litigas. Dalam proses resolusi konflik jalur Non-Litigasi ini memerlukan orang yang handal dalam memerankan diplomasi ini Non-Litigasi ini. Seperti Negosiator, Mediator, dan itu dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Karena seorang pekerja sosial sudah dibekali dengan berbagai ilmu elekti lainnya, dalam proses kemanusian, dan akan sangat tepat jika pekerja sosial terlibat di dalam resolusi konflik-konflik di Indonesia.
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL Melisa Amalia Amin; Hetty Krisnani; Maulana Irfan
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v2i1.13269

Abstract

Artikel ini membahas pelayanan sosial bagi anak jalanan yang dilakukan oleh salah satu Lembaga Sosial. Bagi lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak jalanan melalui rumah singgah, maka pelayanan yang diberikan menurut perspektif pekerjaan sosial dapat menggunakan model pelayanan Half-Way House Services. Adapun model pelaksanaan pelayanan menurut strategi ini dapat menggunakan teori proses pekerjaan sosial yang terdiri atas Engagement, Intake & Contract, Assessment, Planning, Intervention, Evaluation & Termination. Pada artikel ini, Salah satu lembaga sosial memberikan pelayanan kepada anak jalanan melalui pelatihan keterampilan, family development dan home visit. Dimana, sebelum menentukan bentuk pelayanan, lembaga ini sudah menggunakan proses pekerjaan sosial dan didalam pemberian pelayanan, masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pelayanan bagi lembaga ini. Upaya untuk meningkatkan pelayanan ditinjau dari perspektif pekerjaan sosial dapat menggunakan sistem dasar yang terdiri atas sistem pelaksana perubahan, sistem klien, sistem sasaran dan sistem kegiatan.
BIMBINGAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG DI TINJAU DARI RELASI PERTOLONGAN Fitri Nuryanti Sahlan; Budhi Wibhawa; Maulana Irfan
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 3 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v3i3.13704

Abstract

Anak adalah generasi muda yang penting untuk di bangun potensinya demi terciptanya cita-cita bangsa. . Kenakalan anak sering disebut dengan “juvenile delinquency,” yang diartikan dengan anak cacat sosial. Kenakalan anak dapat berujung pada sebuah kondisi dimana anak berada dalam sebuah pelanggaran hukum negara. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun, ada yang berujung pada hukuman penahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berkahir dalam tahanan. Kondisi tersebut memungkinkan untuk anak mengalami tekanan baik fisik maupun mental. Selain itu stigma buruk yang tercipta dalam masyarakat akan menjadi hambatan anak untuk siap kembali menjalani hidup di masyarakat setelah menjalani tahanan. Masalah tersebut yang menyadarkan betapa pentingnya adanya pekerja sosial dalam sistem peradilan anak.Setelah adanya penahanan, anak yang melakukan tindak pidana akan di adili dengan sistem peradilan anak. Dalam proses peradilan anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH ) akan di bina melalui bimbingan pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan akan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses peradilan. Hubungan yang akan di bangun oleh balai pemasyarakatan tidak hanya dengan anak berkonflik dengan hukum (ABH) namun juga dengan keluarga dan masyarakat. Hubungan –hubungan yang dijalin merupakan relasi yang sengaja di bentuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Relasi tersebut diupayakan untuk terciptanya harapan anak berkonflik dengan hukum (ABH) dapat diterima kembali secara baik oleh masyarakat. Relasi yang bertujuan untuk keberlangsungan masa depan anak berkonflik dengan hukum dapat termasuk kedalam sebuah relasi yang dilakukan oleh pekerja sosial yakni relasi pertolongan.
THE PRIMARY PROFESSION OF SOCIAL WORKER: EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI Rizki Bunga Lestari; Soni Akhmad Nulhaqim; Maulana Irfan
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v2i2.13532

Abstract

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai Suatu Profesi. Esensi mendasar dari kemasan pembangunan kesejahteraan sosial melalui berbagai pelayanan adalah pemerataan kesejahteraan hidup seluruh komponen bangsa dengan standar hak asasi manusia. Dengan basis hak asasi, kualitas pelayanan sudah menjadi tuntutan. Pelayanan sosial sebagai tuntutan hak asasi manusia sangat penting, dan kualitas pelayanan yang baik menjadi keharusan yang tidak dapat dipungkiri. Karenanya, pelayanan sosial harus terencana secara sistematis, serta memenuhi standar kualitas pelayanan yang sesuai dengan filosofi bangsa, dan tuntutan profesionalisme. Dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional pekerjaan sosial. Maka, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengubah mindset masyarakat, meningkatkan eksistensi pekerja sosial sebagai suatu profesi kepada khalayak bukan hanya sekedar kegiatan charity melainkan sebagai suatu profesi yang memiliki knowledge, skill, dan values dalam praktiknya.
PENGEMBANGAN POTENSI WIRAUSAHA DI DESA MEKARGALIH, KECAMATAN JATINANGOR, KABUPATEN SUMEDANG Rudi Saprudin Darwis; Sri Sulastri; Maulana Irfan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2020): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.048 KB) | DOI: 10.31604/jpm.v3i1.116-126

Abstract

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the Mekargalih Village area, Jatinangor District, Sumedang Regency still face problems of weak business capacity, uncertain market access and development, ineffective business management, and limited business networks. This paper will describe efforts to develop the capacity of SMEs in Mekargalih Village through workshops on entrepreneurship. The studio filled with material delivery on developing entrepreneurial insight, promoting product legality through halal certification and brand rights, as well as sharing experiences from MSME actors in the Mekargalih Village. In the implementation, not all invited participants could attend because the implementation time was in conjunction with other community activities. The results of the evaluation of participants who attended, using the Wilcoxon Test method, showed the workshop influenced increasing the knowledge of participants even though the increase was small. For the aspects of 'business development according to the target market,' there was no increase in knowledge. As a suggestion, providing material for business development following the target market needs to be accompanied by the presentation of real data to be the basis for business development.